Korantempo.com
16 Februari 2009
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang hari ini mengadakan kunjungan kerja ke Lamongan, Jawa Timur, bakal disambut keluhan ribuan korban lumpur Lapindo, yang nasibnya masih terkatung-katung sejak Mei 2006. Gubernur Soekarwo akan membicarakan masalah tersendatnya ganti rugi dari PT Minarak Lapindo Jaya kepada Presiden.
"Saya bersama Gus Ipul (Wakil Gubernur Saifullah Yusuf) akan menemui Presiden besok," kata Soekarwo di hadapan korban Lapindo yang berunjuk rasa di kantornya di Surabaya kemarin. Janji Soekarwo, yang belum sepekan memimpin Jawa Timur, itu membuat pengunjuk rasa bersedia pulang lagi ke Sidoarjo.
Menurut Sumitro, yang menjadi koordinator 4.000 pengunjuk rasa, Soekarwo juga berjanji memanggil Minarak dalam dua hari ini. Meski sudah mendapat jaminan permasalahan mereka bakal disampaikan ke Presiden Yudhoyono, warga masih membicarakan perlu-tidaknya mereka mengirim utusan langsung menemui Presiden di Lamongan. “Kami sedang koordinasi,” katanya kemarin malam.
Dalam beberapa hari ini korban Lapindo mengeluhkan PT Minarak yang tidak memenuhi janji mencicil sebesar Rp 30 juta per bulan. Mereka hanya dibayar Rp 5 juta sampai Rp 15 juta karena perusahaan kelompok Bakrie itu mengaku sedang kesulitan uang.
Padahal, dalam pertemuan antara korban dan Minarak yang difasilitasi Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di Jakarta, 3 Desember tahun lalu, perusahaan menyatakan sanggup mencicil Rp 30 juta per bulan. Presiden tahun lalu juga memanggil bos kelompok usaha Bakrie, Nirwan, untuk memastikan komitmen perusahaan dalam menyelesaikan pembayaran ganti rugi.
Djoko, yang menjadi Ketua Tim Pengarah Penyelesaian Lapindo, kemarin malah meminta korban menerima dulu apa yang sanggup dibayarkan Lapindo. “Yang penting Lapindo harus penuhi janji, mampunya Rp 20 juta, ya, dibayar tiap bulan. Mereka harus berjanji sendiri, jangan lewat pemerintah," ujar Djoko.
Menurut Djoko, jajaran pimpinan grup Bakrie masih tetap berkomitmen membayar kewajibannya kepada korban, tapi sesuai dengan kemampuan perusahaannya. Djoko mengatakan saat ini belum ada keputusan apa pun soal pembayaran ganti rugi. Namun, dia berjanji akan memberikan keputusan itu saat korban Lapindo datang ke Jakarta. Dia akan mengundang semua menteri, dewan pengarah, dan keluarga Bakrie untuk ikut menemui mereka.
Pernyataan Djoko ini disesalkan Sumitro. “Menteri jangan sekadar omong. Masak, jeritan rakyat ini hanya dianggap guyonan. Ini tidak mencerminkan kepekaan sosial,” katanya.
Vice President PT Minarak Lapindo Jaya Andi Darussalam Tabusalla sebelumnya mengaku perusahaannya tidak sanggup membayar secara optimal sesuai dengan komitmen. "Saya kira tidak ada solusi lain kecuali warga menerima angsuran sesuai dengan dana yang tersedia," kata dia. "Kondisi di lapangan, ada yang diangsur Rp 5 juta, Rp 15 juta, atau Rp 30 juta.”
ROHMAN TAUFIK | DIAN YULIASTUTI | YUDONO
Tidak ada komentar:
Posting Komentar