JAKARTA - Okezone.com
Selasa, 17 Maret 2009
Kekerasan yang menodai penegakan hak asasi manusia (HAM) dinilai tidak pernah tuntas ditindaklanjuti pemerintah. Bahkan selama semibilan tahun setelah bergulirnya reformasi, baru dua kasus yang ditindaklanjuti, namun tertuduhnya tetap saja bebas.
"Komitemen politik elit soal HAM hanya pemanis bibir dan tidak membawa perubahan," ujar anggota Dewan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Asmara Nababan, dalam diskusi yang dihadiri korban pelanggaran HAM di Wisma Makara Universitas Indonesia, Depok, Selasa (17/3/2009).
Asmara mengklaim Kontras telah menuntaskan lima kasus, namun hal tersebut tidak ditindaklanjuti pemerintah. "Jaksa Agung tidak menindaklanjuti kasus-kasus tersebut dengan alasan teknis yang tidak jelas. Hal ini menghina Kontras," imbuhnya dalam deklarasi ?~Merebut Ruang Politik Bagi Kemajuan HAM' itu.
Ruang politik, kata Asmara, sejak 1998 sudah mulai terbuka. Tepatnya pada saat dtabuhnya gendereang reformasi. Namun kini ruang politik itu telah dibajak oleh elit oligarki. "Mungkin oleh penerus Orde Baru," terkanya.
Dalam deklarasi ini, Kontras menghadirkan sedikitnya 300 korban kekerasan serta anak-anak para korban. Anak-anak korban ini menyanyikan lagu Gebyar-Gebyar dan menari Saman, sebelum akhirnya makan siang bersama.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar