Anggaran Penanggulangan Banjir 2009 Berkurang

JAKARTA--Media Indonesia: Meskipun bencana banjir diperkirakan meluas dengan kerugian yang diperkirakan terus meningkat, anggaran penanggulangan banjir untuk 2009 justru menurun jadi Rp1,136 triliun dari Rp1,2 triliun pada 2008.

Demikian terungkap dalam diskusi Agenda 23 Wacana Dari Slipi bertema Fenomena Banjir Tahunan dan Penanganannya di DPP Golkar Slipi Jakarta Barat, Selasa (27/1).

Diskusi yang dibuka Sekjen DPP Golkar Soemarsono dan dipandu anggota Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPR RI Malkan Amin menghadirkan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, Staf Ahli Menneg LH Amanda Katili, Wakil Ketua Komisi V (bidang infrastruktur) DPR Hardi Soesilo serta redaktor Harian Warta Kota Suprapto.

Djoko Kirmanto mengemukakan, banjir sebenarnya fenomena normal. Di berbagai negara juga terjadi banjir. "Persoalannya adalah apakah kita mampu melakukan mengendalikan aliran sungai akibat hujan. Kalau kita tidak mampu berarti terjadi banjir," katanya.

Sebaliknya, katanya, jika derasnya air akibat hujan dalam dikendalikan melalui penyiapan waduk-waduk dan resapan air serta kemampuan menjaga hutan, maka banjir dapat dihindari. Jika mampu melakukan upaya tersebut, berarti aliran air akibat hujan tidak masalah.

Mengenai banjir yang melanda beberapa kota, termasuk Jakarta, Menteri
PU mengemukakan, banjir di Jakarta umumnya disebabkan tiga hal, yaitu kiriman air hujan dari Bogor, hujan lokal dan air pasang laut.

Selain itu, mengecilnya daerah aliran sungai (DAS) dan berubah fungsinya situ-situ penampungan air. "Situ-situ telah menjadi permukiman dari pusat perdagangan, berarti Jakarta kekurangan penampungan air," katanya.

DAS di Jakarta juga sudah berubah fungsi. Sungai Ciliwung lebarnya lebih 30 meter, tetapi yang ada hanya sekitar 15 meter dan itu pun penuh dengan sampah.

Pembangunan kota juga dikhawatirkan tidak memperhatikan pentingnya resapan. Jakarta dan kawasan perkotaan membutuhkan setidaknya 30% lahan terbuka hijau sebagai daerah resapan. Selain itu, permukiman seharusnya memiliki sumur resapan. Jika tanda sumur resapan, sebaiknya jagan diizinkan mendirikan bangunan.

Untuk mengatasi banjir di Ibukota Jakarta, kata Djoko Kirmanto, DAS sebaiknya dibersihkan dari permukiman. Namun pembebasan lahannya hendaknya dilakukan secara manusiawi. Sedangkan pemerintah juga sedang membangun Banjir Kanal Timur (BKT) dan Banjir Kanal Barat (BKB).

Jika pembebasan lahan dapat dituntaskan awal tahun 2009, pembangunan BKT dan BKB dapat dituntaskan akhir tahun 2009. Kedua kanal itu dibangun untuk mengalirkan air yang selama ini membanjiri permukiman warga.

Paskah Suzzeta mengemukakan, kerugian fisik akibat banjir tahun 2007 mencapai Rp5,6 triliun sedangkan potensial lost mencapai US$400 juta.

Ia mengakui anggaran untuk penanggulangan banjir mengalami sedikit penurunan. Tetapi pemerintah sudah menyiapkan dana yang siap untuk digunakan apabila dibutuhkan, termasuk dana pinjaman dan hibah dari luar negeri.

DPR terkejut dengan adanya dana penanggulangan banjir yang berasal dari luar negeri. "Ternyata ada dari luar negeri untuk penanggulangan banjir. Lain kali DPR semestinya diberitahu," kata Hardi Soesilo.

Sedangkan Amanda Katili mengemukakan, banjir merupakan fenomena di hampir seluruh negara, termsuk di Eropa dan AS. Hal itu akibat perubahan iklim dan efek gas rumah kaca. "Sekitar 52 persen bencana di dunia akibat banjir," katanya. (Ant/OL-01)

http://www.mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NTgxMDM=