Tagih Ganti Rugi, Korban Lapindo Datang ke Jakarta Lagi

tempointeraktif.com
Rabu, 18 Februari 2009

TEMPO Interaktif, Jakarta: Sekitar 100 perwakilan korban lumpur Lapindo hari ini datang ke Jakarta menemui Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Sosial, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro. Mereka juga akan mendesak bisa bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menekan PT Lapindo Brantas Inc supaya segera melunasi ganti rugi.

“Kalau tuntutan kami tidak bisa dipenuhi, berarti pemerintah harus memberikan dana talangan,” kata Pitanto, salah satu wakil korban dari Desa Renokenongo, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. “Kami sudah bosan dibohongi Minarak (PT Minarak Lapindo Jaya, perusahaan juru bayar ganti rugi yang dibentuk kelompok usaha Grup Bakrie),” kata Pitanto.

Tekad warga ini terkait dengan ketidaksanggupan Minarak membayar cicilan Rp 30 juta per bulan sebagaimana disepekati pada 3 Desember lalu antara warga dengan pengendali kelompok usaha Grup bakrie, Nirwan Bakrie. Kesepakatan berlangsung di kantor Presiden, Istana Negara

Sewaktu berkunjung ke Lamongan kemarin, Yudhoyono meminta kasus pembayaran ganti rugi korban lumpur Lapindo selesai tahun ini. Dia memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto duduk bersama Gubernur Jawa Timur dan Bupati Sidoarjo membahas masalah tersebut.

“Saya ingin masalah Lapindo cepat selesai,” kata Presiden dalam pidatonya pada acara peresmian perumahan sehat sederhana di Graha Indah, Desa Tambak Rigading, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan.

Pernyataan Presiden Yudhoyono itu merupakan respons atas pidato Gubernur Jawa Timur Soekarwo beberapa saat sebelumnya. Dalam pidatonya, Gubernur mengatakan telah terjadi penurunan produk domestik bruto regional di Jawa Timur pada 2007 dan 2008. Salah satu penyebabnya, katanya, kerusakan infrastruktur akibat luapan lumpur Lapindo di Porong, Kabupaten Sidoarjo.

Di Jakarta, Deputi Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Bachtiar Chamsyah meminta urusan dengan PT Minarak Lapindo Jaya ini ditangani dengan hati-hati. “Jangan sampai uang pemerintah keluar,” kata Menteri Sosial ini setelah meluncurkan logo baru Departemen Sosial di Jakarta kemarin.

Bachtiar berpendapat, ketimbang memperkarakan PT Minarak yang berulang kali ingkar janji, lebih baik mendorong mereka mencari pinjaman untuk melunasi 80 persen sisa kewajibannya kepada para korban lumpur. "Tapi uang mereka mungkin tetap nggak cukup," katanya. “Kami akan negosiasi lagi.”

SUJATMIKO | YEKTHI H.M | DIANING SARI | SUTARTO