Analisis SWOT Untuk Berbagai Perlakuan Terhadap ”Squatter Settlement” (Wilayah Perkampungan Kumuh) Bagian II

Doc.JRK

Perbaikan infrastruktur lingkungan tanpa melegalkan status tanah (regularization without tenure)

Landasan Tindakannya:

a. Kepemilikan legal atas status tanah tidak dianggap penting.

b. Tindakan ini lebih bertujuan untuk memecahkan masalah “kekumuhan”, demi menciptakan perkampungan-perkampungan di kota-kota besar yang lebih bersih, berkualitas baik, teratur dan rapi.

c. Diandaikan bahwa dengan perbaikan infrastruktur, warga perkampungan “kumuh” akan terinspirasi secara perlahan-lahan untuk memperbaiki rumah dan kondisi kehidupan mereka, termasuk pada akhirnya memelihara infrastruktur yang dibangun tersebut.

d. Perbaikan infrastruktur lebih ekonomis atau lebih hemat biaya dibandingkan dengan upaya untuk memindahkan warga ke tempat lain (relokasi).

e. Untuk mencegah timbulnya reaksi-reaksi kekerasan dan konflik sosial yang ditimbulkan oleh penggusuran.

Kekuatan:
Tindakan ini biasanya didukung oleh pendanaan yang kuat, biasanya dari dana bantuan internasional, seperti program KIP (Kampong Improvement Program ) di Jakarta pada tahun 1969 yang didanai oleh Bank Dunia.

Kelemahan:

a. Keberhasilan pelaksanaannya sangat ditentukan oleh manajemen operasional yang baik dari pihak pemerintah sebagai pelaksanan pembangunan.

b. Jika tidak diikuti oleh upaya untuk mensahkan kepemilikan tanah yang ditempati warga, perkampungan tersebut tetap terancam digusur di kemudian hari, terutama jika pemerintah selanjutnya tidak konsisten dalam menjalankan kebijakan ini.

Peluang:

a. Perbaikan situasi perkampungan kumuh lebih cepat dirasakan dibandingkan dengan upaya melegalkan kepemilikan atas tanah yang prosesnya bisa berbelit-belit.

b. Menurut perhitungannya, pembangunan infrastruktur lebih ekonomis daripada relokasi.

c. Pembangunan infrastruktur akan menciptakan lapangan kerja.

Ancaman:
a. Kebanyakan perkampungan kumuh menempati wilayah-wilayah yang rentan bencana, misalnya: di pinggir sungai, di tepi pantai, sehingga menyulitkan atau memerlukan biaya yang besar untuk membangun atau memperbaiki infrastrukturnya.

b. Birokasi dan dan mental korupsi menghasilkan infrastruktur yang berkualitas buruk sehinggal dalam jangka panjang infrastruktur yang dibangun cepat rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

c. Pembangunan infrastruktur yang tidak menyertakan partisipasi warga akan menghasilkan rasa memiliki yang rendah dari warga, dan pada akhirnya akan berujung pada kelalaian dalam memelihara dan menjaga infrastruktur tersebut.

Kritik atas solusi ini, akan membawa kita jalan keluar yang dianggap lebih baik dan harus diandaikan terlebih dahulu sebelum memperbaiki instrastruktur, yaitu “pemberian status legal atas tanah yang dimiliki” (tenure legislation).

(Bersambung)
Tim Advokasi Korban Penggusuran JRK