Menteri Janjikan Kasus Lapindo Beres Hari Ini

Jum'at, 20 Februari 2009

TEMPO Interaktif, Jakarta
Kendati ganti korban lumpur panas Lapindo masih dalam pembahasan, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menjanjikan pada Jumat (20/2) ini beres. Solusi akan diputuskan, namun kepastian pembayarannya tetap diragukan. Sebab janji serupa sudah pernah disampaikan. Bahkan kesepakatan telah diteken, ganti rugi tetap belum dibayar.
"Pokoknya warga terima beres saja. Kami akan memberikan solusi, tunggu saja," ujar Djoko Kirmanto usai mengadakan pertemuan singkat antara warga korban lumpur dengan manajemen PT Lapindo Brantas Inc, perusahaan kelompok Grup Bakrie, kemarin.

Dalam pertemuan tersebut, Djoko didampingi Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Bambang Hendarso Danuri.

Adapun petinggi Lapindo, Imam Agustino selaku General manager PT Lapindo Brantas. Ia terus berjanji perusahaannya sedang mencari pemecahan persoalan ganti rugi dan upaya percepatan pembayaran. Ketika didesak soal dana talangan dari pemerintah, manajamen Lapindo mengaku belum sampai pada persoalan tersebut. "Kami masih merundingkan beberapa opsi," kata Imam.
Hasil pertemuan itu membuat kecewa warga korban lumpur, yang datang jauh-jauh dari Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, sekitar 1.000 kilometer dari Jakarta. Bahkan, mereka merasa tidak dilibatkan dalam pembicaraan dengan Lapindo. "Warga minta ketegasan sikap pemerintah," ujar Sumitro, salah seorang koordinator korban lumpur.

Sumitro mengatakan belum ada gambaran skema seperti apalagi yang ditawarkan pemerintah maupun Lapindo. Dia meminta pemerintah menyita aset keluarga Bakrie untuk melunasi sisa pembayaran kerugian warga. "Kami semakin sengsara," katanya.
Ia pesimistis pemerintah punya solusi yang menjamin ada kepastian pembayaran. Kegagalan pemerintah sudah sejak awal. salah satu contohnya tak sanggup menjalankan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang ganti rugi 80 persen yang mesti dilunasi setelah dua tahun semburan lumpur pada 2006 lalu. "Tapi kami tetap berjuang. Hari ini kami kembali ke kantor PU (menagih janji Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto)."
Menurut Imam Agustino, kekuatan Lapindo membayar tagihan warga cuma Rp 400 miliar per bulan. Sedangka kebutuhan antara Rp 100 - 120 miliar. Dia juga mengatakan, duit yang sudah dihabiskan untuk urusan semburan lumpur mencapai Rp 5,2 triliun. Untuk memenuhi penggantian 80 persen dibutuhkan Rp 3,2 triliun lagi.
Stok dana saat ini Rp 800 miliar. Jadi masih ada Rp 2,9 triliun lagi yang dicari. Kami sedang mengusahakan pinjaman ke bank," ujar Imam usai dialog. Ditanya bank mana yang akan dimintai utangan? Imam belum tahu.
DIAN YULIASTUTI