Jaringan Relawan Kemanusiaan Indonesia

MUNIR Antara Perjuangan HAM dan Kaos Oblong

2009-10-01T22:14:00.000-07:00

Doc.KASUM

“Mereka menenteng senjata, mereka menembak rakyat, tapi kemudian bersembunyi di balik keteng kekuasaan....
Apakah akan kita biarkan orang-orang itu tetap gagah..??
Mereka harus bertanggung jawab, sampai detik manapun..!!”
Itu adalah sekelumit dari orasi Munir Said Thalib, sebelum beberapa minggu dia meninggal.
Hingga tahun ke lima kematiannya, sampai saat ini masih menyisakan misteri.

Kenapa, mengapa, alasan apa, seorang Munir kemudian mati secara mendadak, dan kemudian diketahui bahwa kematianya disebabkan oleh racun Arsenic dalam kadar tinggi.
Yang kemudian diketahui belakangan, bahwa kematian Munir sengaja atau direncanakan oleh berbagai pihak yang tidak senang atas aktivitasnya.

Untuk masalah kemudian Munir dibunuh karena aktivitasnya sebagain banyak mungkin sudah mengetahuinya, hanya ada hal yang menarik dari fenomena icon semisal Munir ini. Ketika beberapa minggu lalu saya melihat gambar wajah Munir terpampang dalam sablonan kaos di sebuah FO yang cukup besar di Bandung, lengkap dengan alat patung peraga yang didandani ala model.

Saya jadi teringat dengan icon Ernesto Che Guevara tokoh Revolusioner legendaris abad XX. Dia jadi icon revolusi yang potretnya melekat di kaos oblong, poster, pin, dan aksesori lainnya. Kalimat "Hasta la victoria siempre!" yang ditulisnya kepada Castro saat meninggalkan Kuba telah menjadi salam heroik anak-anak muda.
Ada pengalaman lucu, ketika suatu saat saya menghadiri pagelaran musik Underground di Bandung, ketika salah satu kelompok musik tampil dan beberapa personelnya memakai kaos bergambar Che Guevara, teman saya bertanya ”Che Guevara itu, vokalis band apa ya..?”

Begitupun dengan gambar Munir, ada yang pernah bertanya ”itu fotonya Ucok ya..??” (Ucok adalah Vokalis Band HipHop Underground ”Homicide” yang melegenda dan Cukup kontroversial di Bandung)
Karena Band ini pernah membuat aksesoris yang bergambar Munir, juga beberapa karyanya yang memang diperuntukkan untuk almarhum Munir.

Ada kecenderungan sepertinya ketika Ikon-ikon dipakai dan otomatis si pemakai merasa dirinya menyatu dengan Ikon yang dipakainya.
Tanpa Sadar si pemakai telah masuk ”perangkap” tak-tik marketing dari si produsen, yang mungkin berlawanan dengan esensi dari Ikon yang dipakainya.
Bukan berarti di sini saya mau mengatakan, jangan memakai ikon-ikon semisal Che Guevara ataupun Munir.

Hanya sungguh sayang ketika memakai Ikon tadi kita lupa esensi dari orientasi perjuangannya itu sendiri.
Kalau kita berbicara tentang seorang Munir, juga tidak bisa dilepaskan berbicara tentang apa yang pernah ia perjuangkan semasa hidupnya, perjungan tentang penegakan Hak Asasi Manusia.

Sampai saat dia meninggal, ada beberapa kasus yang masih menjadi PR bagi penegakan Hak Asasi Manusia di Negeri ini.
Kaitannya dengan bagaimana Munir mencoba membongkar pelanggaran HAM masa lalu, seperti kasus 65, Tanjung Priok, Talangsari, Penembakan Misterius, dll.
Atas keberanian dia bersikap membongkar kasus-kasus itu ditengah masih kuatnya Militeisme di negeri ini tidak ayal banyak teror-teror yang dia terima.
Dari pengklaiman seorang Yahudi, atau seorang Komunis sekalipun.

Kembali tadi tentang masalah Hak Asasi Manusia, Tentu kalau kita juga berbicara masalah Hak Asasi Manusia, adalah masalah Universal, yaitu hak-hak kodrati setiap manusia.
Seperti hak untuk hidup layak, hak untuk tidak mendapatkan penyiksaan, hak untuk tidak terdiskriminasi, dll.

Terlau panjang mungkin ketika harus memaparkan tentang sejarah Hak Asasi Manusia itu sendiri, tapi setidaknya deklarasi HAM yang dicetuskan di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948, tidak berlebihan jika dikatakan sebagai puncak peradaban umat manusia setelah dunia mengalami malapetaka akibat kekejaman yang dilakukan negara-negara Fasis dan Nazi Jerman dalam Perang Dunia II.

Deklarasi HAM sedunia itu mengandung makna ganda, baik ke luar (antar negara-negara) maupun ke dalam (antar negara-bangsa), berlaku bagi semua bangsa dan pemerintahan di negara-negaranya masing-masing.

Makna ke luar adalah berupa komitmen untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan antar negara-bangsa, agar terhindar dan tidak terjerumus lagi dalam malapetaka peperangan yang dapat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan makna ke dalam, mengandung pengertian bahwa Deklarasi HAM sedunia itu harus senantiasa menjadi ”pengayom” untuk rakyat dari masing-masing negara dalam menilai setiap kebijakan yang dikelauarkan oleh pemerintahnya.
Mungkin itu pandangan yang terlalu umum ”Eropa/Amerika” sentris.

Bagaiamana kita juga bisa melihat bahwa pada dasarnya Hak Asasi Manusia juga menjadi pedoman dari setiap agama yang ada.
Kita mengenal konsep Islam dengan Rahmatallilalamin(rahmat untuk semua alam), atau konsep Katolik dengan kasih sayangnya, ada lagi Budha dengan Welas asihnya, dll
Apa yang dilakukan Munir saat itu juga tidak jauh dari apa yang diuraikan diatas, dia mencoba membongkar kejahatan militeristik di Negeri ini yang selalu berlindung di balik tameng kekuasaan.

Pertanyaanya kemudian adalah, apakah menjadi semacam pembenaran ketika membunuh, menyiksa, menculik sah dilakukan kalau atas nama Negara?
Bukankah pemaksaan Ideologi Tunggal juga bagian dari pelanggaran Hak Asasi Manusia?
Bukankah munculnya kiri dan kanan pasti akan selalu terjadi dalam ranah politik di Negeri ini?

Bukankah Hak Asasi Manusia bukan milik dominasi gerakan kiri ataupun kanan?
Bukankah pelanggaran Hak Asasi manusia juga dilakukan oleh gerakan kiri dan kanan di negeri ini?

Bukankah sejarah negeri ini sampai sekarang, adalah sejarah pelanggaran Hak Asasi Manusia, siapapun rezimnya?
Dan, siapa yang bisa membantah itu...????

Bukankah, perjuangan Hak Asasi Manusia tidak akan berhenti, hanya karena Munir mati..???

Alih-alih perjuangan HAM seperti sudah dilakukan, ketika memakai icon Munir di kaos oblong ataupun mengutip pernyataan Munir, takut-takut hanya akan berhenti pada simbolisasi, lebih parah menjadi mitos.
Kalau itu yang terjadi, kita kalah untuk kesekian kali.

Salam....

Husni K Efendi (Humas Internal JRK)

Analisis SWOT Untuk Berbagai Perlakuan Terhadap ”Squatter Settlement” (Wilayah Perkampungan Kumuh) Bagian II

2009-10-01T22:01:00.000-07:00

Doc.JRK

Perbaikan infrastruktur lingkungan tanpa melegalkan status tanah (regularization without tenure)

Landasan Tindakannya:

a. Kepemilikan legal atas status tanah tidak dianggap penting.

b. Tindakan ini lebih bertujuan untuk memecahkan masalah “kekumuhan”, demi menciptakan perkampungan-perkampungan di kota-kota besar yang lebih bersih, berkualitas baik, teratur dan rapi.

c. Diandaikan bahwa dengan perbaikan infrastruktur, warga perkampungan “kumuh” akan terinspirasi secara perlahan-lahan untuk memperbaiki rumah dan kondisi kehidupan mereka, termasuk pada akhirnya memelihara infrastruktur yang dibangun tersebut.

d. Perbaikan infrastruktur lebih ekonomis atau lebih hemat biaya dibandingkan dengan upaya untuk memindahkan warga ke tempat lain (relokasi).

e. Untuk mencegah timbulnya reaksi-reaksi kekerasan dan konflik sosial yang ditimbulkan oleh penggusuran.

Kekuatan:
Tindakan ini biasanya didukung oleh pendanaan yang kuat, biasanya dari dana bantuan internasional, seperti program KIP (Kampong Improvement Program ) di Jakarta pada tahun 1969 yang didanai oleh Bank Dunia.

Kelemahan:

a. Keberhasilan pelaksanaannya sangat ditentukan oleh manajemen operasional yang baik dari pihak pemerintah sebagai pelaksanan pembangunan.

b. Jika tidak diikuti oleh upaya untuk mensahkan kepemilikan tanah yang ditempati warga, perkampungan tersebut tetap terancam digusur di kemudian hari, terutama jika pemerintah selanjutnya tidak konsisten dalam menjalankan kebijakan ini.

Peluang:

a. Perbaikan situasi perkampungan kumuh lebih cepat dirasakan dibandingkan dengan upaya melegalkan kepemilikan atas tanah yang prosesnya bisa berbelit-belit.

b. Menurut perhitungannya, pembangunan infrastruktur lebih ekonomis daripada relokasi.

c. Pembangunan infrastruktur akan menciptakan lapangan kerja.

Ancaman:
a. Kebanyakan perkampungan kumuh menempati wilayah-wilayah yang rentan bencana, misalnya: di pinggir sungai, di tepi pantai, sehingga menyulitkan atau memerlukan biaya yang besar untuk membangun atau memperbaiki infrastrukturnya.

b. Birokasi dan dan mental korupsi menghasilkan infrastruktur yang berkualitas buruk sehinggal dalam jangka panjang infrastruktur yang dibangun cepat rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

c. Pembangunan infrastruktur yang tidak menyertakan partisipasi warga akan menghasilkan rasa memiliki yang rendah dari warga, dan pada akhirnya akan berujung pada kelalaian dalam memelihara dan menjaga infrastruktur tersebut.

Kritik atas solusi ini, akan membawa kita jalan keluar yang dianggap lebih baik dan harus diandaikan terlebih dahulu sebelum memperbaiki instrastruktur, yaitu “pemberian status legal atas tanah yang dimiliki” (tenure legislation).

(Bersambung)
Tim Advokasi Korban Penggusuran JRK

Analisis SWOT Untuk Berbagai Perlakuan Terhadap SQUATTER SETTLEMENT (Wilayah Perkampungan Kumuh)

2009-08-24T21:46:00.000-07:00

Doc.JRK

Penggusuran adalah salah satu cara cepat dan taktis yang digunakan oleh negara dalam menangani masalah-masalah yang terkait dengan perkampungan kumuh. Dalam banyak kasus pemerintah Indonesia melalui pejabat-pejabat lokalnya telah melakukan banyak penggusuran secara sewenang-wenang dan terbukti lebih banyak berpihak pada kepentingan pemodal daripada kepentingan warga perkampungan kumuh sebagai kelompok terlemah dalam struktur masyarakat kota. Dengan menyarikan dari berbagai sumber, tulisan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa jika kita menentang penggusuran, maka kita juga harus memiliki alternatif-alternatif lain untuk memecahkan masalah yang ditimbulkan oleh perkampungan kumuh dengan segala kompleksitasnya. Untuk itu, maka ada baiknya jika kita belajar dari kasus-kasus serupa di tempat lain, baik itu di luar Jakarta atau di negara berkembang lainnya. Setiap alternatif memiliki kelemahan dan kekuatan serta mengandaikan situasi, kondisi dan pandangan-pandangan tertentu. Memahami ini semua akan menjernihkan pandangan kita untuk dapat menyelami masalah yang terkait dengan perkampungan kumuh sebelum sampai pada keputusan alternatif yang dipilih untuk memecahkan masalah perkampungan kumuh di tempat-tempat tertentu.

Berikut ini adalah macam-macam cara yang telah digunakan untuk menangani masalah perkampungan kumuh atau squatter settlement:
1.Penggusuran (Eviction)
Landasan Tindakannya:

a.Warga perkampungan kumuh tersebut tinggal di wilayah atau tanah pemerintah yang diperuntukkan untuk jalur hijau, oleh karena itu warga yang tinggal di perkampungan kumuh dianggap telah melanggar peraturan atau ketertiban umum, untuk itu harus ditertibkan. Jika warga dianggap melawan atau menentang, tidak mau pindah secara baik-baik, maka pemerintah mengambil tindakan penggusuran.
b.Warga perkampungan kumuh tersebut dianggap mengotori atau mencemari kota; mereka dianggap memperburuk citra kota dan diberi cap sampah masyarakat. Agar kota tetap indah dan teratur, perkampungan kumuh harus dihilangkan, dengan cara baik-baik maupun kekerasan.
c.Warga perkampungan kumuh tersebut tinggal di tanah milik swasta, setelah beberapa saat pemilik tanah ingin menggunakan tanahnya untuk kepentingan tertentu dan untuk itu warga diminta pergi. Karena tajamnya perbedaan kepentingan di antara pemilik tanah dan warga perkampungan kumuh, seringkali tidak terjadi titik temu di antara mereka. Biasanya kemudian pemilik tanah meminta penguasa setempat untuk membantunya ‘mengusir’ warga dan menghancurkan perkampungan tersebut.
Kekuatan:
Biasanya tindakan penggusuran didukung oleh undang-undang atau hukum yang berlaku seperti Perda No. 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum DKI Jakarta dan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 51tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya.

Kelemahan:

a.Undang-undang yang mendukung penggusuran itu melanggar hakikat keberadaannya sebagai alat atau sarana untuk menjamin kepentingan atau kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat atau kelompok yang lemah kedudukannya berdasarkan pada nilai-nilai pemenuhan Hak Asasi Manusia.
Undang-undang dibuat untuk bisa sedapat mungkin mengakomodasi kepentingan masyarakat secara umum, terutama kelompok masyarakat yang lemah dan tak berdaya. Jika suatu undang-undang tidak bisa mengakomodir kepentingan warga perkampungan kumuh yang adalah anggota masyarakat paling lemah dalam struktur masyarakat kota, maka keabsahan undang-undang yang dijadikan landasan penggusuran itu bisa dipertanyakan.
b.Tanah pada dasarnya bukan komoditas.
Negara adalah lembaga yang dipercaya untuk mengatur penggunaan tanah itu demi kesejahteraan masyarakat, agar tanah itu tidak dimiliki secara sewenang-wenang oleh pribadi-pribadi tertentu saja. Salah satu penerapan penting dari hal ini adalah kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal warganya. Dari segi ini, jika ada banyak kepentingan dalam penggunaan suatu wilayah, maka negara harus memprioritaskan penggunaan tanah yang melayani kepentingan masyarakat secara luas. Berdasarkan pertimbangan ini, tindakan penggusuran oleh negara yang tidak disertai kebijakan untuk mengatur atau menciptakan lahan tempat tinggal yang layak bagi warga ekonomi menunjukkan kelalaian negara dalam menjalankan tugasnya.

Peluang:

a.Warga perkampungan kumuh sendiri biasanya lalai dalam menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungannya karena biasanya mereka menempati rumah sewaan, bukan milik sendiri.
b.Warga perkampungan kumuh biasanya tidak hanya miskin sumber daya ekonomi tapi juga lemah dalam pengorganisasian warganya, sehingga upaya penggusuran yang didukung oleh kekuasaan atau otoritas pemerintah selalu saja sukses karena tidak mendapatkan pembelaan diri yang terorganisir dengan baik dan kuat dari warga.
c.Pandangan yang menganggap warga perkampungan kumuh sebagai sampah masyarakat.
d.Tidak adanya kebijakan yang integratif terhadap penggunaan tanah, baik itu yang dimiliki oleh negara maupun oleh swasta sehingga penyelesaian terhadap masalah perkampungan kumuh seringkali menemui jalan buntuk.
e.Nilai-nilai kapitalisme yang menjunjung tinggi nilai ekonomis suatu barang, dalam hal ini tanah, tanpa memperhitungkan aspek sejarah, sosial dan budayanya. Seringkali lahan bekas gusuran itu digunakan untuk kepentingan komersial.

Ancaman:

a.Hak asasi manusia (HAM).
Dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya jelas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas tempat tinggal yang layak dan negara menjamin hal ini. Atas dasar nilai universal ini, bukan hanya tindakan penggusuran yang dianggap melanggar HAM, tapi kelalaian atau ketidakpedulian atau tidak adanya niat baik pemerintah atau negara dalam mengurus sebagian warganya yang paling lemah ekonominya dalam mengakses kepemilikan tempat tinggal sudah bisa dianggap melanggar HAM.
b.Kepedulian sebagian masyarakat yang semakin tinggi terhadap nasib warga miskin kota, sehingga saat ini tidak ada aktivitas penggusuran yang luput dari kecaman.
c.Keberhasilan penanganan perkampungan kumuh di negara-negara berkembang lainnya.
Banyaknya contoh kasus penanganan perkampungan kumuh di negara-negara berkembang lainnya yang menunjukkan bahwa penggusuran bukan satu-satunya solusi bagi masalah perkampungan kumuh, masih banyak solusi lainnya dimana masalah perkampungan kumuh dan masyarkat miskin kota dapat ditangani dengan lebih manusiawi, rasional, dan menjunjung tinggi kepentingan umum, tanpa harus mengorbankan kepentingan pihak-pihak terkait.
Pada dasarnya penggusuran dikecam karena disatu sisi dianggap tidak manusiawi dan di sisi lain penggusuran dianggap tidak memecahkan masalah perkampungan kumuh karena warga yang diusir dari suatu wilayah tersebut tidak pergi dari kota besar tersebut tapi pindah mencari lahan lain untuk ditempati.

(Bersambung)
Tim Advokasi Korban Penggusuran JRK

DIGERUDUK MASSA; Workshop Guru Sejarah Dihentikan

2009-07-29T00:54:00.000-07:00

18/07/2009 09:52:54 YOGYA (KR)
Acara workshop guru-guru sejarah yang tergabung dalam Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) yang diselenggarakan di sebuah hotel di kawasan Prawirotaman, Mergangsan, Yogyakarta, Jumat (17/7) sore dihentikan petugas Poltabes Yogyakarta. Dihentikannya acara itu karena tidak adanya surat pemberitahuan atau perizinan. Selain itu, di tengah-tengah berlangsungnya workshop, sempat terjadi respons dari salah satu organisasi massa. Mereka menuntut workshop 'dibubarkan' karena dianggap bisa mempengaruhi stabilitas keamanan dan ketertiban.

Kapoltabes Yogyakarta Kombes Pol Drs Agus Sukamso MSi ketika dikonfirmasi mengenai hal itu menjelaskan pihaknya mengambil kebijakan menghentikan workshop demi menegakkan aturan dan menjaga kamtibmas. Pihak penyelenggara workshop sama sekali tidak mengirim pemberitahuan, baik ke Polsektabes Mergangsan maupun ke Poltabes Yogyakarta. Padahal, peserta workshop berasal dari beberapa kota.
Sebelum polisi menghentikan workshop sempat terjadi ketegangan antara panitia dengan sekelompok massa. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, polisi segera mengambil tindakan pengamanan. Negosiasi dengan panitia dilakukan, bertujuan agar workshop dihentikan. Selanjutnya salah satu panitia workshop, Sumarsih dibawa ke Poltabes Yogyakarta untuk dimintai keterangan perihal acara yang diselenggarakannya.
Hingga Jumat (17/7) malam beberapa peserta workshop masih berada di hotel. Namun demikian mereka tidak bersedia memberikan keterangan terkait dengan dihentikannya acara itu. Mereka sudah menyerahkan permasalahan itu kepada panitia. "Polisi hanya sebatas memintai keterangan dari panitia dan mendata nama dan jumlah peserta," jelas Agus Sukamso.
Direktur LBH Yogya, M Irsyad Thamrin, menyesalkan pembubaran workshop tersebut. "Seharusnya aparat kepolisian melindungi mereka yang mengikuti workshop. Itu forum ilmiah untuk mengkaji sejarah. Aparat seharusnya melindungi kebebasan berpikir dan berpendapat," ujar Irsyad usai mendampingi panitia workshop. Workshop itu sendiri diselenggarakan oleh Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK). (Hrd/Don)-b

About the heroes of remittances and their agency Divsion of Advocation of Migrant Workers’ visit to Tulung Agung, East Java

2009-07-13T06:27:00.000-07:00

Photo by Flickr.com

Migrant Workers, domestic work and global markets

Leaving Jakarta to Tulung Agung in East Java, where JRK’s Division of Advocation of Migrant Workers is going to implement a program on education and self-organization of migrant workers, I had many buzz words in my mind that try to describe the social reality Indonesian Migrant Workers have to face and which role they play within global markets and national politics; that they are part of ‘global reproduction chains’ and play a role as ‘heroes of remittances’. Coming from a country where more and more households receive (illegalized) migrant workers I now had the chance to learn about 'the other side of the coin', visiting one of the regions in East Java, from which the third biggest number of workers – most of them female - leave the country to work abroad in households, restaurants, in fabrics, markets and on plantations. A great part of the migrant workers leaving East Java works as domestic workers.

In Germany, the country I come from, many middle class families' lifestyle is now made possible by women from other countries who now do part of 'care work' – domestic work, the bringing up of children and caring for the elderly of our society. (Middle class) German men as well as women are freed from this work in order to fully enter the labour market and get an employment of what many of them define as 'real' work. This new lifestyle of middle class families is on one hand due to the struggle of many feminists for emancipation in society whose role used to be clearly defined as housewifes. On the other hand this lifestyle expresses the re-organisation of neoliberal societies in which state subsidies in the social sector are decreasing and in which care work is increasingly organized along a market scheme. Supposing that in the countries which receive Indonesian workers this context of demand of 'care workers' is similar, I got interested in learning why Indonesian Migrant Workers leave their countries to find work, what they experience while being abroad, what their families expect and which ways they find to struggle against the manifold forms of exploitation they have to face. My knowledge about the institutionalised structure of exploitation that Indonesian Migrant Workers experience - 1) before they leave to work in Malaysia, Hongkong, Taiwan, Korea, Japan and the Middle East, 2) while they are working abroad and 3)when they come back to Indonesia - is feeded by stories that reach the media, mailing lists and NGOs in Jakarta. Experiencing everyday life in Indonesia gives these stories another face. The wish to live and work in countries that are considered as prosperous or rich seems to be quite present. Often I am asked: ‘Can I join you to your country and become your maid?’ or ‘What do I have to do to work abroad?’ The visit to Tulung Agung and the chance to talk to former migrant workers and peasants broadened my view in a special way, that is in terms of Indonesian migrant workers’ agency. This is in fact striking because most of the news about migrant workes published in the media shows victims of violence. Moreover, the perception of migrant workers as mainly victims and not political subjects or activists is also reflected within the movement that advocates migrant workers’ rights. In the political architecture – in the nower days called ‘global governance’ - in fact NGOs are set in place to represent migrant workers’ interests. Is this even part of a system of controlling global migration flows not to have migrant workers being agents of their interests?

Gender roles and agency
In Tulung Agung we had the chance to meet Siti who is the coordinator of a group of former migrant workers. Siti already left three times to work in Taiwanese households. The experiences she gained abroad were mixed ones. In the eyes of her family and neighbours in her home village her first experiences make her a ‘successful’ migrant worker. During her first stay of three years in Taiwan she would eventually send money back home after the Indonesian private agent - a so called ‘migrant worker supplier’ - that claims to take care of papers, places employers and provide trainings, cut six months of Siti’s salary. Another time she felt insecure living alone with her male employer and chose to leave. During her last stay her employer died - according to her contract she couldn’t be with another employer and had to go back. These experiences would make Siti’s stay abroad be seen as a ‘failure’ because she would not be able to fulfil her family’s expectations of sending home money in order to to be able to live a descent life – by building up a house, buying a motorcycle and so on.
Talking about migrant workers’ problems we usually consider the countries they are going to, the agencies that are sending them and the bureaucratic apparatus they have to deal with. But there’s one more dimension. As Siti tells us many of the problems she and her friends deal with are rooted at home. While being abroad their husbands marry another wife, and this can mean social exclusion, personal sorrow and the suffering of children. In fact, as we are told, the divorce rate in Tulung Agung is tremendously high with 500 couples divorcing in a month.

Why do so many people in Tulung Agung over and over decide to leave to work abroad? In recent years, more than 4.000 people have been documented to leave the district counting around one million inhabitants to work abroad. “Life here is difficult whereas abroad we get a full salary. The first thing they spent their salary on is building a house”. As she reports, many Migrant Workers stay dependent on the migration process since life abroad offers something which in Tulung Agung is rare or - as in of the big cities - precarious: a work place.
Siti and her friends who all have worked abroad gathered and built up a small scale production business. They share their experiences with other young women who are trained in language and ‘domestic work’ by the agencies they have chosen to broker a job for them while waiting for the day they will take an airplane and begin their temporary life abroad. They exchange experiences about restricted life abroad with limited time and space to meet and talk to other migrant workers. Abroad, the moment to bring the garbage away could be one of these valuable moments to share common feelings and experiences with other Indonesian domestic workers who work in the neighbours’ house.

We‘re learning that men and women in Tulung Agung know the gender roles that are formed within society quite well: Who sits in the cafés drinking coffee and smoking clove cigarettes and who does not, who washes the laundry and who doesn’t. The societies in the demanding countries profit of these well known gender roles including the performance of gender based labour division. As Siti affirms, domestic work is not work, and while not being seen as work it also doesn’t have to be paid equal as ‘real work’ although domestic work just might be as hard. We’re also learning that gender roles can be newly defined. It’s Siti and her friends who reject these fixed roles while establishing new rules of the labour division at home or being present in the public demanding for the inclusion of migrant workers needs in the local budget planning. There has not been one program financed that supports Migrant Workers’ needs in Tulung Agung although the district profits of the remittances that are sent which are one of the main sources of devices excelling most of Tulung Agung’s export products’ value.

Alternatives
Tulung Agung is a town in the countryside and most of the migrant workers’ families are peasants. They have to deal with the dependency on the market and many of them live in poverty. We learn that not all of them are that much dependant as we have the chance to visit Winong, a village in the mountains working on dry land. We get to know the members of ‘Sumber Rezeki’, a group of peasants who have built up a cooperative which carries out research on their consumption needs. Furthermore the cooperative produces for their daily needs collectively, therewith subtending an alternative to the consumerism which in Tulung Agung is as present as in other Eastern Javanese villages. At first glance this initiative might not have a direct relation with the urgent problems Indonesian migrant workers’ are facing and that the media reports about. But in fact this example of self-organization and independence should make us think about the structural reality that marks the everyday life of going-to be and ex-migrant workers and their families. Thus, the initiative of the peasants in Winong could be the start of an alternative making the decision of going to work abroad not so much dependent on the requirement to fulfil one’s family’s needs.

What exactly is the ‘new face’ of the migrant workers issue that I have got to known? It is their struggle, the fact that they are not only the victims as they are presented in the media discourse. That they define their roles anew and that they create alternatives. There is need of a broader space in which migrant workers can organize and articulate their demands and alternatives so their voices are heard.

Jakarta, Mai/Juni 2009

Samia Dinkelaker

Mengenai pahlawan devisa dan kunjungan ke Tulung Agung

2009-07-13T06:21:00.000-07:00

Photo by Flickr.com

Buruh Migran, pekerjaan domestik dan pasar global
Sebelum berangkat ke Tulung Agung di Jawa Timur di mana akan diwujudkan program pengorganisiran dan pendidikan Divisi Buruh Migran JRK, saya sudah belajar tentang realitas Buruh Migran Indonesia (BMI) dan peran mereka dalam pasar global dan kebijakan nasional. Saya mendapat informasi dari teori-teori jurusan kuliah saya, dari wacana koran dan LSM di Jakarta. Beberapa kata kunci yang saya ingat berhubungan dengan BMI adalah mereka sabagai bagian ‘rantai reproduksi global’ atau gambaran mereka sebagai ‘pahlawan devisa’. Saya berasal dari salah satu negara penerima Buruh Migran dan kebanyakan tak terdokumen. Setelah mengunjungi Tulung Agung di Jawa Timu saya sudah mendapat kesempatan untuk mempelajari sisi lain dari pasar global buruh migrant, yaitu daerah asal mereka yang bekerja ke luar negeri di sektor domestik, di sektor jasa, di pabrik dan perkebunan. Tulung Agung merupakan salah satu kantong pengirim buruh migrant yang jumnlahnya BMI paling signifikan. Tak kalah penting, sebagian besar dari mereka adalah perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga.

Di negara saya, yaitu Jerman, banyak keluarga di golongan menengah bisa menganut gaya hidup berbeda karena pekerja perempuan dari luar negeri melakuakan pekerjaan rumah tangga mereka; membesarkan anak-anak dan menurus kaum tua. Dulu kegiatan itu dilakukan oleh rumah tangga. Namun, banyak perempuan kelas menengah serkarang menolak peran mereka sebagai rumah tangga dan menganggap kesempatan memasuki di lapangan kerja formal sebagai hasil perjuangan emansipasi mereka. Selain itu pemintaan pekerja domestik murah dari luar negeri mencerminkan sebuah proses reorganisasi masyarakat neoliberal di mana subsidi negara di sektor social dikurangi dan di mana pekerjaan domestik semakin diorganisasi sesuai dengan sususan pasar. Akibatnya, hari ini baik laki-laki maupun perempuan sudah bebas dari pekerjaan itu dan masuk pasar kerja; makusdnya mereka sudah melakukan pekerjaan yang dianggap sebagai ‘pekerjaan yang benar’ oleh masyarakat.
Dengan asumsi adanya latar belakang pemintaan pekerja domestik di negara-negara penerima BMI seperti konteks Jerman, saya tertarik belajar kenapa Buruh Migran memilih bekerja ke luar negeri. Apa yang mereka alami, apa yang diharapkan oleh keluarga mereka dan bagaimana mereka melawan menghadapi beragam bentuk eksploitasi yang dialami mereka. Baik pada saat mereka berangkat bekerja ke Malaysia, Hongkong, Taiwan, Korea, Jepang dan ke Timur Tengah, pada saat mereka bekerja di sana dan maupun pada saat mereka pulang ke tanah air mereka. Saya tahu tentang susunan eksploitasi yang dihadapi mereka dari cerita media, dari milis dan dari LSM di Jakarta. Dengan mengalami kehidupan sehari-hari di Indonesia cerita-cerita itu mendapatkan “wajah” yang baru. Seringkali saya ditanyakan : “Bolehkah saya ikut ke negaramu dan menjadi pembantumu?” atau “Apa yang harus saya lakukan supaya bisa bekerja ke luar negeri?”. Kunjungan ke Tulung Agung dengan kawan Divisi Advokasi Buruh Migran JRK memperluas pandangan saya tentang kaum buruh migran dalam arti khusus; Dengan kata lain, saya belajar tentang prakarsa dan tentang perjuangan mereka. Sepertinya kemandirian buruh migran bertentanggan dengan cara nasib BMI digambarkan oleh media. Dalam berita kaum BMI biasanya muncul sebagai korban kekerasan belaka dan bukan sebagai subyek politis. Persepsi tentang buruh migran ini tidak hanya dicerminkan dalam wacana media; dalam gerakan advokasi buruh migran pun mereka sendiri juga jarang muncul sebagai aktivis.

Peran-peran jender dan bagaimana mereka bisa diubah
Di Tulung Agung kami sempat berkenalan dengan Siti. Siti memimpin satu kelompok mantan buruh migran. Tiga kali dia sudah berangkat bekerja ke Taiwan sebagai pekerja rumah tangga. Pengalamannya bermacam-macam. Di mata keluarga dan tetangganya di kampung halamannya beberapa pengalam Siti di Taiwan menjadikannya seorang buruh migran yang pantas dibanggakan oleh karena ‚keberhasilannya‘. Waktu pertama kali ke Taiwan dia berhasil mengirim uang kepada keluargannya setelah PJTKI mengklaim sudah mengurus surat-surat resmi, menempatkan tenaga kerja dan menyediakan pelatihan, memotong enam bulan gaji Siti. Kali lain akhir cerita tidak semenyenangkan pengalaman yang pertama. Waktu kedua kali ke Taiwan Siti tidak merasa aman tinggal dengan majikannya yang laki-laki dan memilih kabur tanpa mendapatkan gajinya. Kali lain lagi majikannya meninggal dan Siti terpaksa pulang tanpa menerima gaji karena berdasarkan kontrak kerja dia tidak bisa bekerja untuk majikan lain. Kedua pengalaman itu menjadikan Siti seorang ‚TKI yang kalah‘ karena dia tidak sanggup menemui harapan keluarganya yang menunggu kiriman uang untuk membangun rumah – biar kecil –, membeli motor dan kebutuhan sejenisnya.
Biasanya kalau kita membicarakan masalah buruh migran kita mempertimbangkan keadaan di negara tujuan, kasusu kekekerasan dan penyiksaan atau agensi yang mengirimkan mereka dan raksasa birokrasi yang harus mereka hadapi.
Jangan menyangka bahwa masalah BMI hanya di bidang itu semata, di kampung halaman pun masalah mereka dimulai. Siti membagi pengalaman dengan kami dan ternyata banyak masalah dia dan teman-temannya berakar di kampung sendiri. Sementara istri bekerja keras di luar negeri, suami menikah dengan istri baru. Hal itu bisa menyebabkan istri yang bekerja di luar negeri dipinggirkan oleh masyarakat, perasaan terluka dan penderitaan anak-anak. Kami belajar bahwa tingkat perceraian di Tulung Agung memang mencolok dengan 500 kasus perceraian per bulan.

Apa alasan keberangkatan begitu banyak orang ke luar negeri dan bahkan berulang-ulang walaupun resiko BMI bisa ‚kalah‘ atau resiko mengalami hal yang buruk cukup tinggi? Dalam tahun-tahun terakhir ini lebih dari 4.000 orang terdokumentasi meninggalkan kabupaten Tulung Agung yang berpenduduk satu juta orang. „Kehidupan di sini sangat sulit sedangkan di sana kami mendapatkan gaji penuh. Kebanyakan mantan buruh migran mengeluarkan gaji mereka untuk membangun rumah“ kata Siti. Dia bercerita banyak mantan buruh migran tidak berhenti tergantung pada rantai migrasi. Hidup di luar negeri menawarkan sesuatu yang jarang ada di Tulung Agung dan kalau ada, mungkin di kota besar sifatnya rentan pada eksploitasi: tempat kerja.
Siti dan kawan-kawan mantan buruh migran membangun usaha kecil. Mereka membagi pengalaman mereka dengan perempuan muda lain yang sedang dilatih dalam ketrampilan bahasa Inggris dan pekerjaan domestik oleh PJTKI sementara menunggu saat keberangkatan. PJTKI itu dipilih oleh calon buruh migran untuk mencarikan pekerjaan untuk mereka sementara. Siti dan kawan-kawannya bercerita tentang kehidupan di luar negeri dengan waktu dan ruangnya terbatas untuk berkumpul dengan buruh migran lain dan membagi pengalaman masing-masing. Saat mengurus sampah, misalkan, bisa menjadi kesempatan untuk bertemu dan menukar pengalaman dan pikiran.

Kemudian kami belajar bahwa baik laki-laki maupun perempuan di Tulung Agung sangat hafal peran ‚jender‘ yang dibentuk dalam masyarakat: Mereka sangat tahu siapa yang nongkrong di café sambil minum kopi Kediri dan merokok kretek dan siapa yang tinggal di rumah sambil mencuci baju. Justru peran jender yang begitu diketahui oleh kaum BMI, termasuk pembagian pekerjaan berdasarkan jender, dimanfaatkan negara penerima. Siti menguatkan pemahaman bahwa pekerjaan domestik sebenarnya bukanlah pekerjaan. Dan selama tidak dianggap sebagai pekerjaan, pekerjaan domestik tidak akan digaji secara setara dengan ‚pekerjaan yang benar-benar merupakan pekerjaan‘. Padahal pekerjaan domestik justru seberat pekerjaan yang lain. Kami belajar bahwa peran jender dapat juga diisi denga arti baru. Siti dan kawan-kawannya menolak peran ketat itu dengan membangkitkan kebiasaan pembagian pekerjaan rumah tangga yang baru atau dengan memasuki ruang publik dan menuntut dimasukannya kebutuhan buruh migran dalam Perencanaaan Anggaran di tingkat lokal. Sampai sekarang pemerintah lokal tidak mendanai satu program pun yang mendukung buruh migran Tulung Agung. Padahal BMI mengirimkan devisa yang merupakan salah satu sumber pemasukan daerah yang penting. Bahkan devisa yang dikirimkan oleh BMI melampaui nilai penghasilan kebanyakan ekspor dari Tulung Agung.

Alternatif menanghadapi realitas yang buruk
Kota Tulung Agung dikelilingi pedesaan dan kebanyakan keluarga buruh migran yang meninggalkan Tulung Agung adalah petani. Mereka sendiri menghadapi ketergantungan pada pasar, dan hidup dalam kemiskinan. Di desa Winong kami berkenalan dengan sekelompok petani yang mandiri. Kami berkenalan dengan anggota kelompok ‚Sumber Rezeki‘. Mereka membangun koperasi, menata kebutuhan konsumsi mereka sendiri dan menghasilkan jagung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian mereka menunjukkan salah satu jalan alternatif menghadapi budaya konsumtif yang sangat mencolok, entah di Tulung Agung entah di desa lain di Jawa Timur. Sepertinya, tidak ada hubungan langsung antara prakarsa kelompok ‚Sumber Rezeki‘ dan masalah-masalah BMI yang mendesak diselesaikan dan dilansirkan di media. Namun hubungan erat antara contoh pengorganisiran diri dan kemandirian kelompok tersebut dengan kehidupan sehari-hari mantan dan calon buruh migran membuat kita memperhatikan masalah-masalah struktural yang tak kalah penting dicarikan solusi. Maka prakarsa kelompok petani di Winong adalah awal jalan alternatif sehingga keputusan untuk bekerja ke luar negeri tidak begitu tergantung pada penemuhan kebutuhan keluarga diri sendiri

Sebenarnya apa sih wajah yang baru saya dapatkan dari kunjungan ke Tulung Agung? Bukankah cerita-cerita di sana sangat mirip cerita-cerita yang bisa saya baca di koran sehari-hari?
Mungkin hal baru adalah merekalah yang berjuang dan bahwa mereka bukanlah hanya sosok korban seperti digambarkan dalam wacana media. Merekalah yang menemukan dan menciptakan peran mereka dalam arti baru. Perlu ruang yang lebih luas di mana kaum buruh migran bisa mengorganisir diri, merumuskan jalan alternatif dan dimana suara mereka didengarkan.

Anggota Divisi Buruh Migran JRK

Samia Dinkelaker

MEMBANGUN JARINGAN KERJA ANAK PINGGIRAN

2009-07-13T05:41:00.000-07:00

Photo by Flickr.com

PENDAHULUAN
Jaringan kerja sering kali diartikan sebagai sebuah aktivitas berjejaring bagi orang dewasa saja, padahal jaringan kerja hanya lah sebuah wadah bagi banyak orang untuk melakukan sesuatu, yang untuk mereka memiliki manfaat kebersamaan. Jaringan kerja bagi anak pinggiran adalah sebuah wadah, di mana anak-anak pinggiran berkumpul dan mengorganisir diri dan sekaligus sebagai wujud nyata anak-anak pinggiran beraktualisasi di tengah-tengah masyarakat umum (publik). Sebuah kerja berjejaring, yang juga merupakan peluang bagi anak-anak pinggiran belajar berorganisasi dalam konteks pemenuhan hak anak untuk berpartisipasi, karena anak memiliki hak untuk terlibat mengambil keputusan demi kehidupan anak sebagai warga negara.

Jaringan kerja anak pinggiran di Jakarta dan sekitarnya sebenarnya sudah ada sebelumnya dan diinisiasi kembali oleh Ciliwung Merdeka pada tahun 2007 melalui Festival Budaya Anak Pinggiran (FBAP), di mana anak-anak pinggiran berkumpul dan beraktualisasi diri, dan JRK sebagai mitra kerjanya. Setelah itu, aktivitas terhenti hanya sampai di sana saja dan tidak dipagari dengan konsep yang berkelanjutan. Oleh karena itu, JRK berinisiatif pada tahun ini untuk melanjutkannya dan merajut kembali jaringan yang sudah eksis sebelumnya.

TENTANG ANAK PINGGIRAN
Anak Pinggiran adalah anak-anak yang terabaikan haknya dan diabaikan keberadaannya sebagai warga negara oleh pemerintah dan negara, yang seharusnya bertanggung jawab terhadap keberadaan anak demi masa depan bangsa. Mereka adalah semua anak, yang entah oleh kekuasaan ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan telah direnggut dan diasingkan hak-hak dasarnya sebagai anak. Sebagian dari mereka adalah anak-anak yang sering disebut sebagai anak jalanan, buruh anak di pabrik-pabrik atau di perkebunan atau pengrajin cilik, pengamen, joki “three-in-one”, penyemir sepatu, pengasong dan pengais sampah berusia antara 5 sampai 18 tahun. Banyak di antara mereka tidak lagi mempunyai tempat tinggal sama sekali dan harus bernaung di bawah langit lepas. Sebagian dari mereka masih tinggal bersama keluarganya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, seperti tinggal di rumah kardus di antara onggokan sampah, di kolong jembatan, di gerobak dagang, di emperan toko, di rumah-rumah bambu dan bedeng-bedeng di pinggir sungai.

Banyak di antara mereka adalah anak-anak korban gusuran, yang tidak pernah jelas dan tidak pernah pasti kehidupannya, entah karena masalah ketiadaan tempat tinggal, pekerjaan orangtua, pranata sosial yang tercerai-berai dan tercerabut atau karena masalah tempat dan lingkungan pendidikan yang tidak pasti atau bahkan tidak ada sama sekali. Memang sebagian dari mereka masih bisa bersekolah, namun banyak juga di antara mereka yang sudah tidak mampu lagi bersentuhan dengan bangku sekolah, bahkan sejak di usianya yang sangat dini.

Di antara semua kemungkinan itu, yang pasti, sebagian besar dari mereka adalah korban kekerasan, baik kekerasan yang mereka terima dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan tempat mereka berada (kekerasan oleh orangtua dalam “domestic violence” atau kekerasan rumahtangga, menjadi korban pelampiasan orang dewasa di jalanan, termasuk kekerasan seksual, perkosaan dan sodomi, hingga menjadi korban human trafficking atau perdagangan manusia, dll.), maupun kekerasan sistematik yang berasal dari negara yang pada umumnya cukup terselubung dalam kebijakan-kebijakan publik pemerintah (pemda) yang jelas-jelas tidak melindungi dan tidak berpihak pada mereka.

UPAYA MEMBANGUN JARINGAN KERJA
Dari awalnya, sejak bulan Desember 2008 lalu, berbagai aktivitas pengupayaan membangun sebuah jaringan kerja bagi anak-anak pinggiran, perlahan dan bertahap sudah berlangsung. JRK sebagai sebuah lembaga, di mana advoaksi anak pinggiran menjadi salah satu program kerjanya, memfasilitasi kami (Tim Kerja Anak Pinggiran) dalam beberapa pertemuan untuk membahas dalam forum terbatas dengan beberapa personil. Tujuannya adalah, agar kita (tim kerja) dapat melihat adanya ragam motivasi dari pertemuan terbatas tersebut, dalam konteks yang lebih luas tentang anak pinggiran.

Fasilitas tersebut berlanjut pada pertemuan-pertemuan rutin internal, yang terus berlangsung dan membuka serta memperkaya kami sebagai sebuah tim kerja untuk melangkah terus secara bertahap. Dalam perjalanan, yang harus diakui menelan banyak waktu dan energi, kami sebagai tim kerja terus melihat adanya ragam kemungkinan dan cara untuk melakukan dan memulai program kerja advokasi anak pinggiran ini dengan segala kerumitannya. Inti dari kerumitan itu pun bukannya harus diartikan sudah selesai sekarang ini melalui orat-oretan ini, tapi justru tetap ada dan harus bisa mendorong kami terus berupaya mereduksi kesalahan dalam melangkah ke depannya. Prinsipnya adalah, bahwa kendala-kendala tersebut menjadi tantangan kami bersama untuk saling bisa memberi masukan dan sekaligus juga terus memperbaikinya. Itu lah sebuah proses mencari solusi bersama sebagai sebuah titik temu atau irisan antar program kerja di JRK sendiri.

Prosesnya dimulai dengan meminta waktu luang dari beberapa lembaga (pemerintah dan non pemerintah) untuk mengajak melihat bersama-sama tentang kondisi anak di Indonesia, yang dari waktu ke waktu semakin terpinggirkan pemenuhan haknya. Beragam cara pendampingan anak pun juga menjadi warna tersendiri dalam kancah aktivitas setiap lembaga dan komunitasnya. Tapi kami sebagai sebuah tim kerja tidak hanya membatasi jaringan kerja ini dengan lembaga-lembaga pendampingan anak saja, justru lembaga atau pun perorangan yang tidak memiliki komunitas dampingan anak kami ikutsertakan dalam pertemuan rutin jaringan, namun mereka memiliki konsep dan juga pengalaman dalam membahas anak pinggiran.

KONDISI UMUM ANAK
Sering dikatakan oleh banyak orang, entah itu penulis, pemerhati anak dan siapapun, bahwa anak selalu menjadi korban orang dewasa. Hal tersebut sangat dapat dirasakan di segala lapisan masyarakat di Indonesia. Hal tersebut terjadi, karena adanya sebab akibat yang terus menerus melilit berbagai sendi kehidupan kita sebagai warga negara, sehingga berdampak pada ketidakpahamanan orang dewasa tentang anak itu sendiri. Oleh karena itu, sebaiknya orang dewasa juga tidak terjebak dengan pengkondisian yang demikian, di mana permasalahan anak menjadi masalah orangtuanya masing-masing.

Tulisan ini akan diupayakan bisa menjadi sebuah cerminan dari rangkaian kerja kami dalam Program Kerja Advokasi Anak Pinggiran Jaringan Relawan Kemanusiaan (PKAAP-JRK), yang berprinsip pada ruang anak berkarya. Ruang anak berkarya merupakan sebuah pemenuhan hak anak untuk berpartisipasi, di mana anak dengan jaringan kerjanya membicarakan, memilih dan menyepakati bersama tentang aktivitasnya yang akan mereka organisir bersama. Dan orang dewasa (pendamping dan personallainnya) merupakan fasilitator anak untuk ikut mewujudnyatakan apa yang sedang anak hadapi di tengah proses perjalanan mereka berjejaring. Memfasilitasi, bukan mengintervensi anak. Jaringan anak pinggiran ini bersepakat dalam forumnya untuk mengutarakan langsung kepada jaringan kerja lintas lembaganya (lembaga pendampingan dan perorangan), agar tidak meninggalkannya, tapi justru mereka membutuhkan pendampingan dalam proses mewujudnyatakan jaringan kerja mereka. Berbagai kendala dan tantangannya ke depan akan selalu dan tetap menjadi masalah bersama, yang akan dibicarakan dalam forum kerja antar anak, sehingga mereka akan memutuskan untuk difasilitasi dari para pendampingnya. Demikian juga dengan jaringan kerja lembaga dan pemerhati anak akan terus memonitoring proses yang sedang berlangsung melalui rambu-rambu, yang biasanya timbul untuk ikut membahas permasalahan yang dihadapi anak secara spontan dalam berorganisasi.

Tulisan ini tentunya tidak berhenti sampai di sini saja, tapi justru baru menjadi tulisan awal bagi Tim Kerja Advokasi Anak Pinggiran. Ke depannya, tentu kami akan menuliskan berbagai pengalaman dan temuan yang kami dapati dari proses kerja ini.

Jakarta, 17 Juni 2009

Kadiv.Advokasi Anak Pinggiran JRK
Deny Tjakra Adisurja

BANTUAN MENJADI BANTUAN DARURAT KEMANUSIAAN

2009-07-09T19:09:00.000-07:00

Kata BANTUAN sering ditemui orang dan atau sekelompok orang serta komunitas, yang kondisinya sedang serba tidak berdaya dan tidak pasti, karena menjadi dampak dari suatu bencana, entah itu dampak dari bencana alam, kekerasan politik atau apa lagi namanya. Tapi kata BANTUAN itu sendiri juga sering kali dimaknai secara sepihak (negativ), khususnya karena ada kepentingan tersendiri atau terselubung secara kelompok dan atau perorangan. Mungkin hal tersebut terjadi, karena dari asal katanya sendiri, yaitu BANTU. Sulit memang untuk membahasnya, kalau kita hanya terpaku dari kata itu sendiri saja, tanpa mengikut-sertakan kondisi yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat korban itu sendiri, sehingga terjebak dalam aktivitas pembagian barang bantuan saja.

Kondisi yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat korban, beberapa waktu setelah terjadinya bencana, sering kali berpengaruh pada lingkungan di sekitarnya. Apa lagi bencana tersebut bereskalasi besar dan luas, yang dapat dilihat dari kerusakan yang terjadi, entah itu kerusakan fisik dan non fisik. Dampak eskalasinya terlihat dalam bentuk kekacauan, ketegangan dan kepanikan, yang pembahasannya juga tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Sebenarnya, dampak tersebut tidak hanya terlihat pada adanya berbagai kerusakan fisik dan non fisik saja pada korban, tapi justru tidak adanya kesiapan sistim untuk melakukan kerja-kerja tanggap darurat itu sendiri akan memiliki dampak yang dapat merusak kredibilitas posko yang melakukan bantuan darurat tersebut. Aktivitas tanggap darurat juga sering diartikan sebagai membantu warga korban melalui pemberian barang bantuan saja, yang kalau tidak hati-hati akan menjadi “bangunan” baru yang kokoh bediri di tengah-tengah warga korban dan non korban, yaitu KETERGANTUNGAN BARU.

Dengan berbagai pengalaman beraktivitas dalam tanggap darurat, JRK mencoba untuk mengumpulkan kembali seluruh gerak dan kerjanya yang terdahulu untuk dapat diformulasikan kembali dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh warga (korban), di mana konteksnya tetap pada waktu tanggap darurat terjadi dengan berbagai kondisinya yang tercantum di atas. Pengalaman-pengalaman tersebut akan dibuat menjadi sebuah sistim kerja, yang sekaligus menjadi ragam pilihan sistim kerja menurut konteks bencananya.
Banyak orang dan kelompok yang meremehkan aktivitas administrasi tanggap darurat, khususnya di bidang logistik, karena aktivitas logistik dianggap hanya melakukan kerja-kerja yang prakmatis dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran belaka. Namun, pengalaman JRK dalam kerja logisitik untuk bencana tsunami dan gempa di Aceh dan Sumatera Utara berbeda dengan pengelaman JRK untuk bencana gempa di Yogyakarta dan Klaten. Demikian juga pengalaman JRK untuk banjir besar di Jakarta pada tahun 2002 dan 2007 lalu, dan lain halnya dalam konteks pengalaman JRK untuk kasus kekerasan politik pada perisitwa 27 Juli 1996, kerusuhan Mei 1998 dan lain sebagainya.

Sistim dan cara kerjanya tanggap darurat untuk bencana alam dan bencana politik agak berbeda dan tidak mudah untuk dicarikan irisannya secara praktek, tapi keduanya tetap akan mengedepankan hak-hak korban sebagai warga negara. Dari seluruh kegiatan tanggap darurat, yang selama ini JRK lakukan, inti terpentingnya adalah, bagaimana menggerakan warga korban agar tidak berdiam diri, terbelenggu dan tergantung terhadap bantuan yang ada. Tapi justru terus mencobanya, agar warga korban dapat mengorganisir dirinya dan berdaya untuk melakukan aktivitas di bawah payung tanggap darurat melalui pembagian tugas dan fungsi masing-masing. Oleh karena itu divisi kerja ini juga dinamakan sebagai divisi Bantuan Darurat Kemanusiaan dan Pemberdayaan Masyarakat, di mana prinsip kerjanya tidak boleh membedakan warga korban dari sisi golongan, agama, suku, warna kulit. Korban adalah korban.

Jakarta, 17 Juni 2009

Denny Tjakra

Kadiv. Bantuan Darurat JRK

Gizi untuk Semua Anak

2009-07-09T19:00:00.000-07:00

Norman adalah sebagian dari anak-anak yang hampir kehilangan hak hidupnya karena terbatasnya kesempatan untuk memperoleh kesejahteraan, terutama gizi yang memadai. Berita Antara, Kamis, 4 Juni 2009, mengabarkan hal ini sebagai pasien penderita gizi buruk yang dirawat di RSUD Pangkalpinang sejak Rabu.

Keterbatasan kondisi ekonomi keluarga memaksa Norman, warga Desa Kace Kota Pangkalpinang terus menahan lapar hingga mesti dirawat di rumah sakit. Dalam usianya yang baru 10 tahun dengan berat badan yang hanya tinggal 10 kg berbanding jauh dengan anak-anak normal seusianya. Berat badan yang terus turun karena menahan lapar dan mengakibatkan perut sakit, diare serta kehilangan nafsu makan merupakan salah satu tanda yang ia alami dalam sebulan terakhir . Bapak Norman, Sumarli hanyalah seorang buruh harian yang bekerja sebagai penimbang timah sedangkan ibunya, Nuryani dan anak-anaknya tergantung sepenuhnya pada penghasilan suami, bapak anak-anaknya. Belum lagi, penghasilan suami yang tidak menentu, membuat seluruh anggota keluarga mesti mengisi hidup dalam keterbatasan.

Kondisi ekonomi keluarga yang terbatas membuat anak-anak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hak-haknya, terutama hak untuk memperoleh kesejahteraan. Masih banyak anak yang pada akhirnya mesti berjuang untuk mendapatkan hak hidupnya. Tidak hanya balita, anak usia di atas balita pun bisa mengalami hal yang diderita Norman.

Masalah Gizi Buruk
Bagaimana mengetahui seorang anak menderita gizi buruk, tidak hanya ditentukan dari berat badannya tapi juga secara keseluruhan, cirri-ciri fisik yang mendukung hal tersebut. Berdasarkan data dari Departemen Kesehatan, disebutkan gejala Kurang Energi dan Protein (KEP) dapat dilihat dari kondisi mata yang kabur, anak menjadi rewel, gelisah, luka atau retak pada sudut mulut, nafsu makan menurun, diare, gangguan kulit, pucat (karena anemia), dan rambut mudah patah.

Jangan kira Jakarta dengan segala kelimpahan dihiasi megahnya gedung-gedung bertingkat bebas dari penderita gizi buruk. Tengoklah anak-anak di pemukiman kumuh yang tidak hanya mengalami keterbatasan pangan tapi juga akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Keadaan ini banyak dijumpai di wilayah pinggiran kota Jakarta, terutama pada masyarakat urban yang hidup dan menetap, mendapatkan nafkah dari yang tersisa dalam semaraknya kota.

Wilayah Cakung, pinggir utara kota Jakarta menjadi salah satu lokasi yang rawan gizi buruk. Tepatnya di Cakung Timur, Kayu Tinggi, di sepanjang belakang pemukiman padat Jakarta, menetap masyarakat urban yang mencari nafkah dengan memanfaatkan lahan tidur di belakang pabrik sepanjang jalan raya Cakung Cilincing (Cacing). Masyarakat tanpa KTP DKI dan sebagian besar tak diakui pimpinan RT setempat ini hidup dari bercocok tanaman cepat panen dan mengais serta mengumpulkan sampah rumah tangga dengan memulung.

Minimnya Pemahaman tentang gizi
Kesibukan berlomba dengan waktu demi mengisi perut pada akhirnya menelantarkan kesejahteraan anak, bahkan anak-anak pun sering kali turut turun ke kebun sebagai buruh untuk mendapatkan sekedar uang untuk kebutuhan jajan. Keterbengkalaian inilah menyebabkan orang tua tidak hanya mencari nafkah sekedar untuk makan tapi juga karena minimnya pengetahuan yang diperoleh, mereka tidak memahami pentingnya gizi dan gunanya asupan bagi perkembangan tubuh dan otak anak-anaknya sebagai generasi penerus.

Anak-anak di atas usia balita yang belum memahami hal ini hanya berpikir, hasil kerja yang kami dapat bisa kami gunakan untuk mengisi perut yang lapar, cepat, mudah, sesuai selera dengan jajan. Demikian pula dengan orang tua yang karena kurangnya ketersediaan waktu, seringkali hanya menyediakan lauk yang dibeli dari warung terdekat, yang belum tentu terjamin gizi dan kebersihannya.

Sebagian ibu-ibu yang menetap disini, bahkan menjadi tulang punggung keluarga karena para suami yang hanya mengais nafkah dengan memulung. Hasil yang belum tentu ada setiap hari, memaksa ibu untuk ambil alih tanggung jawab, bekerja sebagai buruh cabut tanaman panen, penjual sayur, pekerja lepas cuci pakaian dan mengasuh anak. Anak-anak mereka yang belum cukup lepas ASI terpaksa harus minum susu botol bahkan hanya air putih. Akses pemahaman tentang gizi yang mestinya bisa diperoleh lewat posyandu, seringkali tidak bisa diperoleh karena dianggap warga illegal oleh RT setempat, di sisi lain, beberapa dari mereka merasa tidak perlu peduli, padahal jurang perbedaan antara warga pemukiman sekitar dengan warga yang bermukim di atas lahan tidur makin besar.

Nasib Generasi Penerus Bangsa
Keterbengkalaian dan ketidakpedulian terhadap masalah gizi menjadikan anak tidak dapat tumbuh dengan sempurna. Kekurangan gizi menjadikan anak lamban merespons, mudah bingung, mengantuk, tidak bisa konsentrasi lama dan dengan demikian tidak seaktif anak-anak yang tumbuh sehat dan normal.
Menurut pakar gizi dan dirjen dikti Depdiknas, Prof.dr.Fasli Jalal PhD, kekurangan gizi pada masa kehamilan ibu dan anak usia dini dapat menyebabkan keterlambatan dalam pertumbuhan fisik dan perkembangan motorik, juga akan mengganggu perkembangan kognitif yang menyebabkan berkurangnya IQ (intelligence quotient) hingga 15 poin. Kebutuhan gizi dibagi atas zat gizi makro, seperti energi, protein, dan lemak serta zat gizi mikro, seperti vitamin dan mineral. Kekurangan iodium sebagai mineral dalam zat gizi mikro menyebabkan gangguan otak yang dapat menimbulkan turunnya kemampuan intelektual, lambatnya psikomotorik dan menyebabkan keterbelakangan mental.
Kurangnya asupan makanan akibat ketidakcukupan nafkah yang diperoleh orang tua serta perhatian akan tumbuh kembang anak menciptakan pertambahan jumlah anak-anak kurang gizi, baik usia batita, balita, maupun remaja. Minimnya pengetahuan dan pemahaman orang tua akan pentingnya gizi, bagaimana jadinya dengan anak yang sudah menjadi terbiasa dengan pola makan yang demikian terbatas.

Beberapa Alternatif Solusi
Penting bagi kita memiliki pemahaman dan pengetahuan memadai masalah gizi, terutama bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Apa jadinya bila anak-anak usia batita, balita, bahkan remaja tumbuh menjadi anak-anak kurang gizi, sementara jurang perbedaan mereka yang mampu dan yang kurang secara ekonomi sosial menjadi makin terkucilkan.

Solidaritas dalam masyarakat, terutama lingkungan terdekat perlu dibangun lewat kegiatan-kegiatan sosial maupun posyandu yang melibatkan masyarakat dari yang tanpa pengakuan eksistensi mendapatkan tempat dalam kesetaraan. Keadaan kurang gizi atau gizi buruk tidak hanya diidap oleh anak-anak usia dini, anak-anak usia remaja pun perlu mendapatkan penanganan.

Seringkali kegiatan peningkatan gizi dan kesehatan lingkungan hanya mengikutsertakan orang tua dan anak usia dini, padahal demi peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang pentingnya gizi untuk kebutuhan tumbuh kembang, perlu dipahami juga oleh anak-anak remaja.
Kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyangkut masalah penyuluhan dan penanganan kesehatan dan gizi hendaknya melibatkan keikutsertaan remaja di dalamnya.

Hal ini terutama bagi pembentukan pola dan kebiasaan makan anak baik pada tingkat orang tua bagi anak-anaknya maupun remaja. Mengurangi kebiasaan jajan dan pengenalan akan nilai gizi makanan dapat menyadarkan anak remaja tentang pentingnya pemenuhan kebutuhan pokok demi kesehatan dan kelangsungan hidup. Syukur bila manfaatnya bisa dikembangkan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan ekonomi warga yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Jakarta, 23 Juni 2009
Debby Maitimu
Kadiv.Pendataan JRK
Anggota Tim Prog.Kerja Advokasi Anak Pinggiran

Selepas Bapakku Hilang

2009-06-18T07:27:00.000-07:00

Selasa malam lalu 16 Juni 2009, di Gedung Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, diselenggrakan “Malam peluncuran buku kumpulan puisi Selepas Bapakku Hilang” lantas bapak siapa yang hilang?

Tak lain adalah seorang perempuan yang bernjak dewasa, dia adalah Fitri Nganthi Wani putri dari Widji Thukul, seorang penyair terkenal yang selalu menentang ketidakadilan saat orde baru lewat puisi-puisinya.
Tentu kita tahu sampai saat ini Widji Thukul tidak diketahui dimana keberadaanya, klasik kalau kita bertanya kemudian, andaipun dia mati dimana kuburannya, klo dia masih hidup lantas dimana? Jika dikaitkan dengan kondisi politik saat itu Widji Thukul merupakan korban penghilangan secara paksa yang dilakukan pemerintah Orde Baru. Setelah hilang, istri Widji yaitu Sipon harus mengurus ke dua buah hatinya Fitri serta Fajar Merah.
Peluncuran tersebut dimeriahkan penampil musisi Iwan Fals dan Opie Andaresta, Sitok Srengenge, Neo, semiman PM Toh, serta pembacaan puisi keluarga-keluarga yang juga menjadi korban pelanggaran HAM. Puisi yang ditulis Fitri merupakan cerita-cerita seputar kehidupan pribadi dan lingkungan yang terjadi pasca hilangnya ayahnya hilang.
Sebuah Acara yang cukup meriah, bisa saya bilang seperti itu, karena jarang sekali acara solidaritas untuk mereka yang hilang ataupun meninggal karena kekerasan politik di Negeri ini sampai melibatkan beberapa artis ternama.

Husni K Efendi
Humas Internal JRK

Membangun Kesadaran Sejarah untuk Kebenaran dan Keadilan

2009-06-18T07:02:00.000-07:00

Sejarah bagi peradaban di setiap negara selalu menjadi rujukan, baik untuk mengenang masa lalu, maupun menjadi pintu pembelajaran agar “masa kelam” yang pernah dilalui tidak terulang lagi, sekaligus sebagai upaya mendorong lahirnya konsep ideal untuk menata kehidupan masa depan yang lebih baik. sebab sejarah adalah ruang belajar yang hidup dan disampaikan apa adanya berdasarkan fakta dan bukti tentang masa lalu.

Untuk mencapai kesana, Negara mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dalam konteks inilah peran Pendidik atau Guru menjadi penting. Guru tidak hanya merupakan profesi, namun juga pengemban cita–cita negara yang menjadi ujung tombak untuk menecerdaskan kehidupan berbangsa.

Dan tentu saja, kecerdasan bangsa tidak hanya dibangun berdasarkan pengetahuan ilmiah (berdasarkan kemampuan kognitif saja seperti ilmu–ilmu pengetahuan alam) namun juga dibangun oleh pengetahuan sosial terutama nilai–nilai yang berkembang dan dikembangkan dalam kehidupan, atau yang sering disebut dengan life skill atau kecakapan hidup. Dalam hal inilah sejarah berperan penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, masyarakat sampai dengan komunitas paling kecil sekalipun.

Dengan mempelajari dan memperlakukan sejarah secara apa adanya, setidaknya dapat mendorong potensi untuk melahirkan sikap bertanggung jawab, keperpihakan pada kebenaran, kesadaran hukum bahkan sikap politik.

Pada prakteknya implementasi ilustrasi ideal diatas seringkali berhadapan dengan sejumlah hambatan. Diantaranya, adanya keterbatasan materi dan bahan ajar serta keterbatasan guru dalam menerapkan metode dan penyampaian, proses belajar dengan materi dan metode yang telah ditentukan membuat belajar sejarah jauh esensi yang diharapkan dan menjauhkan substansi yang terkandung dalam fakta sejarah itu sendiri. Selain itu, komparasi tentang fakta juga dibatasi sehingga sejarah yang seharusnya disampaikan berdasarkan fakta–fakta yang dapat dipertanggungjawabkan justru menjauhi fakta itu sendiri. Sehingga sejarah sulit merealisasikan kebenaran dan efeknya pembelajaran sejarah menjadi sulit menekankakan nilai–nilai luhur yang dibutuhkan bangsa.
Di sisi lain pelajaran
sejarah masih adalah trade mark mata pelajaran hafalan, yang dari tahun ke tahun tidak berubah dengan sistem dan metode pelajaran yang telah ditentukan dalam kurikulum.
Para siswa masih dibuat sibuk menghafal tanpa memperoleh esensi sejarah itu sendiri, di sisi lain buku-buku sejarah pun masih yang mengalami sensor.

Setidaknya itu yang dibahas dalam
workshop Guru sejarah di wisma PGI 20-30 Mei 2009 dengan Tema ”Membangun Kesadaran Sejarah untuk Kebenaran dan Keadilan”. Workshop ini adalah proses bagaimana sejarah akan tersampaikan dengan apa adanya dengan ujung tombak Guru Sejarah yang sadar itu sendiri.
Menuju pembelajaran sejarah yang berprespektif kebenaran dan keadilan, agar dapat mendorong implementasi ideal arti pembelajaran sejarah.
Yang salah satunya adalah esensi kemanusiaan.

Husni K Efendi
Humas Internal JRK

Iwan Fals dan Suciwati

2009-05-25T21:27:00.000-07:00

Musisi Iwan Fals (kanan) menerima bingkisan dari Ketua Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK), Suciwati saat aksi sosial solidaritas pada korban dan keluarga korban pelanggaran HAM di Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Jakarta Pusat, Senin (25/5). Aksi ini sebagai peringatan 11 tahun reformasi yang dihadiri puluhan anggota atau JSKK (yang dikenal dengan aksi Kamisannya). Dhoni Setiawan (DS) 25-05-2009

Puluhan rumah kardus di sepajang rel kereta api dekat Stasiun Tanah Abang, digusur

2009-05-19T20:18:00.000-07:00

Puluhan rumah kardus di sepajang rel kereta api dekat Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat ditertibkan Satpol PP, Senin (19/5/2009). Puluhan bangunan liar ini ditertibkan dengan cara dibakar.
Dibantu petugas dari kepolisian, Satpol PP menggusur rumah yang menjalar di pemukiman sepanjang 300 meter.

(Detiknews.com)

Tentang Fenomena Golput Dan Suara Korban Pelanggaran HAM

2009-03-31T21:17:00.000-07:00

(sumber foto:google.com)

Mendekati pemilu sekarang begitu masif partai dan caleg mengkampanyekan apa yang menjadi bahan untuk mereka meniti kursi kekuasaan
Lintas partai seolah kita dihadapkan pada senyuman, dan hidup yang lebih baik dalam kehidupan bernegara.
Tentu sah-sah saja ketika apa yang dilakukan partai kemudian adalah tidak ada ubahnya dengan usaha marketing sebuah produk tujuan agar konsumen membelinya.

Bagaimana indikasi ini muncul ketika substansi dari partai tentang platform kadang menjadi kabur, atau bahkan mungkin tidak ada, karena yang kemudian muncul adalah, sebuah inovasi janji ditambah layout gambar caleg dari mulai yang norak sampai yang kelihatan aneh, dari yang membawa nama keturunan, sampai yang menggunakan bantuan software manipulasi gambar berpose maksa dengan David Beckham atau Obama.
Sampai berita terakhir ketika KPU menyediakan beberapa kamar-kamar di Rumah sakit Jiwa, untuk mengantisipasi Caleg-caleg yang gagal terpilih.

Adalah sebuah alam realita ketika kita dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan klasik seputar apakah memang dasarnya bodoh masyarakat kita sehingga hanya janji-janji yang terus digulirkan selama masa kampanye dari waktu ke waktu, dan toh mereka juga ikut menikmatinya?
Karena proses pertanyaan tentang poltisi busuk, korup, penjahat Hak Asasi Manusia saat ini sepertinya sudah bukan hal yang aneh dan tidak mempan hanya dengan kita marah.
Yang kadang penyikapan kita menjadi tertawa walaupun getir.
sehingga kemudian dangdut satu paket dengan goyangan artisnya dengan lirik “aku orang termiskin di dunia” menjadi seperti wajib dihadirkan oleh partai dan caleg-calegnya.

Sejenak kemudian kita merenung, dengan fenomena tadi, sebuah inisiasi untuk bagaimana keluar dari proses pembodohan, dan bahkan hak pilih untuk tidak memilihpun harus dihadapkan dengan fatwa Haram ala Majelis Ulama Indonesia. Sungguh binggung kita dibuatnya.

Kalau saja kita menengok tentang apa yang sudah dilakukan korban-korban pelanggaran HAM dari berbagai kasus di negeri ini, dari kasus pembantaian missal 65, Tanjung Priok, Penembakan Misterius, Penembakan Mahasiswa 98, penculikan aktivis, dll

Tentang apa yang mereka lakukan tiap hari kamis sore berdiri diam di depan istana presiden sampai sekarang hingga hitungan ke 100 sekian kali , setara dengan dua tahun lebih, hanya menatap ke tampu kekuasaan yang ada di depan meraka sebuah bangunan putih yang mereka selalu berharap dari situ kasus-kasus mereka ada sedikit kejelasan.

Sampai pada saat mereka berkumpul beberapa minggu lalu di wisma Makara Universitas Indonesia, Depok sekedar bertemu dengan teman senasib se-Indonesia
Prihatin, dalam muara arus untuk ikrar bersama, yang salah satunya tidak memilih politisi, caleg, capres, atau cawapres para pelanggar HAM.

Dari sekian puluh partai yang ada, dari ratusan caleg yang berjanji, dari capres apalagi.
Mereka seperti kehilangan sesuatu untuk mereka yakin memiilih saat ini.
Bukan karena mereka Inkonstitusional, tapi karena keyakinan meraka bahwa mereka tidak menginginkan hal yang sama terjadi lagi dengan Bangsa ini.

Mereka sudah kehilangan anak mereka, mereka sudah kehilangan suami meraka, mereka sudah kehilangan orang tua mereka, mereka sudah kehilangan harapan meraka.
Dan meraka juga tidak menginginkan ini tidak terjadi dengan Rakyat Indonesia lainnya.
Sepertinya mereka juga sudah tidak takut dengan ancaman tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu nanti adalah haram ataupun pengkhianat.

“…terlampau pagi menyebut mereka pemberontak, terlampau dini usia mereka untuk mendobrak. Namun toh justru dalam situasi batas daya kemampuannya, dalam perjuangan mereka yang suntuk, bahkan di ujung ajalnya, mereka merasa perlu menggoreskan pesan, kendati dengan keringat, debu, dan darah…” (Subversi Naratif Kaum Korban Penyintas, I.Sandyawan Sumardi)

Sepertinya ini menjadi penghormatan untuk Parpol, Caleg, Capres, atau Cawapres, bagaiamana agar mereka bisa lebih sedikit berfikir,karena prosesnya kemudian adalah apa yang akan dijawab dari pertanyaan sedih, getir,sakit,dan kecewa meraka, dengan tingkat ketidakpercayaan meraka pada titik klimaks.

Salam…

Husni K Efendi, Staf Humas JRK

Resolusi Konflik : Mengurai Sumbatan Perseteruan, Merajut Damai yang Terkoyak

2009-03-30T23:56:00.000-07:00

(Sumber foto: Flickr.com)

Setelah mengenali dan memahami aneka ragam konflik seperti yang diturunkan dalam tulisan akhir Februari lalu, kali ini akan dibahas tentang bagaimana mencari jalan keluar untuk mengatasi suatu konflik yang terjadi, atau resolusi konflik.
Pada tulisan kali ini, saya harus bekerja cukup keras untuk memusatkan perhatian dan membagi waktu karena saya pun sedang mengalami konflik dengan kenyataan – kenyataan pahit yang saya alami akhir – akhir ini.
Dua minggu yang lalu, tiba – tiba saja ayah saya terserang stroke. Seisi rumah tergopoh – gopoh segera membawa ayah saya ke rumah sakit untuk secepat mungkin mendapat pertolongan pertama. Setiap hari, jutaan orang di dunia mengalami serangan stroke, artinya, stroke bukanlah sesuatu yang mengherankan. Tetapi, bagi yang mengalami dan bagi keluarga si penderita, tetap saja mendatangkan kepanikan dan keresahan luar biasa.

Saat di UGD, dilakukan CT Scan untuk mengetahui di bagian mana di otak ayah saya yang bermasalah. Hasilnya menunjukkan ada penyumbatan pembuluh darah di otak sebelah kanan, dan mengakibatkan tangan dan kaki ayah saya yang sebelah kiri menjadi lemah lunglai. Untungnya ( ya, saya masih bisa merasa beruntung), pembuluh darah di otak ayah saya tidak pecah, hanya tersumbat, tetapi, sayangnya, lokasi penyumbatan ternyata berada di tempat yang strategis mengganggu kemampuan dan keseimbangan kinerja syaraf motorik anggota tubuh ayah saya.
Dengan perhatian penuh, saya menyimak penjelasan dokter mengenai apa yang terjadi dengan ayah saya. Cukup lama juga saya termenung memandangi foto hasil CT Scan ayah saya. Saya memikirkan pembuluh darah di otak yang (menurut perkiraan saya) ukurannya tidak lebih besar dari sehelai rambut, tetapi bila tersumbat atau pecah, dalam mendatangkan kelumpuhan pada tubuh, bahkan dapat berakibat lebih fatal seperti kematian. Luar biasa.
Saya kian larut dalam kedalaman pikiran saya, saya mengandaikan sumbatan – sumbatan yang terjadi dalam hubungan antar manusia, sumbatan – sumbatan yang strategis yang berpotensi pecah dan meledak yang dapat melumpuhkan dan meluluh-lantakan semua tatanan kehidupan dan nilai nilai kemanusiaan. Bahkan dapat mematikan hati nurani. Saya tersadar, stroke juga mengancam tatanan kehidupan, nilai kemanusiaan dan hati nurani. Konflik adalah hal yang terus menerus mengotori dan menyumbat kelancaran pembuluh darah hubungan antar manusia. Dan ini harus dicegah, atau dicarikan jalan keluarnya, dengan ini kita mulai bicara mengenai resolusi konflik.

Mengurai Sumbatan Perseteruan, Merajut Damai yang Terkoyak

Empat Tahap Resolusi Konflik (*)

Resolusi konflik merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik. Penjabaran tahapan proses resolusi konflik dibuat untuk empat tujuan.
Pertama, konflik tidak boleh hanya dipandang sebagai suatu fenomena politik-militer, namun harus dilihat sebagai suatu fenomena sosial.
Kedua, konflik memiliki suatu siklus hidup yang tidak berjalan linear. Siklus hidup suatu konflik yang spesifik sangat tergantung dari dinamika lingkungan konflik yang spesifik pula.
Ketiga, sebab-sebab suatu konflik tidak dapat direduksi ke dalam suatu variabel tunggal dalam bentuk suatu proposisi kausalitas bivariat. Suatu konflik sosial harus dilihat sebagai suatu fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor.
Keempat, resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan. Suatu mekanisme resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara efektif jika dikaitkan dengan upaya komprehensif untuk mewujudkan perdamaian yang langgeng.

Secara empirik, resolusi konflik dilakukan dalam empat tahap.
Tahap pertama masih didominasi oleh strategi militer yang berupaya untuk mengendalikan kekerasan bersenjata yang terjadi.
Tahap kedua memiliki orientasi politik yang bertujuan untuk memulai proses re-integrasi elit politik dari kelompok-kelompok yang bertikai.
Tahap ketiga lebih bernuansa sosial dan berupaya untuk menerapkan problem-solving approach.
Tahap keempat memiliki nuansa kultural yang kental karena tahap ini bertujuan untuk melakukan perombakan-perombakan struktur sosial-budaya yang dapat mengarah kepada pembentukan komunitas perdamaian yang langgeng.

Tahap Pertama : De-eskalasi Konflik

Di tahap pertama, konflik yang terjadi masih diwarnai oleh pertikaian bersenjata yang memakan korban jiwa sehingga pengusung resolusi konflik berupaya untuk menemukan waktu yang tepat untuk memulai (entry point) proses resolusi konflik. Tahap ini masih berurusan dengan adanya konflik bersenjata sehingga proses resolusi konflik terpaksa harus bergandengan tangan dengan orientasi-orientasi militer. Proses resolusi konflik dapat dimulai jika mulai didapat indikasi bahwa pihak-pihak yang bertikai akan menurunkan tingkat eskalasi konflik.
Kajian tentang entry point ini didominasi oleh pendapat Zartman (1985) tentang kondisi “hurting stalemate”. Saat kondisi ini muncul, pihak-pihak yang bertikai lebih terbuka untuk menerima opsi perundingan untuk mengurangi beban biaya kekerasan yang meningkat. Pendapat ini didukung oleh Bloomfied, Nupen dan Haris (2000). Namun, ripeness thesis ini ditolak oleh Burton (1990, 88-90) yang menyatakan bahwa “problem-solving conflict resolution seeks to make possible more accurate prediction and costing, together with the discovery of viable options, that would make this ripening unnecessary”. Dengan demikian, entry point juga dapat diciptakan jika ada pihak ketiga yang dapat menurunkan eskalasi konflik (Kriesberg: 1991). De-eskalasi ini dapat dilakukan dengan melakukan intervensi militer yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga internasional berdasarkan mandat BAB VI dan VII Piagam PBB (Crocker, 1996).
Operasi militer untuk menurunkan eskalasi konflik merupakan suatu tugas berat yang mendapat perhatian besar dari beberapa agen internasional. UNHCR, misalnya, telah menerbitkan suatu panduan operasi militer pada tahun 1995 yang berjudul “A UNHCR Handbook For The Military On Humanitarian Operations”. Panduan yang sama juga telah dipublikasikan oleh Institute for International Studies, Brown University pada tahun 1997 dengan judul “A Guide to Peace Support Operations”.

Tahap Kedua : Intervensi Kemanusiaan dan Negosiasi Politik

Ketika de-eskalasi konflik sudah terjadi, maka tahap kedua proses resolusi konflik dapat dimulai bersamaan dengan penerapan intervensi kemanusiaan untuk meringankan beban penderitaan korban-korban konflik (Anderson, 1996). Intervensi kemanusiaan ini dilakukan dengan menerapkan prinsip mid-war operations (Loescher dan Dwoty: 1996; Widjajanto: 2000). Prinsip ini –yang merupakan salah satu perubahan dasar dari intervensi kemanusiaan di dekade 90-an, mengharuskan intervensi kemanusiaan untuk tidak lagi bergerak di lingkungan pinggiran konflik bersenjata tetapi harus bisa mendekati titik sentral peperangan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa korban sipil dan potensi pelanggaran HAM terbesar ada di pusat peperangan dan di lokasi tersebut tidak ada yang bisa melakukan operasi penyelamatan selain pihak ketiga. Dengan demikian, bentuk-bentuk aksi kemanusian minimalis yang hanya menangani masalah defisiensi komoditas pokok (commodity-based humanitarianism) dianggap tidak lagi memadai.
Intervensi kemanusiaan tersebut dapat dilakukan bersamaan dengan usaha untuk membuka peluang (entry) diadakannya negosiasi antar elit. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tahap ini kental dengan orientasi politik yang bertujuan untuk mencari kesepakatan politik (political settlement) antara aktor konflik.

Tahap Ketiga : Problem-solving Approach

Tahap ketiga dari proses resolusi konflik adalah problem-solving yang memiliki orientasi sosial. Tahap ini diarahkan menciptakan suatu kondisi yang kondusif bagi pihak-pihak antagonis untuk melakukan transformasi suatu konflik yang spesifik ke arah resolusi (Jabri: 1996,149).
Transformasi konflik dapat dikatakan berhasil jika dua kelompok yang bertikai dapat mencapai pemahaman timbal-balik (mutual understanding) tentang cara untuk mengeskplorasi alternatif-alternatif penyelesaian konflik yang dapat langsung dikerjakan oleh masing-masing komunitas. Alternatif-alternatif solusi konflik tersebut dapat digali jika ada suatu institusi resolusi konflik yang berupaya untuk menemukan sebab-sebab fundamental dari suatu konflik. Bagi Burton (1990, 202), sebab-sebab fundamental tersebut hanya dapat ditemukan jika konflik yang terjadi dianalisa dalam konteks yang menyeluruh (total environment).

Aplikasi empirik dari problem-solving approach ini dikembangkan oleh misalnya, Rothman (1992, 30) yang menawarkan empat komponen utama proses problem-solving.
Komponen pertama adalah masing-masing pihak mengakui legitimasi pihak lain untuk melakukan inisiatif komunikasi tingkat awal.
Komponen kedua adalah masing-masing pihak memberikan informasi yang benar kepada pihak lain tentang kompleksitas konflik yang meliputi sebab-sebab konflik, trauma-trauma yang timbul selama konflik, dan kendala-kendala struktural yang akan menghambat fleksibilitas mereka dalam melakukan proses resolusi konflik.
Komponen ketiga adalah kedua belah pihak secara bertahap menemukan pola interaksi yang diinginkan untuk mengkomunikasikan signal-signal perdamaian.
Komponen keempat adalah problem-solving workshop yang berupaya menyediakan suatu suasana yang kondusif bagi pihak-pihak bertikai untuk melakukan proses (tidak langsung mencari outcome) resolusi konflik.

Tahap Keempat : Peace-building

Tahap keempat adalah peace-building yang meliputi tahap transisi, tahap rekonsiliasi dan tahap konsolidasi. Tahap ini merupakan tahapan terberat dan akan memakan waktu paling lama karena memiliki orientasi struktural dan kultural.
Kajian tentang tahap transisi, misalnya, dilakukan oleh Ben Reily (2000, 135-283) yang telah mengembangkan berbagai mekanisme transisi demokrasi bagi masyarakat pasca-konflik . Mekanisme transisi tersebut meliputi lima proses yaitu: (1) pemilihan bentuk struktur negara; (2) pelimpahan kedaulatan negara; (3) pembentukan sistem trias-politica; (4) pembentukan sistem pemilihan umum; (5) pemilihan bahasa nasional untuk masyarakat multi-etnik; dan (5) pembentukan sistem peradilan.

Tahap selanjutnya dari proses peace-building adalah tahap rekonsiliasi. Rekonsiliasi perlu dilakukan jika potensi konflik terdalam yang akan dialami oleh suatu komunitas adalah rapuhnya kohesi sosial masyarakat karena beragam kekerasan struktural yang terjadi dalam dinamika sejarah komunitas tersebut.

Tahap terakhir dari proses peace-building adalah tahap konsolidasi. Dalam tahap konsolidasi ini, semboyan utama yang ingin ditegakkan adalah “Quo Desiderat Pacem, Praeparet Pacem”. Semboyan ini mengharuskan aktor-aktor yang relevan untuk terus menerus melakukan intervensi perdamaian terhadap struktur sosial dengan dua tujuan utama yaitu mencegah terulangnya lagi konflik yang melibatkan kekerasan bersenjata serta mengkonstruksikan proses perdamaian langgeng yang dapat dijalankan sendiri oleh pihak-pihak yang bertikai. (Miall: 2000, 302-344).
Dua tujuan tersebut dapat dicapai dengan merancang dua kegiatan.
Kegiatan pertama adalah mengoperasionalkan indikator sistem peringatan dini (early warning system, Widjajanto: 2001) Sistem peringatan dini ini diharapkan dapat menyediakan ruang manuver yang cukup luas bagi beragam aktor resolusi konflik dan memperkecil kemungkinan penggunaan kekerasan bersenjata untuk mengelola konflik. Sistem peringatan dini ini juga dapat dijadikan tonggak untuk melakukan preventive diplomacy yang oleh Lund (1996, 384-385) didefinisikan sebagai:
“preventive diplomacy, or conflict prevention, consists of governmental or non-governmental actions, policies, and institutions that are taken deliberately to keep particular states or organized groups within them from threatening or using organized violence, armed force, or related forms of coercion such as repression as the means to settle interstate or national political disputes, especially in situations where the existing means cannot peacefully manage the destabilizing effects of economic, social, political, and international change”.

Kegiatan kedua, perlu dikembangkan beragam mekanisme resolusi konflik lokal yang melibatkan sebanyak mungkin aktor-aktor non militer di berbagai tingkat eskalasi konflik (Widjajanto: 2001). Aktor-aktor resolusi konflik tersebut dapat saja melibatkan Non-Governmental Organisations (NGOs) (Aall:1996), mediator internasional (Zartman dan Touval: 1996), atau institusi keagamaan (Sampson: 1997; Lederach: 1997).

Tulisan ini telah berusaha menghadirkan empat tahap resolusi konflik. Keempat tahap resolusi konflik tersebut harus dilihat sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dijalankan secara terpisah. Kegagalan untuk mencapai tujuan disatu tahap akan berakibat tidak sempurnanya proses pengelolaan konflik di tahap lain. Tahap-tahap tersebut juga menunjukkan bahwa resolusi konflik menempatkan perdamaian sebagai suatu proses terbuka yang tidak pernah berakhir. Perdamaian memerlukan upaya terus menerus untuk melakukan identifikasi dan eliminasi terhadap potensi kemunculan kekerasan struktural di suatu komunitas.

(*) Tulisan ini adalah karya Andi Widjajanto
Staf Pengajar Jurusan Hubungan Internasional, FISIP-UI.
Dimuat dalam Tempo Interaktif, Kamis 17 Juni 2004.

Suplemen

Berbagai Teori Tentang Penyebab Konflik (*)

Teori Hubungan Masyarakat
Menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:
• Meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik.
• Mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya.

Teori Negosiasi Prinsip
Menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:
• Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu, dan memampukan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap.
• Melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak.

Teori Kebutuhan Manusia
Berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia – fisik, mental, dan sosial – yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi sering merupakan inti pembicaraan. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:
• Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu.
• Agar pihak-pihak yang mengalami konflik mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak.

Teori Identitas
Berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:
• Melalui fasilitas lokakarya dan dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik mereka diharapkan dapat mengidentifikasi ancaman-ancaman dan ketakutan yang mereka rasakan masing-masing dan untuk membangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka.
• Meraih kesepakatan bersama yang mengakui kebutuhan identitas pokok semua pihak.

Teori Kesalahpahaman Antarbudaya
Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidak cocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:
• Menambah pengetahuan pihak-pihak yang mengalami konflik mengenai budaya pihak lain.
• Mengurangi stereotip negatif yang mereka miliki tentang pihak lain.
• Meningkatkan keefektifan komunikasi antarbudaya.

Teori Transformasi Konflik
Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:
• Mengubah berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi.
• Meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang di antara pihak-pihak yang mengalami konflik.
• Mengembangkan berbagai proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdayaan, keadilan , perdamaian, pengampunan , rekonsiliasi dan pengakuan.

(*) Tulisan ini adalah karya Simon Fisher, dkk, Mengelola Konflik :Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak, The British Council Indonesia, 2001.

Sekian dari saya, dan saya amat bersyukur dapat menemukan dua tulisan yang sangat penting dan berharga mengenai Resolusi Konflik, yang saya sengaja saya sajikan dalam tulisan di Bulan Maret 2009 ini. Terimakasih untuk para penulisnya yang sudah memberikan pencerahan untuk para pembaca.

Jakarta, 20 Maret 2009,

Arief P. Karnadi
Divisi Resolusi Konflik – JRK.

Perlindungan Bagi Nur Kecil Dan Teman-teman Senasib

2009-03-30T23:28:00.000-07:00

(sumber foto:flickr.com)

Nur kecil terkejut melihatku menunggu bis kota pada suatu malam di perempatan Senen. Akhirnya kami bisa bertemu muka setelah seringkali hanya suaranya yang menyapaku sore atau malam hari di telepon rumahku. ’Nur... malam begini belum pulang?’ sapaku saat ia mendekat. ’Eh, Oma, apa kabar? Iya, Ma... aku kan biasanya pulang kalo udah dapet duit banyak. Ini baru keluar jam enam lewat. Aku kan pulang sekolah jam 6 sore!’ Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam.

Nur kecil adalah nama panggilan dari Nurhayati, seorang anak perempuan kecil yang baru berusia 11 tahun. Tubuhnya yang kurus kecil menyerupai anak usia 8 tahun. Ia tinggal di wilayah Pedongkelan, persis terpisah dengan saluran air danau Ria Rio yang membelah wilayah yang sudah tergusur dan yang tersisa. Ia tinggal bersama ibu dan 3 orang saudaranya; 1 orang kakak dan 2 orang adik. Sudah sejak usia sekolah, ia bekerja sebagai pengamen. Ibunya tidak bekerja karena harus mengurus adik laki-lakinya, Wendy, yang sudah lama menderita polio dan keterbelakangan mental. Bapaknya pergi entah kemana. Kakaknya dulu sempat mengamen, tapi kini lebih banyak di rumah membantu mengurus keluarga. Tinggallah Nur kecil yang pada akhirnya harus menjadi tulang punggung keluarga. Wilayah kerjanya yang dulu hanya seputar terminal Pulo Gadung sampai pusat perbelanjaan ITC Cempaka Mas, kini melebar hingga daerah Sabang, Jakarta Pusat. Sendirian ia bekerja hingga jauh malam ditemani gitar kecil dan tasnya.

Fenomena Anak Jalanan

Anak turun ke jalan lebih karena situasi yang memaksa mereka untuk turun dan bekerja di jalan. Hidup dan bekerja di jalan, membuat diri mereka terbuka akan problem perlindungan dan kesejahteraan dari orang tua dalam keluarga. Anak-anak yang hidup di jalan menjadi terasing dari masalah kesehatan dan gizi, perlindungan orang dewasa, maupun kesempatan untuk mendapatkan hak mereka dalam bermain dan belajar. Keadaan yang membuat mereka turun ke jalan biasanya terjadi karena desakan ekonomi yang tidak memadai dalam keluarga sehingga anak terpaksa bekerja mencari nafkah di jalan (children in the street), baik sebagai pengamen, pedagang asongan, tukang semir sepatu, penjual koran, dan lain-lain. Hal lain terjadi karena tekanan psikologis anak dalam keluarga yang membuat mereka memilih untuk hidup di jalan (children of the street).

Situasi Kerja Anak Jalanan

Situasi kota besar Jakarta, apalagi di malam hari bagi anak jalanan atau pun seorang Nur, pengamen cilik tentu riskan. Saat masyarakat kota pulang ke rumah, berkumpul dan lelap bersama keluarga, seperti halnya induk dan anak-anak ayam yang mengais makanan di siang hari dan kembali ke sarang, lelap bersama pada malam hari, anak-anak jalanan justru merubuhkan kebiasaan itu demi memenuhi kebutuhan keluarga. Situasi ini membahayakan, mengingat anak-anak merupakan kelompok usia yang masih membutuhkan perlindungan orang dewasa atau pun orang tua. Pemerintah bertanggungjawab untuk melindungi anak-anak dari tindakan yang membahayakan, seperti halnya tertuang dalam pasal 21 dan 22 UU RI no.23/ 2002 tentang perlindungan anak, dimana pemerintah menjamin dan menghormati hak asasi setiap anak serta wajib dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Beberapa Dampak dari Situasi Kerja Anak Jalanan

1. Tekanan psikologis dari beban pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga
Nur kecil yang akhirnya mesti menjadi tulang punggung keluarga, terpaksa harus bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Suatu ketika, saat pertemuan kami di atas bis di terminal bus Pulo Gadung, ia sempat berujar bila uang yang diperoleh belum banyak, ia belum berani pulang karena takut akan tindak kekerasan verbal dan fisik yang dilakukan oleh Ibunya.
Tekanan psikologis dialami anak-anak ketika harus menghadapi orang dewasa atau orang tuanya sendiri untuk memenuhi harapan dan keinginan orang tua dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Seringkali hal ini diikuti dengan tindakan kekerasan baik fisik maupun verbal. Kekerasan fisik dan verbal bisa mereka peroleh dalam pekerjaan atau pun dalam lingkungan keluarga sendiri.
Saat Nur kecil memaksa orang tuanya untuk tetap bersekolah, beban ganda untuk mencukupi kebutuhan sekolah dan rumah tentu kian terasa berat. Keinginannya untuk dapat memperoleh waktunya sendiri, baik untuk bermain maupun untuk belajar menjadi langka.
Beban ekonomi dan psikologis yang mesti ditanggung menjadi tidak adil dibanding anak-anak yang memiliki orang tua lengkap yang dapat memberi kesejahteraan, perlindungan, dan mencintai mereka. Ada banyak teman Nur kecil lainnya yang tentu memimpikan atau bahkan tak pernah menyadari adanya kehidupan yang lebih baik dan normal dalam keluarga. Mereka yang terlahir di jalan karena nasib, mungkin tak pernah menyadari bahwa keadaan ini mestinya menjadi perhatian kita bersama, yang tertuang dalam UU RI no. 4/ 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

2. Tindak Kriminalitas
Anak-anak merupakan korban yang rentan akan tindak kriminalitas, seperti pemalakan, penculikan, pelecehan seksual, kecelakaan lalu lintas, dan lain-lain. Bagi Nur kecil, seorang anak perempuan jalanan, tindak kriminalitas dalam pelecehan seksual, pemerkosaan, penculikan atau pemaksaan untuk masuk ke dunia prostitusi menjadi semakin terbuka. Dalam hasil penelitian Pusat Studi Wanita Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, 2003, menunjukkan, ada sekitar 28 persen anak perempuan di jalanan mengalami kasus pelecehan seksual, pemerkosaan, penjerumusan ke prostitusi, pembuatan pornografi, serta diperdagangkan untuk keperluan kepuasan seksual.

3. Masalah Kesehatan
Jalan raya di kota-kota besar, terutama Jakarta memiliki pengaruh buruk bagi anak sebagai generasi penerus bangsa. Dari hasil penelitian Pusat Penelitian Kesehatan UI 2001, ada 35 persen anak-anak dari sampel yang diambil di wilayah Jakarta, memiliki kandungan timbal dalam darah di ambang batas normal. Kondisi ini berpengaruh pada terhambatnya tumbuh kembang anak, seperti masalah anemia, pertumbuhan fisik dan kecerdasan anak. Padahal pencemaran timbal terbesar berasal dari udara, yaitu 85 persen. Penelitian berlanjut pada 2004 menunjukkan adanya peningkatan dari hasil penelitian 2001, khususnya di wilayah Jakarta Selatan yang setara dengan wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara pada 2001 yang memiliki tingkat pencemaran udara yang cukup tinggi. Anak manapun yang sehari-hari menghirup udara jalan raya kota Jakarta tentu potensial mengidap racun dan efek dari timbal.

Kesimpulan

Masa kanak-kanak yang indah ceria, bebas bermain dan memiliki banyak teman, belum tentu bisa dirasakan oleh anak-anak jalanan. Situasi kerja yang riskan dan rentan akan bahaya, tidak memungkinkan mereka untuk bebas menjalani masa kanak-kanak. Bahaya tindak kriminalitas dan kesehatan tentu tidak mudah dihadapi oleh anak-anak jalanan. Belum lagi beban tanggungjawab yang mesti mereka pikul karena orang tua tidak dapat memberi nafkah untuk keluarga. Bagi anak-anak dalam keluarga dengan kategori tidak mampu secara ekonomi, ia sendiri dianggap sebagai aset keluarga. Yang terjadi adalah eksploitasi anak oleh orang dewasa, yang mestinya ia sendiri tidak berhak untuk mengemban tanggungjawab. Dalam UU RI no.4/ 1979 tentang kesejahteraan anak, pemerintah sadar bahwa pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak sendiri. Oleh karena itu, pemerintah, orang tua, dan pihak-pihak yang berperan wajib memelihara dan memberi perlindungan, seperti tercantum dalam bab III dan bab IV UU RI no.4/ 1979 tentang tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak dan usaha kesejahteraan anak dari pemerintah dan pihak-pihak yang berperan.

Ada banyak pengamen dan pengemis cilik yang masih bekerja hingga jauh malam seperti halnya Nur kecil, tidak menyadari bahaya kesehatan yang lambat laun merusak tumbuh kembangnya. Demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga, mereka terus berjuang di jalan. Jika hal ini terus dibiarkan, bagaimana nasib generasi penerus bangsa kemudian?

Jakarta, 26 Maret 2009

Debby, Kadiv Pendataan & Investigasi JRK

Berkenalan dengan Konflik – Langkah Awal Menuju Resolusi Konflik

2009-03-24T22:52:00.000-07:00

(sumber foto:flickr.com)
Banyak Jalan Menuju Roma

Ada banyak jalan menuju Roma. Adagium (pepatah) lama yang sudah ribuan bahkan jutaan kali dikutip banyak orang. Secara sederhana, ini menggambarkan harapan dan optimisme manusia untuk mencapai atau mewujudkan sesuatu yang diinginkan, dengan berbagai cara yang mungkin dapat dilakukan. Stop sampai di
sini, jangan melebar dengan pertanyaan apakah ini sama dengan menghalalkan segala cara untuk mencapai sesuatu. Itu persoalan lain yang tidak akan dibahas di sini, setidaknya bukan dalam kesempatan ini.

Yang menarik dalam pepatah “banyak jalan menuju Roma” adalah bahwa manusia sebetulnya kaya akan berbagai pemikiran, inovasi, inisiatif serta terutama tindakan yang diposisikan sebagai jalan alternatif, seumpama, jalan yang seharusnya / jalan utama tidak dapat dilalui atau mungkin macet sehingga menghambat atau memustahilkan upaya mencapai sesuatu yang dituju.
Konteks artikel ini adalah resolusi konflik. Dapat dikatakan pula bahwa resolusi konflik itu sebagai suatu tujuan atau sesuatu yang ingin dicapai. Misalkan resolusi konflik kita anggap sebagai Roma, maka kita sedang mencari jalan – jalan alternatif menuju resolusi konflik itu.

“Merasakan” Konflik

Saya akan sangat membatasi artikel ini dalam arti bila saya ini seorang pemandu wisata dalam suatu perjalanan wisata menuju Roma, saya ingin rombongan wisatawan yang saya bawa setidaknya sudah punya pemahaman dan pengetahuan tentang Roma. Saya ingin mereka semua mengenal Roma, bukan semata – mata dari kacamata seorang pemandu wisata. Saya ingin para wisatawan itu “merasakan” Roma sebelum kaki mereka sampai di Roma.
Kita kembali pada konteks pembicaraan tentang resolusi konflik. Ilustrasi di atas memberikan suatu pemahaman bahwa sebelum bicara tentang upaya - upaya resolusi konflik, kita suka atau tidak suka harus mengetahui konflik itu sendiri, beserta hal – hal di sekitar konflik itu. Lebih jauh lagi, mungkin kita sendiri yang harus bertanya pada diri sendiri, apakah diri kita sendiri, dalam sikap, sifat, ucapan, pemikiran dan tindakan sebetulnya “menggendong” bom waktu yang setiap saat dapat meledakan suatu konflik.
Saya sedang mengajak anda mengenal dan melakukan “assessment “, seberapa jauh pengetahuan anda mengenai konflik, seberapa jauh anda menyadari suatu konflik itu sedang terjadi, bahkan, jangan – jangan anda sendiri sedang berada dalam konflik, atau lebih buruk lagi, dapat menjadi pemicu konflik.
Itulah sebabnya saya menggambarkan suatu perjalanan wisata menuju Roma sebelumnya. Saya ingin anda “merasakan Roma” sebelum sampai ke Roma, sebab pikiran dan segala sesuatu yang sedang berlangsung dalam benak anda sebelum anda sampai di Roma dapat memunculkan kekecewaan dan kekacauan bila ternyata Roma tidak seperti yang anda bayangkan begitu anda sampai di Roma, atau sebaliknya, anda dapat merasa begitu kagum sesampainya di Roma, sehingga anda dapat melakukan banyak hal yang menyenangkan di situ.
Sama halnya dengan konflik, seberapa jauh anda mengetahui tentang konflik beserta pernik – perniknya, sebelum berbicara mengenai resolusi konflik.

Berkenalan dengan Konflik

Seharusnya sedari awal saya menjelaskan tentang konflik. Dimulai dengan pertanyaan, apakah konflik itu sebenarnya ?
Konflik adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan akibat terganggunya keseimbangan dalam hubungan antar manusia atau para pihak (baik individu atau kelompok).
(Setidaknya jawaban ini saya rangkum menjadi satu kalimat berdasarkan sekian banyak definisi mengenai terminologi konflik.)

Keadaan yang tidak menyenangkan itu umumnya berbentuk ketidaksepahaman, pertentangan, maupun perseteruan mengenai suatu hal tertentu yang sifatnya membuat para pihak yang terlibat di dalamnya menjadi berseberangan atau menarik garis batas yang membuat pemisahan antara satu dengan yang lain. Sifatnya bisa terbuka atau tidak terbuka (frontal atau tidak frontal).

Terganggunya keseimbangan dalam hubungan antar manusia / para pihak (baik individu maupun kelompok ) umumnya dipicu oleh tindakan suatu individu, pihak atau kelompok yang samasekali tidak bisa diterima atau tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh individu, pihak maupun kelompok lainnya.
Contohnya : pelanggaran hukum, pelanggaran HAM dan kemanusiaan, pelanggaran peraturan / tata tertib, pranata – pranata social dan budaya, etika dan sopan santun, adat, pelanggaran kesepakatan / konsensus dan sebagainya.
Di sisi lain, keseimbangan ternyata juga bisa terganggu karena suatu individu, pihak atau kelompok tidak melakukan tindakan apa pun, padahal tindakan tersebut sangat diharapkan oleh individu, pihak atau kelompok lain. Contohnya : individu, pihak maupun kelompok yang mempunyai kewenangan atau otoritas tidak melakukan apa-apa untuk memperbaiki suatu keadaan.

Faktor Pemicu Konflik Pada Umumnya

Banyak sekali hal yang dapat memicu timbulnya suatu konflik. Tetapi, ada hal-hal yang secara umum sering muncul sebagai pemicu konflik baik secara individu, kelompok / organisasi, bahkan dalam negara sekalipun, termasuk dalam konflik yang bersifat internasional. Hal – hal tersebut adalah sebagai berikut :

Persoalan uang dan sumber daya alam, teknologi serta hal-hal lainnya yang berpotensi dapat menghasilkan uang, atau mendatangkan keuntungan (profit).
Kekurangan maupun kelebihan uang dan sumber daya akan memunculkan berbagai persoalan yang berpotensi memicu konflik. Kurangnya uang dan sumber daya memicu tindakan – tindakan yang sangat mungkin bisa membabi-buta dalam memenuhi kebutuhan – walaupun dengan hati-hati harus diakui pula, tanpa uang dan sumber daya, semua sia-sia. Sebaliknya, kelebihan uang dan sumber daya mungkin dapat menjamin kelangsungan kehidupan, tetapi akan tersandung persoalan baru, yaitu bagaimana menyalurkan dan mengelola uang dan sumber daya yang ada sehingga lagi-lagi dapat menghasilkan keuntungan (uang) yang lebih banyak lagi. Pada dasarnya manusia diberikan kesempatan untuk merasakan kepuasan, tetapi tidak punya keahlian untuk mengendalikan tingkat kepuasannya. Sering dalam upaya – upaya memenuhi kepuasannya ini, manusia seringkali jatuh ke dalam konflik.

Lepasnya kendali ego dan hawa nafsu.
Tanpa ego, manusia tidak sempurna. Begitu pula, manusia tidak dapat dikatakan sebagai manusia seutuhnya bila tidak punya nafsu. Kesadaran bahwa manusia memiliki ego dan nafsu tidak akan banyak manfaatnya tanpa ada kendali dari diri sendiri. Bayangkan anda berada dalam sebuah mobil balap F-1, tapi tidak dilengkapi sebuah setir. Mobil anda bertenaga, sangat laju, tapi tanpa setir, mobil akan menabrak di sana –sini dan mustahil mencapai finish. Kemungkinan besar, anda ikut hancur berkeping-keping besama mobil balap anda karena terlalu banyak membentur dan menabrak di sana – sini.
Adalah suatu anugerah Yang Maha Kuasa bila anda punya kemampuan, kecerdasan dan posisi di atas kebanyakan orang. Tapi sadarilah bahwa anugerah tersebut diberikan untuk membawa / mendukung orang lain menjadi seperti anda, bukan membuat orang lain menjadi semakin kecil dan tidak berarti. Dengan kelebihan yang diberikan pada anda, anda sebetulnya mengemban misi dari Yang Maha Kuasa.

Mengabaikan atau kehilangan kepekaan nurani, rasa keadilan dan kebijaksanaan.
Ini merupakan akibat langsung pula dari suatu ego dan hawa nafsu yang liar tanpa kendali. Kesombongan, terlena oleh kekuasaan, perasaan superior dapat dikatakan merupakan jurang yang dalamnya tanpa batas ( black pit )sedang kita gali sendiri, hingga suatu saat kita menyadari betapa jauhnya jarak kita dengan orang lain. Terlepas apakah kita berada di atas atau di bawah, kita tetap kesulitan menggapai orang lain, karena kita sudah terlalu jauh berdiri sendirian. Konsekuensi dari situasi keterasingan ini mempengaruhi sikap kita dalam membina hubungan dengan orang lain. Kita mulai membandingkan, membedakan, serta memperlakukan perbedaan-perbedaan pada setiap orang yang kita hadapi. Kita menghindari interaksi dan komunikasi dengan orang-orang yang kita anggap “beda” dengan kita, dan sering pula kita akhirnya menciptakan “daftar” siapa yang menyenangkan dan siapa yang tidak menyenangkan.
Dengan demikian, peran – peran orang lain ( yang kebetulan masuk “daftar” orang yang tidak menyenangkan) menjadi tidak jelas dan tidak terasa atau malah dianggap tidak ada samasekali. Semua terasa asing, kita merasa asing dengan orang lain, sebaliknya, kita pun tidak dikenal orang lain.

Mengendus Konflik

Konflik bukan sesuatu yang tidak bisa diendus aromanya. Tidak ada misteri dalam hal ini, tetapi ada aroma yang khas dalam konflik itu, seperti :

Kemarahan, kesalahpahaman, ketidakcocokan, kegelisahan, keputusasaan / frustrasi, sakit hati ( perasaan disakiti) , hinaan, dan sebagainya ; kerugian atau kehilangan ( harta benda, jiwa, hak-hak) – akibat tindakan suatu individu, pihak atau kelompok ; kekecewaan perasaan diabaikan atau tidak dipedulikan – akibat tidak adanya tindakan dari individu, pihak atau kelompok yang berwenang untuk bertindak ; Dead – lock, hilangnya atau putusnya komunikasi antar pihak yang terlibat konflik ; saling menjatuhkan atau saling mendiskreditkan ; berseteru, bahkan perkelahian secara fisik ; polemik dan atau debat yang tidak konstruktif ; intimidasi dan tindakan anarkis atau destruktif ; hilangnya kepercayaan satu dengan yang lain ; pengelompokan atau pengkotakan ; persaingan tidak sehat, saling jegal ; memboikot ; dan lain – lain.

Hal – hal ini tentu tidak serta merta dapat dikatakan sebagai suatu konflik, tetapi, dapat diterjemahkan sebagai situasi dan kondisi yang sangat berpotensi memicu suatu konflik, atau menjadikan suatu konflik berkembang biak.

Para Pemeran dalam Suatu Konflik

Yang dimaksud di sini adalah mengenai pihak – pihak yang terlibat di dalam konflik. Sebab, suatu konflik adalah tetap suatu konflik, yang membedakan hanyalah penyebabnya (obyek) dan siapa yang terlibat (subyek). Berdasarkan pihak – pihak yang terlibat, konflik dapat dibedakan menjadi :

Konflik dalam diri seseorang / berasal dari diri sendiri (personal) ; konflik antara individu dalam suatu kelompok (interpersonal). Misalnya di tempat kerja, atau dalam organisasi ; konflik antar kelompok. Misalnya konflik antar kelompok preman ; konflik antar organisasi. Misalnya pemogokan buruh atau lock-out oleh perusahaan ; konflik antar komunitas, misalnya perang yang bernuansa etnis ; konflik nasional . Misalnya perang saudara (civil war) ; konflik internasional. Misalnya perang antar negara, perang dunia.

Penutup

Sebagaimana saya ungkapkan pada bagian awal penulisan artikel ini, saya membatasi diri untuk hanya membicarakan tentang konflik, sebelum melanjutkan pembahasan mengenai resolusi konflik. Bisa saja kita langsung menuju pembahasan mengenai resolusi konflik, tetapi pertanyaannya apakah kita udah mengenal konflik itu sendiri? Artikel ini anggaplah merupakan suatu perkenalan tentang konflik, termasuk juga upaya kita mengenal dan mengetahui apakah kita sendiri sedang berada dalam suasana konflik, dan , apakah kita sendiri termasuk orang – orang yang secara sadar berpotensi memicu konflik. Resolusi konflik adalah tujuan, tetapi konflik itu sendiri harus dikenal dan dibenahi sebelum melangkah lebih jauh.
Harus saya akui, bahwa kendala terbesar yang saya hadapi adalah ketidakmampuan saya dalam menulis. Tetapi, saya merasa mendapat hikmah, sebab dari ketidakmampuan saya dalam menulis, saya “mengundang” semua pihak yang mempunyai kemampuan menulis dan punya banyak pengetahuan tentang konflik serta resolusi konflik untuk memberikan kontribusi tulisan dan dukungan, sehingga dalam memperjuangkan HAM dan kemanusiaan ini, kita semua dapat dipersatukan oleh cinta kasih dan persaudaraan.
Sekian dan terimakasih, sampai bertemu bulan depan.

Jakarta, 14 Februari 2009
Arief P. Karnadi – Divisi Resolusi Konflik JRK.

Sumber pustaka dan inspirasi :

• Jiddu Krishnamurti, Freedom from The Known, 1969, Harper San Fransisco 1975 reprint, M.Lutyens, editor.
• Anthony de Mello, Awareness, 1990.

Komisi Nasional Perempuan: 154 Peraturan Daerah Diskriminatif

2009-03-24T00:08:00.000-07:00

Senin, 23 Maret 2009

TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Nasional Perempuan menemukan terdapat sekitar 154 Peraturan Daerah (Perda) yang diskriminatif selama sepuluh tahun terakhir. Dari jumlah itu, 64 di antaranya merupakan peraturan yang merugikan langsung perempuan

Ketua Komnas Perempuan Kemala Chandra Kirana mengatakan diskriminasi perempuan tersebut berupa ketentuan wajib berjilbab bagi pegawai. Terdapat 21 daerah yang mengeluarkan peraturan daerah tentang tata cara berpakaian dengan kewajiban mengenakan jilbab bagi pegawai negeri.

Ketentuan wajib berjilbab tersebut dinilai melanggar jaminan kebebasan berekspresi bagi perempuan. “Jadi bukan setuju atau tidak setuju berjilbab, tapi ini soal jaminan kebebasan berekspresi,” kata Kemala, saat peluncuran laporan Komnas Perempuan tentang Kondisi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Perempuan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin(23/3).

Komnas Perempuan juga mencatat terdapat 38 kebijakan daerah yang dinilai diskriminatif karena mengkriminalisasikan perempuan. Kebijakan tersebut berupa aturan pemberantasan prostitusi. Terdapat juga empat kebijakan daerah tentang buruh migran yang merugikan perempuan.

Kemala mengatakan perda-perda itu dinilai merugikan perempuan karena memuat definisi yang multitafsir. Dia mecontohkan di Tangerang. “Ada perempuan yang jadi korban salah tangkap padahal dia bukan pelacur,” ujarnya. Ketentuan serupa baru saja disahkan di Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

100 Pejuang HAM Serukan Golput

2009-03-23T01:39:00.001-07:00

Jum'at, 20 Maret 2009
Okezone.com
DEPOK - Sebanyak 100 pejuang hak asasi manusia dari 24 provinsi menyerukan sikap golput dalam Kongres Pejuang HAM Nasional yang diselenggarakan pada 17-20 Maret 2009 di Wisma Makara UI, Depok.

"Calon-calon presiden yang mulai diusung parpol tak ada yang berani menyentuh isu pelanggaran HAM yang terjadi sejak tahun 1965 hingga sekarang," ujar Ketua Perkumpulan Kontras Zumrotin K Susilo dalam Kongres nasional, Jumat (20/3/2009).

Dia meyakini, perjuangan menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia masih panjang. Caranya, jelas Zumrotin, dengan mengumpulkan persamaan-persamaan kecil dalam persamaan yang dibentuk dalam satu jaringan.

Sedangkan Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim menilai penuntasan ratusan kasus pelanggaran HAM masih stagnan. Lantaran reformasi yang digulirkan sejak tahun 1998 hanya membuat perubahan formal, tanpa menyentuh yang substansial.

Dia pun menyadari kehadiran Komnas HAM belum bisa efektif untuk menegakkan HAM, karena penyelesaiannya terkait pula urusan politik dan ekonomi global. "Kita butuh gerakan rakyat yang mengganggu pemimpin pemerintahan, seperti aksi kamisan yang dilakukan di Istana Kepresidenan," terangnya.

Sosiolog UI Thamrin Amal Tamagola yang juga aktif dalam Kontras menyatakan, kekuatan akar rumput (grass root) akan mampu menyodok kekuasan yang kuat jika bersatu dalam satu wadah yang solid. "Harus ada partai baru yang menampung orang-orang yang golput dan para korban kekerasan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia," terangnya.

Menurutnya, pembentukan partai tersebut sebagai strategi merebut kekuatan politik dan pemerintahan. Pada tahun 2019, ujar Thamrin, partai tersebut diprediksi bakal mampu menempatkan orang-orang potensial dalam pemerintahan yang bisa menuntaskan pelanggaran HAM.

"Mari kita bentuk Partai Korban Indonesia," pungkasnya. (lsi)

Tentang Anak Pinggiran, Laskar Pelangi, Dan Slumdog Millionaire

2009-03-22T04:05:00.000-07:00

Fenomena suksenya film laskar Pelangi beberapa bulan yang lalu diangkat dari novel laris Andrea Hirata dengan judul yang sama menelisik fakta anak miskin di Belitung tahun 1970-an, realita tentang ketimpangan dunia pendidikan

Begitu antusias masyrakat Indonesia membaca novel atau menonton film Laskar pelangi tersebut, sampai Presiden Republik Negeri ini tidak ketinggalan untuk menonton.
Dari sebuah pemberitaan surat kabar Nasional, seorang Susilo Bambang Yudhoyono pun sampai perlu mempromosikan film ini.

Juga berbagai penghargaan film yang diraih sampai dari Departemen Pendidikan Nasional sendiripun, tidak mau ketinggalan untuk memberikan penghargaan.

Fenomena lain baru-baru ini adalah, kemunculan film Slumdog Millionaire, film garapan sutradara Inggris Danny Boyle & Loveleen Tandan, yang mengambil setting keseluruhan film di India dan bercerita tentang “anak jalanan India” dari kawasan kumuh Mumbai sampai saat ia dewasa dan mengikuti Kuis "Who Wants To Be A Millonaire"dan memenangkannya.
Jamal Malik seorang anak laki-laki kecil tersebut, dengan pengalaman harus melihat ibunya tewas ketika sempat belum dewasa dalam perang saudara di India waktu itu.
Film ini menceritakan kehidupan Jamal Malik secara flashback dimulai dari kehidupan masa kecilnya yang tragis.
Tidak kalah dari laskar pelangi, film ini menyabet piala Oscar.
Seolah kalau menyaksikan kedua film tersebut, kita dibawa dalam alam menyedihkan yang berakhir menyenangkan.
Sayangnya realita di sekitar kita tentang dunia pendidikan ataupun anak jalanan tidak sedemikian halnya seindah dalam film tadi.
Kita bisa menengok dimana kenyataan, anak pinggiran yang terus ingin mengenyam pendidikan walupun sampai harus belajar di bawah kolong tol dan terancam digusur pemerintah kota setempat, (Kompas 12 Februari 2009, Pencerdasan anak Bangsa di bawah kolong Tol)

Pendidikan taman kanak-kanak dengan nama Tunas Bangsa Anak Kolong (TBAK), yang terletak Kampung Baru, Kubur Koja, Penjaringan, Jakarta Utara, persis di bawah kolong jembatan tol Pluit.
Sekolah yang sudah berdiri lebih dari 10 tahun, dengan ancaman gusuran setiap saat masih terus bertahan walaupun tidak jauh dari tempat itu terpampang papan pengumuman:

“Dilarang keras masuk/memanfaatkan lahan rumija tol layang, sesuai dengan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Perda Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum. Sanksi: Pasal 63 UU Nomor 38 Tahun 2004 dihukum 18 bulan penjara dan denda 1,5 miliar rupiah, Bongkar bangunan tanpa ganti rugi".

Di sisi lain musim kampanye setiap partai satu paket dengan caleg dan capresnya seperti tak henti-hentinya berkampanye tentang kesejahteraan, pendidikan murah, dll
Rasa-rasanya mungkin itu tetap terus diperlihara supaya dalam kampanye partai-partai tadi tidak kehilangan bahan orasi politik.Semoga saya salah.
Dan kapan kisah tadi berakhir menyenangkan ala film-film tadi?

Salam..

Husni K Efendi, Staf Humas JRK

Warga Pluit Tolak Apartemen

2009-03-22T03:18:00.000-07:00

Jakarta, Kompas
Minggu, 22 Maret 2009

Ratusan warga, 11 ketua RT, dan ketua RW 09/4, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, menolak rencana pembangunan apartemen di samping Kantor RW setempat. Penolakan dilakukan karena apartemen akan mengokupasi lahan fasilitas sosial dan umum.

Mereka menghadang alat berat serta para pekerja yang sedang melakukan loading test di lahan untuk lokasi proyek di belakang Kantor RW 09/4 Pluit, pada hari Sabtu (21/3). Para pekerja yang sedang beraktivitas di lokasi proyek akhirnya berhenti bekerja karena khawatir akan ancaman warga.

Reaksi warga itu muncul begitu ada sebuah alat berat dan tiang pancang masuk ke lokasi proyek seluas 6.200 meter persegi itu. Mereka marah karena merasa belum diberi tahu atau diajak berdialog dengan pengembang. Apalagi lahan tersebut bukan untuk komersial, melainkan untuk fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum).
”Lahan ini untuk ruang fasos dan fasum bagi warga RW 09/4 di real estat Pluit Timur, yang terdiri dari 11 RT dan dihuni 500 keluarga atau 1.500 orang. Di lahan itu sudah ada lapangan basket, Kantor RW 09/4, dan juga hendak dibangun taman kanak-kanak. Jadi, bukan lahan untuk komersial,” kata Ketua RW 09/4 Pluit Lius HS yang akrab disapa Michael.

Warga menolak pembangunan apartemen di sana. Arifin, warga RW 09/4, mengatakan, pada tahun 1980-an pemerintah pusat mengimbau setiap pengembang real estat harus menyediakan fasos dan fasum. Lahan fasos dan fasum itu kini malah dialihfungsikan untuk apartemen tanpa dialog dengan warga.

”Warga jelas-jelas menolak pembangunan apartemen di lahan untuk publik. Warga akan siap menghadang jika pekerja tetap akan memasang tiang pancang. Apabila aspirasi itu tidak dihiraukan, akan menimbulkan keresahan warga,” kata Michael.

Investor

Menurut warga, investor yang akan membangun Apartemen Paradiso adalah PT Jakarta Propertindo (Jakpro), sebuah badan usaha milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Direktur Utama Jakpro Anwar Mustadi mengakui pihaknya sedang melakukan loading test untuk pembangunan apartemen bertingkat dengan 22 lantai itu.

Saat ini sedang gencar memasarkan unit-unit yang tersedia, seperti melalui pemasangan iklan di media massa serta membuka konter penjualan di lantai dasar Pluit Junction. Dia mengatakan, lahan seluas 6.200 meter persegi yang disebut-sebut warga itu milik PT Jakpro, bukan lahan fasos ataupun fasum.

”Jauh-jauh hari kami sudah melakukan sosialisasi kepada warga. Kami sudah sering mengundang untuk berdialog, tetapi mereka tidak pernah datang. Terakhir, pada 17 Maret kami berdialog dengan warga, tetapi warga tetap menolak. Lha, kami tidak mungkin menghentikan proyek ini. Lahan itu hak milik kami,” kata Anwar. (CAL)

Buruh di Jawa Timur Unjuk Rasa

2009-03-18T00:03:00.000-07:00

Rabu, 18 Maret 2009

TEMPO Interaktif, Surabaya: Ratusan buruh dari Aliansi Buruh Menggugat, Jawa Timur, berunjuk rasa di Kantor Kajaksaan Tinggi Jawa Timur jalan Ahmad Yani Surabaya. "Kami mendesak penuntasan tiga masalah,"tegas Jamaluddin, Rabu (18/3).

Tiga tuntutan yang dimaksut, penuntasan penggelapan dana Jamsostek yang dilakukan PT Propindo (Restoran Sea Master), pemecatan terhadap buruh Perusahaan Otobus (PO) Cipto, serta pergantian Kepala Pengawasan Dinas Tenaga Kerja yang dinilai telah gagal melakukan pengawasan.

Selain kejaksaan, para buruh mendatangi juga pengadilan PPHI, Pengadilan Negeri Surabaya, Polwiltabes Surabaya, serta Kantor Gubernur Jatim.

Sementara itu, di kejaksaan, massa sempat terlibat aksi saling dorong dengan polisi. Kericuhan terjadi setelah polisi sempat merampas bendera massa. Untungnya, bendera tersebut segera dikembalikan sehingga kerusuhan segera mereda.

Dalam aksinya, selain menggelar orasi bergantian di atas seperangkat sound system, massa juga membawa bendera serta membentangkan berbagai spanduk dan poster yang berisi tuntutan unjuk rasa.

3 Jam Korban Lapindo Zikir di Depan Istana

2009-03-17T23:58:00.000-07:00

JAKARTA -Rabu, 18 Maret 2009
Okezone.com
Sudah tiga jam warga korban lumpur PT Lapindo Brantas menggelar aksi doa dan zikir bersama di depan Istana Presiden. Aksi yang mengatasnamakan Gerakan Pendukung Perppres (Geppres) ini berlangsung sejak pukul 10.00 WIB.

Pantauan okezone di lokasi, pengamanan yang dilakukan tidak ketat, hanya 35 personil polisi dari Polsek Gambir yang berjaga bergantian setiap 30 menit sekali di hadapan para pendemo.

Tuntutan sekitar 400 korban lumpur ini masih sama yaitu segera dilaksanakan Perppres No 14 Tahun 2007 tentang penanganan korban lumpur Lapindo Brantas. Dalam doa berkali-kali disebutkan agar keinginan mereka bertemu Presiden SBY dikabulkan.

Warga korban juga meminta agar sisa pembayaran sebesar 80 persen segera dibayarkan agar penderitaan warga segera berakhir.

"Ya Allah, kami berharap agar hati nurani Pak SBY mendengar doa-doa kami dari dalam Istana," ucap salah seorang korban. (nov)

Ratusan Buruh Metal Demo Tuntut Antidiskriminasi

2009-03-17T22:18:00.000-07:00

JAKARTA -Okezone.com
Rabu, 18 Maret 2009

Ratusan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Agung, menuntut keadilan atas perlakuan diskriminasi.

Dalam aksinya, para buruh ini melayangkan empat tuntutan. Pertama, pembebasan rekannya yang bernama Evi Ristiasari dan Yuli Setianingsih dari Rumah Tahanan Perempuan Pondok Bambu.

Kedua, menuntut dihentikan kriminalisasi atas kasus ketenagakerjaan yang menimpa aktivis dan serikat pekerja. Ketiga, pengusaha Jepang dan Korea harus menghentikan gerakan antiserikat pekerja, karena merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Keempat, menuntut untuk memenjarakan pengusaha PT Sankosa Karawang atas kasus pelecehan seksual dan memenjarakan pengusaha PT Mayasari Bakti atas dugaan kasus penggelapan iuran Jamsostek.

Koordinator aksi Obon Sabroni mengatakan para buruh juga menuntut agar Kejasaan lebih adil dalam menangani kasus perburuhan, karena banyak perlakuan diskriminasi terhadap kaum buruh.

Pantauan okezone, ratusan buruh berunjuk rasa sambil membawa spanduk bertuliskan "Bebaskan Kawan Kami, Evi dan Yuli". Mereka secara bergantian berorasi di depan kantor Kejagung dengan menggunakan sound system.

Massa datang menumpang enam bus berukuran sedang dan ratusan sepeda motor sejak pukul 10.30 WIB, Rabu (18/3/2009). Setelah setengah jam berorasi, lima perwakilan buruh diterima pihak Humas Kejagung. Hingga berita ini diturunkan, dialog masih berlangsung. (ram)

Pemerintah Tak Pernah Serius Perjuangkan HAM

2009-03-17T00:53:00.000-07:00

JAKARTA - Okezone.com
Selasa, 17 Maret 2009
Kekerasan yang menodai penegakan hak asasi manusia (HAM) dinilai tidak pernah tuntas ditindaklanjuti pemerintah. Bahkan selama semibilan tahun setelah bergulirnya reformasi, baru dua kasus yang ditindaklanjuti, namun tertuduhnya tetap saja bebas.

"Komitemen politik elit soal HAM hanya pemanis bibir dan tidak membawa perubahan," ujar anggota Dewan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Asmara Nababan, dalam diskusi yang dihadiri korban pelanggaran HAM di Wisma Makara Universitas Indonesia, Depok, Selasa (17/3/2009).

Asmara mengklaim Kontras telah menuntaskan lima kasus, namun hal tersebut tidak ditindaklanjuti pemerintah. "Jaksa Agung tidak menindaklanjuti kasus-kasus tersebut dengan alasan teknis yang tidak jelas. Hal ini menghina Kontras," imbuhnya dalam deklarasi ?~Merebut Ruang Politik Bagi Kemajuan HAM' itu.

Ruang politik, kata Asmara, sejak 1998 sudah mulai terbuka. Tepatnya pada saat dtabuhnya gendereang reformasi. Namun kini ruang politik itu telah dibajak oleh elit oligarki. "Mungkin oleh penerus Orde Baru," terkanya.

Dalam deklarasi ini, Kontras menghadirkan sedikitnya 300 korban kekerasan serta anak-anak para korban. Anak-anak korban ini menyanyikan lagu Gebyar-Gebyar dan menari Saman, sebelum akhirnya makan siang bersama.

Mei-Juni Puncak Gelombang PHK

2009-03-11T21:50:00.000-07:00

Kamis, 12 Maret 2009
Jakarta, Kompas - Gelombang pemutusan hubungan kerja di Jakarta diperkirakan akan terus bertambah dan mencapai puncaknya pada periode Mei sampai Juni. Sampai saat ini jumlah pekerja yang diberhentikan baru mencapai 2.824 orang dan diperkirakan bakal membengkak sampai di atas 50.000 orang.

Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta Dedet Sukandar di Jakarta Pusat, Rabu (11/3), mengatakan, menjelang pertengahan tahun ini banyak pengusaha diperkirakan akan kehilangan pesanan produksi dari dalam dan luar negeri. Menurunnya daya beli masyarakat internasional akibat krisis keuangan global menjadi penyebab utama.
Menurut Dedet, sejak Januari sampai awal Maret terdapat tiga perusahaan besar yang melakukan PHK massal. Dua dari tiga pabrik garmen itu sudah tutup dan satu lagi bertahan dengan pekerja yang jumlahnya sudah berkurang setengah.
Pada tahun 2007, kata Dedet, jumlah pekerja yang diberhentikan mencapai 53.000 orang dan tahun 2008 meningkat menjadi 56.000 orang. Pada tahun 2009, jumlah pekerja yang diberhentikan bakal melebihi jumlah pada tahun 2008.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Soeprayitno mengatakan, dari awal Januari sampai saat ini ada 7.000 pekerja yang dirumahkan. Setiap perusahaan harus mengurangi biaya produksi agar tidak sampai bangkrut.
Pemerintah, kata Soeprayitno, juga perlu merangsang pasar domestik karena pasar ekspor tidak dapat diandalkan. Daya beli masyarakat harus diperkuat agar konsumsi produk dalam negeri dapat ditingkatkan. (ECA)

Undangan

2009-03-05T21:50:00.001-08:00

Dengan Hormat,

JSKK (Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan)
mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk menghadiri acara:

Launching Buku

“Saatnya Korban Bicara, Menata Derap Merajut Langkah”

Buku yang berisi penuturan langsung oleh para korban dan
keluarga korban pelanggaran HAM
di Indonesia meliputi korban kekerasan politik, ekonomi dan sosial.

Sehubungan dengan itu kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara
untuk menghadiri peluncuran buku tersebut
yang akan kami selenggarakan pada :

Hari/tanggal : Rabu,11 Maret 2009
Pukul : 13.00 WIB-Selesai
Tempat : Kedai Tempo, Jalan Utan Kayu NO.68 H,
Rawamangun, Jakarta-Timur

Nara Sumber

1. DR. Anis Baswedan, (Rektor Universitas Paramadina
2. Rida Saleh, ( Wakil. Ketua Komnas HAM
3. Aminurrasyid Rambe, SH.MA (Direktur Peran HAM Jampidsus)
4. Dr.Wukir Ragil, SH, Med (Staf Ahli Mendiknas, Bidang Hukum dan Sosial)

Rundown Acara:

13.00-13.35 Registrasi
13.35-13.40 Sambutan Ketua Panitia
13.40-13.45 Pembacaan Doa
13.45-13.55 Orasi Keluarga Korban
13.55-14.00 Penyerahan Buku secara Simbolis
14.00-15.30 Diskusi buku“Saatnya Korban Bicara, Menata Derap Merajut Langkah”
15.30 -16.00 Hiburan Dan Cofeebreak

Kami berharap Bapak/Ibu/Saudara dapat meluangkan waktu untuk menghadiri acara tersebut

Terima Kasih

Membangun Kesadaran Menguak Keterbatasan

2009-03-05T21:10:00.001-08:00

Pagi itu, semua hal harus kumulai dengan ketergesaan. Janji bertemu dengan teman di depan Carrefour, Duta Merlin pukul 10 pagi, membuatku harus bergegas tiba tepat waktu. Aku berjalan cepat begitu keluar dari pintu bis TransJakarta. Setengah berlari aku karena sudah 20 menit lewat dari waktu yang disepakati. Tak sempat melihat ke kiri dan kanan, mataku terus menatap langkah. Tiba di pojok jembatan sebelum berbelok menginjakkan anak tangga pertama, aku terkejut melihat sosok anak dan ibu yang nampaknya seperti pengemis baru, tengah asyik bercanda berdua. Momen ini sebenarnya tepat direfleksikan sebagai hari kasih sayang yang jatuh pada hari itu atau bagi masyarakat dunia Barat dikenal sebagai Hari Valentine. Tapi tidak sekedar situasi ini yang menjadi tanda peringatan itu. Ada keadaan yang berbeda dan memberi kesan tersendiri bagi siapa pun yang melintas dan melihatnya.

Anak itu mungkin berusia 8 atau 9 tahun. Duduk di pangkuan sang Ibunda dengan kain gendongan dan sedikit jajanan yang baru sebagian dimakan. Aku terpana melihat wajahnya. Mulutnya rusak, sumbing yang demikian parah, merusak hampir seluruh wajahnya, hingga bola matanya hampir keluar. Pertumbuhan gigi yang tidak sempurna hingga bibirnya pun tak terlihat dan seluruh bagian mulutnya harus terbuka mendorong ruang pernafasannya. Aku terpana tidak hanya karena melihat wajahnya dan tak pernah tahu apakah ia seorang anak perempuan atau laki-laki. Aku terpana karena dalam ketakberdayaannya di sisi Ibundanya, mereka masih bisa saling bercanda, menggelitiki satu sama lain.

Ketergesaan membuatku hanya mampu memberi selembar lima ribuan. Bagiku, itu jumlah yang besar untuk ukuran dompetku. Aku hanya bisa berlalu setelah itu, tapi rasa tergugah dan kesan itu terus lekat dalam ingatanku. Bagaimana aku belajar menghayati dan memahami situasi dan keadaan yang berbeda dari yang biasa dihadapi oleh orang-orang normal dengan perkembangan fisik yang sempurna. Bagaimana aku belajar menghayati dan memahami situasi dan keadaan yang berbeda yang dialami oleh seorang anak kecil di usia mudanya yang harus mengalami hal ini.
Perjalanan pulang membuatku gelisah. Siapa pun yang tergugah nuraninya tentu akan bertanya dalam hati, apa yang mestinya kulakukan. Tidak hanya sekedar membantu atau menghubungkan rasa dan kesan ini pada teman dan relasi, tapi terlebih menumbuhkan, membuka ruang kesempatan dan kondisi yang memungkinkan bagi sang Ibu dan anak untuk mendapatkan secercah kesadaran dan harapan bahwa keterbatasan dapat diatasi bila kita bisa berjuang bersama-sama.
Sore hari, baru berhasil kudapatkan sebuah alamat tujuan dari seorang baik hati yang biasa membantu menyediakan biaya operasi bagi anak-anak yang butuh bantuan dana. Berbekal semangat untuk berbuat, aku terus lanjutkan niatku untuk bertemu pada Senin pagi. Secarik kertas dengan nama dan alamat lengkap kusiapkan dengan semangat pelayanan untuk siap mengantarkannya bila memang dibutuhkan.
Tapi pagi itu, di pojok jembatan itu, hanya berdiri dua tumpuk batu bata yang menandai tempat keberadaan mereka beberapa hari yang lalu. Aku terus berjalan hingga ke ujung jembatan itu. Tak ada tanda-tanda kehadiran mereka. Kusapa seorang anak muda pedagang kue jajanan yang baru selesai menggelar dagangannya disitu. ’Mas, tahu seorang ibu dan anaknya yang cacat yang hari Sabtu lalu duduk di pojok jembatan disitu?’ Tunjukku. ’Oh, itu mah jarang dateng kesini, Mbak. Padahal banyak orang yang tanya. Biasanya sebulan dua kali kesini’.

Aku hanya bisa mengangguk dan terus mereka-reka ingatanku. Setahun yang lalu, duduk bersama dengan seorang ibu dan anaknya yang cacat hampir serupa dengan yang kujumpai di pojok jembatan Harmoni. Sang Ibu memangku anaknya duduk dalam bis kota dari Pulo Gadung menuju rumahnya. Anaknya teduh dalam gendongannya. Wajah anaknya ditutupi dengan sisa selendang yang terjulur. Kubuka pembicaraan, apakah sudah pernah dibawa berobat ke dokter. Jawaban sedih yang membuatku tak berdaya. ’Uang udah habis untuk berobat di RSCM, Mbak. Saya udah nggak tahu mesti berobat kemana lagi’.

Pada akhirnya, kita akan merasakan demikian pentingnya secarik Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang mesti diurus sendiri di tingkat RT, RW, sampai Kelurahan, untuk pengurusan pasien sakit yang tidak mampu secara finansial. Sayangnya, bagi warga miskin, ini pun masih sulit direalisasikan bila orang tua tidak memiliki KTP, apalagi kartu keluarga. Lalu bagaimana nasib anak-anak yang terpinggirkan, mereka yang miskin, cacat, terpaksa menjadi pengemis. Mereka membutuhkan uluran tangan kita semua. Mereka yang adalah anak-anak, memiliki hak untuk diakui dan hak penuh atas kesehatan dan kesejahteraan. Prinsip Umum Konvensi Hak Anak artikel 24 : Pemerintah seharusnya menjamin agar tidak ada anak yang tidak mendapatkan akses atas pelayanan kesehatan kiranya tidak hanya menjadi kalimat penyejuk bagi sang Ibu dan anaknya serta mereka yang mengalami situasi yang sama, tetapi sungguh dapat terealisasikan.
’Kemiskinan dan keterbatasan membuat kita seolah kehilangan harapan dan kesempatan. Kita yang berdiri dan berjuang disini, patut membuka batas-batas kemungkinan serta kondisi yang memungkinkan munculnya ketakterbatasan agar menjadi kaya akan kesadaran diri dan kesempatan pada korban. Hendaknya kita pun bisa hadir menjadi jembatan penghubung bagi jalan dari ketakberdayaan menuju kesempatan yang ada di seberang, sekali pun Pemerintah memiliki peran besar dalam mengatasi masalah yang dihadapi bangsanya.
Mari kita mengusahakan bersama.

Jakarta, 26 Februari 2009

Debby, Kadiv Pendataan JRK

APBD Bakal Diubah

2009-03-05T21:05:00.000-08:00

Jumat, 6 Maret 2009
Jakarta, Kompas - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan perubahan APBD 2009 setelah pemilu 9 April mendatang. Perubahan dilakukan karena sisa APBD 2008 membengkak dan ada penurunan pemasukan karena resesi ekonomi. Perubahan akan difokuskan pada sektor pendidikan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto, Kamis (5/3) di Balaikota DKI Jakarta, mengatakan, dalam APBD 2009 terdapat pos pemasukan dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD 2008 sebesar Rp 1,5 triliun. Namun, berdasarkan pemeriksaan sementara Badan Pemeriksa Keuangan, Silpa APBD 2008 mencapai Rp 4,4 triliun atau ada kelebihan Rp 2,9 triliun.

Di sisi lain, ada perkiraan penerimaan yang tidak memenuhi target karena resesi ekonomi. Penerimaan yang diperkirakan bakal meleset dari target itu, antara lain, adalah pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor berkurang Rp 1,3 triliun dari target, pajak hotel dan restoran Rp 400 miliar, dan dana perimbangan dari pemerintah pusat turun Rp 800 miliar.
Perubahan APBD akan dipercepat tiga bulan dari biasanya agar dapat direalisasikan lebih awal. Realisasi APBD perubahan sekitar Mei diharapkan dapat memberi efek positif bagi perekonomian Jakarta dan membawa dampak baik bagi warga.
”Momen perubahan APBD 2009 akan digunakan Pemprov untuk menambah anggaran perbaikan sekolah yang rusak,” kata Prijanto.
Fokus pendidikan
Menurut Prijanto, dalam pembahasan APBD perubahan, Pemprov akan berusaha menaikkan kembali anggaran untuk perbaikan sekolah rusak, seperti yang diusulkan saat menyusun APBD 2009.
Dalam penyusunan APBD, Pemprov mengusulkan rehabilitasi total atas 59 gedung sekolah dari SD sampai SMA, serta rehabilitasi berat 394 gedung sekolah. Anggaran untuk rehabilitasi total mencapai Rp 599,913 miliar dan anggaran rehabilitasi total Rp 466,489 miliar.
Namun, DPRD hanya menyetujui anggaran rehabilitasi total Rp 190,763 miliar dan rehabilitasi berat Rp 384,946 miliar. Jumlah sekolah yang direhabilitasi total turun menjadi 19 gedung dan rehabilitasi berat 309 gedung.
Peningkatan anggaran untuk perbaikan sekolah, kata Prijanto, diperlukan agar tidak ada gedung sekolah yang roboh.
Selain menggunakan tambahan Silpa APBD 2008, peningkatan anggaran perbaikan sekolah juga akan dilakukan dengan memangkas anggaran yang dinilai tidak mendesak.
”Lebih baik menunda penambahan perlengkapan laboratorium atau membatalkan talk show daripada membiarkan gedung sekolah roboh karena rusak bertahun-tahun,” kata Prijanto.(ECA)

Sudah 37.905 Buruh Di-PHK

2009-03-05T21:02:00.001-08:00

Jumat, 6 Maret 2009

Jakarta, Kompas - Pemerintah harus secepatnya menjalankan berbagai proyeknya untuk menciptakan lapangan kerja baru. Korban pemutusan hubungan kerja akibat industri kolaps terus berjatuhan. Sampai 27 Februari lalu sudah 37.905 buruh kehilangan pekerjaan.

Ini belum termasuk buruh yang dirumahkan. Sesuai dengan data tim pemantauan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diterima di Jakarta, Kamis (5/3), sebanyak 16.329 buruh telah dirumahkan karena pabrik tak lagi optimal berproduksi.

Sebagian besar buruh bekerja di industri pengolahan, perkayuan, dan kehutanan.

Jumlah PHK dikhawatirkan terus bertambah mengekor tren negatif kinerja ekspor nasional.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno menegaskan, walau kondisi sulit, PHK harus tetap mengikuti prosedur.

Pemerintah daerah diminta meningkatkan pengawasan untuk mengantisipasi PHK dan terus mendorong forum dialog bipartit tingkat perusahaan.

Dihubungi seusai rapat koordinasi pelaksanaan program stimulus fiskal, Erman mengatakan, Depnakertrans mendapat anggaran tambahan Rp 300 miliar. Anggaran ini dialokasikan untuk pelatihan keterampilan dan kewirausahaan korban PHK, melengkapi fasilitas pelatihan, dan program kerja padat karya.

”Pemerintah telah menajamkan anggaran APBN dan sisa anggaran sebagai stimulus khusus yang tidak boleh dipakai selain untuk pekerjaan yang membuka lapangan kerja penanggulangan krisis,” ujar Erman.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Mustopa Djamaluddin mengatakan, korban PHK di sektor tekstil sampai akhir Februari mencapai 18.000 orang dan sebanyak 5.000 orang telah dirumahkan.

Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Jawa Timur Indra Wiraguna mengatakan, pihaknya menerima permohonan PHK untuk 1.247 buruh industri perkayuan, permebelan, dan kertas.

Sebanyak 2.388 buruh lainnya juga terancam PHK dan 2.638 buruh sektor transportasi dan makanan sudah dirumahkan. Para pengusaha pun meminta pemerintah bertindak menjalankan stimulus nyata, bukan sekadar utak-atik instrumen fiskal.

Biayai importir berpotensi

Ketua Umum Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Ambar Tjahyono meminta pemerintah membiayai importir berpotensi dari seluruh dunia hadir dalam pameran International Furniture and Craft Fair Indonesia (Iffina) di Jakarta, 11-15 Maret 2009.

Sedikitnya ada 6 juta pekerja langsung dan 5 juta pekerja tak langsung dalam industri permebelan dan kerajinan, yang hampir 85 persen berskala kecil dan menengah. ”Iffina 2009 menjadi titik perjuangan optimal Asmindo. Kalau upaya pemasaran ini gagal, industri permebelan dan kerajinan nasional bisa hancur,” kata Ambar.

Krisis juga membuat pola pemesanan tekstil dan produk tekstil berubah. Sekretaris Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G Ismy mengatakan, dari sisi order, industri tekstil diperkirakan hanya bisa bertahan sampai Mei atau Juni. Pemesanan jangka panjang sudah sulit.

Pola pemesanan pun berubah, dari bulanan, triwulan, atau semester. ”Tidak ada yang untuk setahun,” ujarnya. Pengusaha berupaya mempertahankan tingkat utilitas 70-80 persen.

Apabila daya beli makin sulit dan utilitas produksi anjlok lagi menjadi 50 persen, industri tekstil terpaksa mengambil pilihan efisiensi terakhir, PHK.

Jika industri skala besar sudah banyak melakukan PHK, industri skala kecil menengah masih mampu bertahan. Ketua Perhimpunan Pengusaha Tekstil Majalaya Deden Sawega mengatakan, pengurangan hari kerja menjadi solusi untuk mempertahankan usaha mereka. Industri tekstil Majalaya adalah pemasok tekstil ke Pasar Tanah Abang, Jakarta.

Hal senada diungkapkan Ketua Asmindo DI Yogyakarta Yuli Sugianto untuk menyiasati anjloknya ekspor mebel DIY sampai 50 persen.

Untuk industri persepatuan dan alas kaki di Jawa Timur, sampai saat ini belum ada kenaikan permintaan.

Ketua Asosiasi Industri Persepatuan Indonesia Sutan RP Siregar di Surabaya mengungkapkan, tingkat permintaan Januari 2009 sudah anjlok 15 persen dibanding Januari 2008.

Suku bunga

Ketua Komite Tetap Perdagangan Dalam Negeri Kadin Bambang Soesatyo mengatakan, suku bunga yang tinggi di tengah kelesuan ekonomi sekarang ini menjadi penyebab utama turunnya permintaan kredit, baik untuk modal kerja, investasi baru, maupun konsumsi.

Langkah BI yang agresif menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) belum direspons perbankan dengan menurunkan bunga kreditnya. ”Secara gradual, suku bunga bank akan turun. Semakin bank percaya diri, semakin cepat bank menurunkan bunga,” kata Deputi Gubernur BI Muliaman D Hadad.

Namun, lanjut Muliaman, pada masa krisis, transmisi dari BI Rate ke suku bunga bank biasanya butuh waktu (time lag) lebih lama daripada masa normal.

Dalam kondisi normal, penurunan BI Rate akan ditransmisikan bank ke suku bunga dana dan kredit sekitar 2-3 bulan.

Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) Arwin Rasyid mengatakan, penurunan BI Rate merupakan sinyal positif bagi masyarakat, pengusaha, dan perbankan.

”Sekarang tantangannya adalah bagaimana bunga simpanan masyarakat benar-benar turun,” katanya. Menurut Arwin, deposan besar masih minta bunga tinggi. Kalau bank tidak memberi, deposan besar tersebut akan pindah ke bank lain.

Pada akhirnya bank juga akan menolak karena suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sudah lebih rendah dari bunga deposito yang diberikan kepada nasabah besar. Rendahnya suku bunga SBI juga akan mendorong bank menyalurkan kredit.(HAM/FAJ/OIN/OSA/ARA/ENY/GRE/BEE/SUP/ABK)

Lapindo Buat Janji Baru

2009-02-26T07:11:00.000-08:00

Jumat, 20 Februari 2009

Kompas.com

JAKARTA, JUMAT — PT Minarak Lapindo Jaya menyatakan tidak sanggup memenuhi janjinya pada 3 Desember 2008 untuk membayar korban semburan lumpur ganti rugi sebesar Rp 30 juta per bulan. Siang ini, Lapindo membuat janji baru yaitu menyatakan hanya sanggup membayar Rp 15 juta per bulan hingga akhir tahun ini.

Hal itu disampaikan pihak Lapindo, Nirwan Bakrie, didampingi pihak pemerintah, yakni Menteri Departemen Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto yang juga selaku Ketua Dewan Pengarah BPLS, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, Kepala Polri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri, dan Ketua Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo Sunarso.

Nirwan menjelaskan, pihak Lapindo akan membayar dengan cara mentransfer ke BRI. Untuk itu, pihak korban diminta membuat rekening di BRI mulai Senin (23/2). Data berkas para korban akan diserahkan Lapindo kepada pihak BRI. Dengan demikian, nantinya setiap bulan (hingga Desember 2009), warga akan menerima transfer dari Lapindo senilai Rp 15 juta.

"Nanti jika keadaan ekonomi membaik, perusahaan membaik, kemungkinan akan ditambah lagi," kata Djoko Kirmanto. Nirwan mengaku, ketika tanggal 3 Desember 2008 menyebut dan menjanjikan angka Rp 30 juta per bulan, dia tidak mengira kondisi lantas berubah.

"Dulu, dipikir bisa dibayar, ternyata keadaannya berubah," kata Nirwan di hadapan para korban lumpur.

General Manager PT Minarak Lapindo Jaya Imam P Agustino menambahkan, dana tersebut diperoleh sepenuhnya dari grup usaha Bakrie. Jumlah total yang akan dikeluarkan tahun ini untuk ganti rugi adalah Rp 1,4 triliun. Sehari sebelumnya, Imam mengaku ingin berupaya mencari pinjaman dari bank untuk membayar ganti rugi. Sebab, pihak pemerintah telah tegas menyatakan tak akan memberikan dana talangan.

Menanggapi hal itu, para korban dari pihak koalisi mengaku kecewa. Namun, mereka tak punya pilihan lain. Korban sempat mengutarakan, penyelesaian ganti rugi harus diambil alih oleh pemerintah. Pemerintah diharapkan memberikan dana talangan. Sebab, korban mengaku sudah tidak percaya lagi dengan janji Lapindo.

Sementara itu, korban dari kelompok Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) menyatakan bisa menerima dengan catatan pemerintah terus mengawasi pelaksanaannya. Ditanya mengapa kesepakatan hari ini tidak dibuat hitam di atas putih, Imam P Agustino menjawab, "Tidak perlu, yang penting nanti buktinya saja," kata Imam.

Sarie Febriane

Lapindo, Keputusan Ganti Rugi Sudah Final

2009-02-26T05:29:00.000-08:00

Sabtu, 21 Februari 2009

Kompas.com

MEDAN, SABTU — Pemerintah menyatakan keputusan ganti rugi bagi korban lumpur Lapindo sudah final. Tidak akan ada kesepakatan lagi tentang hal ini, termasuk kemungkinan menambah nilai ganti rugi. Meski ada yang keberatan, pemerintah meminta semua pihak menerima keputusan ini.

"Nilai ganti rugi ini sudah final. Tetap Rp 15 juta per berkas. Nilai ini jauh lebih tinggi dari tuntutan semula. Saya berharap semua pihak menyadari keputusan ini," tutur Menteri Sosial Bahtiar Chamsyah, Sabtu (21/2) di Medan.

Bahtiar menjamin Pelindo tidak akan ingkar janji karena komitmen itu dibuat disaksikan oleh Kepala Kepolisian RI Bambang Hendarso Danuri. Secara teknis, Pelindo sudah melaporkan kemampuan dana ganti rugi itu. Dana mereka sudah ada. "Hari Senin (23/2) BRI (Bank Rakyat Indonesia) mulai bekerja menyiapkan transfer ganti rugi kepada warga berdasarkan data yang ada," tuturnya.

Sebelumnya, Lapindo membuat janji baru membayar ganti rugi kepada korban lumpur Lapindo senilai Rp 15 juta per bulan hingga Desember 2009. Janji ini dibuat setelah Lapindo tidak sanggup membayar ganti rugi senilai Rp 30 juta per bulan berdasarkan janji sebelumnya di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 3 Desember 2008. Janji baru ini akan diberikan rutin melalui rekening warga di BRI mulai Maret 2009.

"Saya memahami ketidakmampuan mereka (membayar berdasarkan janji 3 Desember 2008) karena pengaruh krisis global," tutur Bahtiar. Pemerintah, katanya, tidak akan membuat kesepakatan baru lagi tentang nilai ganti rugi. Dia juga tidak membuka kemungkinan adanya penambahan nilai ganti rugi jika di kemudian hari warga menuntut hal ini.

Andy Riza Hidayat

Gara-gara Insentif PPh 21, Gaji Buruh Bisa Tidak Naik

2009-02-26T05:24:00.000-08:00

JAKARTA, JUMAT

20 Februari 2009—

Insentif fiskal yang dipersiapkan pemerintah melalui pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) 21 akan menjadi alasan pengusaha untuk tidak menaikkan upah karyawan tahun ini. Keinginan tersebut telah disampaikan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) ke Ditjen Pajak.

Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kadin Sriwahyuni Sujono mengatakan, pemberian insentif pemerintah berupa pembebasan PPh 21 kepada karyawan akan mengompensasi gaji karyawan yang tidak naik.

"PPh 21 atas karyawan sampai saat ini belum keluar karena perdebatan masih seru. Pajak atas karyawan itu dikasih ke karyawan dengan tujuan meningkatkan daya beli masyarakat. Kalau PPh 21-nya tidak dibayarkan, berarti gaji karyawan otomatis akan naik," kata Sriwahyuni dalam seminar "Kebijakan Perpajakan untuk Menjawab Tantangan dalam Krisis Global" di Jakarta, Kamis (19/2).

Walaupun begitu, ia menolak jika dikatakan keinginan untuk mempertahankan taraf gaji karyawan bakal menurunkan daya beli karena gaji yang seharusnya terpotong pajak menjadi tidak terpotong lagi. Kadin, menurut Sriwahyuni, akan menampung seluruh aspirasi perusahaan dari kebijakan pemerintah yang akan keluar maupun sudah keluar. "Kami tampung lalu kami sampaikan ke Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak," katanya.

Kadin sendiri akan terus mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan payung hukum pemberian insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 tersebut. Payung hukum pemberian insentif PPh Pasal 21 saat ini sangat diperlukan, khususnya untuk membantu likuiditas karyawan, terutama dalam upaya meningkatkan daya beli karyawan. Pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 6,5 triliun dalam APBN 2009 untuk memberikan insentif penghapusan PPh Pasal 21 kepada karyawan.

Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) Zanuar Rizky menilai permintaan Kadin sangat tidak adil. "Insentif PPh dianggap sebagai kenaikan upah, sedangkan sekarang lebih dari 64 persen pekerja mempunyai gaji di bawah pendapatan tidak kena pajak (PTKP)," kata Zanuar.

Rata-rata upah minimum regiobal (UMR) nasional pada 2009 sebesar Rp 918.000 sehingga akan banyak pekerja di Indonesia yang tidak akan mendapat insentif apa pun dari pemerintah. Sedangkan pekerja yang memiliki gaji lebih besar dengan ketentuan pajak progresif akan mendapat insentif yang lebih besar pula.

"Siapa yang memiliki multiplier effect lebih besar, mereka yang memiliki gaji besar namun dengan jumlah populasi yang sedikit atau karyawan biasa dengan jumlah yang sangat besar," katanya. Ia juga meminta pemerintah lebih teliti dalam menentukan kriteria, perusahaan mana saja dan karyawan seperti apa yang berhak menerima pemotongan pajak tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa fasilitas pembebasan PPh 21 dimaksudkan untuk membuat perusahaan berbasis ekspor dan labor intensif atau menyerap tenaga kerja banyak agar bisa bertahan dari terpaan krisis ekonomi global.

Penurunan ekspor, baik nilai maupun volume, akan menyebabkan struktur biaya menjadi sangat berat dibandingkan dengan pendapatan perusahaan. "PPh 21 diharapkan dapat mengurangi beban dari perusahaan. Kriterianya adalah untuk perusahaan yang memiliki orientasi ekspor dan labor intensif. Kalau seorang manajer ke atas dengan pendapatan cukup tinggi, maka dia tidak akan masuk dalam fasilitas ini," kata Menkeu di Jakarta belum lama ini.

Teknis pelaksanaan termasuk prosedur pemberian insentif ini, menurut Menkeu, akan diumumkan dan disosialisasikan oleh Ditjen Pajak dalam waktu yang tidak lama. Namun, kepastian kapan bisa diterapkan tergantung dari keputusan DPR, apakah menyetujui pemberian stimulus fiskal yang diajukan pemerintah.

PPh 25

Selain memberikan subsidi berupa pemotongan PPh 21 untuk karyawan, pemerintah juga memberikan pembebasan PPh 25 untuk perusahaan dalam stimulus fiskalnya. Pembebasan PPh 25 itu suddah lama ditunggu oleh kalangan dunia usaha.

Diharapkan pembebasan pajak itu menjadi jamu atas turun drastisnya omzet penjualan sebagai dampak krisis global. Dia menjelaskan, dalam peraturan Dirjen Pajak, pemerintah akan memberikan pengurangan pajak kepada perusahaan hingga 25 persen. "Kita masih keberatan, gimana kalau usaha yang penurunan d ibawah 25 persen seperti tambang yang hingga 40 persen. Jalan keluarnya kita harus mengajukan permohonan, pemerintah menjanjikan persetujuan lebih cepat," kata Sriwahyuni.

Seperti diketahui, wajib pajak (WP) yang mengalami perubahan keadaan usaha atau kegiatan usaha sebagai dampak dari krisis keuangan global dapat fasilitas dari pemerintah berupa pengurangan angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun pajak 2009. Ketentuan tersebut diatur oleh PER-10/PJ/2009 tentang Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam Tahun 2009 bagi Wajib Pajak yang Mengalami Perubahan Keadaan Usaha atau Kegiatan Usaha, yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2009.

WP dapat diberikan pengurangan PPh Pasal 25 hingga 25 persen untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2009. Sedangkan pengurangan angsuran masa Juli sampai dengan Desember 2009 harus disampaikan oleh permohonan secara tertulis mengenai pengurangan besarnya PPh. (Uji Agung Santosa/Kontan)

Gubernur Jawa Timur: Lapindo Masih Mampu Bayar

2009-02-26T05:23:00.000-08:00

Jum'at, 20 Februari 2009

TEMPO Interaktif , Surabaya:
Gubernur Jawa Timur Soekarwo minta Lapindo segera menyelesaikan proses ganti Rugi dengan dana mereka sendiri

"Saya sudah lapor Presiden, prinsipnya pemerintah melihat Lapindo masih mampu bayar," kata Soekarwo, Jum'at (20/2).

Sebelumnya, PT Minarak Lapindo Jaya memastikan tidak mungkin mencari pinjaman untuk melunasi 80 persen sisa kewajibannya kepada para korban lumpur Lapindo. Kepastian ini diberikan terkait pendapat Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah yang mendorong PT Minarak mencari pinjaman untuk pelunasan.

"Kami tidak mungkin mencari pinjaman yang (nilainya) melebihi nilai aset PT Minarak," kata Vice President PT Minarak Andi Darussalam Tabusalla, saat dihubungi Tempo, Rabu (18/2).

Saat ini, Andi melanjutkan, nilai aset perusahaannya tidak sampai Rp 100 miliar. "Karena kami cuma perusahaan pembayar utang, jadi kami tidak profit," ujar dia.

Sebelumnya, soal ketidaksanggupan membayar sesuai komitmen itu berkali-kali disampaikan Andi. Komitmen itu dibuat Nirwan Bakrie di hadapan Presiden dan perwakilan korban pada 3 Desember tahun lalu. Ketika itu Lapindo menyatakan bersedia mencicil sisa kewajiban sebesar Rp 30 juta per bulan.

Keterbatasan kemampuan keuangan PT Minarak menjadi alasan utama ketidaksanggupan tersebut. "Kami sudah berusaha, tapi juga punya batas kemampuan," kata dia.

Menteri Janjikan Kasus Lapindo Beres Hari Ini

2009-02-26T05:22:00.001-08:00

Jum'at, 20 Februari 2009

TEMPO Interaktif, Jakarta
Kendati ganti korban lumpur panas Lapindo masih dalam pembahasan, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menjanjikan pada Jumat (20/2) ini beres. Solusi akan diputuskan, namun kepastian pembayarannya tetap diragukan. Sebab janji serupa sudah pernah disampaikan. Bahkan kesepakatan telah diteken, ganti rugi tetap belum dibayar.
"Pokoknya warga terima beres saja. Kami akan memberikan solusi, tunggu saja," ujar Djoko Kirmanto usai mengadakan pertemuan singkat antara warga korban lumpur dengan manajemen PT Lapindo Brantas Inc, perusahaan kelompok Grup Bakrie, kemarin.

Dalam pertemuan tersebut, Djoko didampingi Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Bambang Hendarso Danuri.

Adapun petinggi Lapindo, Imam Agustino selaku General manager PT Lapindo Brantas. Ia terus berjanji perusahaannya sedang mencari pemecahan persoalan ganti rugi dan upaya percepatan pembayaran. Ketika didesak soal dana talangan dari pemerintah, manajamen Lapindo mengaku belum sampai pada persoalan tersebut. "Kami masih merundingkan beberapa opsi," kata Imam.
Hasil pertemuan itu membuat kecewa warga korban lumpur, yang datang jauh-jauh dari Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, sekitar 1.000 kilometer dari Jakarta. Bahkan, mereka merasa tidak dilibatkan dalam pembicaraan dengan Lapindo. "Warga minta ketegasan sikap pemerintah," ujar Sumitro, salah seorang koordinator korban lumpur.

Sumitro mengatakan belum ada gambaran skema seperti apalagi yang ditawarkan pemerintah maupun Lapindo. Dia meminta pemerintah menyita aset keluarga Bakrie untuk melunasi sisa pembayaran kerugian warga. "Kami semakin sengsara," katanya.
Ia pesimistis pemerintah punya solusi yang menjamin ada kepastian pembayaran. Kegagalan pemerintah sudah sejak awal. salah satu contohnya tak sanggup menjalankan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang ganti rugi 80 persen yang mesti dilunasi setelah dua tahun semburan lumpur pada 2006 lalu. "Tapi kami tetap berjuang. Hari ini kami kembali ke kantor PU (menagih janji Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto)."
Menurut Imam Agustino, kekuatan Lapindo membayar tagihan warga cuma Rp 400 miliar per bulan. Sedangka kebutuhan antara Rp 100 - 120 miliar. Dia juga mengatakan, duit yang sudah dihabiskan untuk urusan semburan lumpur mencapai Rp 5,2 triliun. Untuk memenuhi penggantian 80 persen dibutuhkan Rp 3,2 triliun lagi.
Stok dana saat ini Rp 800 miliar. Jadi masih ada Rp 2,9 triliun lagi yang dicari. Kami sedang mengusahakan pinjaman ke bank," ujar Imam usai dialog. Ditanya bank mana yang akan dimintai utangan? Imam belum tahu.
DIAN YULIASTUTI

Suciwati Sampaikan Surat ke Hillary

2009-02-26T05:17:00.000-08:00

Rabu, 18 Februari 2009

Ismoko Widjaya, Elin Yunita Kristanti

VIVAnews - Istri mendiang aktivis HAM Munir, Suciwati, dipastikan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton. Dalam kesempatan itu, Suciwati akan menyampaikan surat kepada mantan Ibu Negara Amerika itu.

"Saya datang untuk mendorong Amerika Serikat menanyakan ke Indonesia soal kasus Munir," ujar Suciwati dalam perbincangan dengan VIVAnews melalui telepon, Rabu, 18 Februari 2009.

Rencananya, pertemuan Suciwati dan Hillary akan berlangsung sekitar pukul 20.00 WIB di Hotel Four Season, Jakarta. Tetapi dalam pertemuan itu, Suciwati tidak mendapatkan sesi khusus. Sebab, jadwal kunjungan Menteri Luar Negeri AS ke-67 ke Indonesia sangat singkat dan padat.

Menurut Suciwati, setiap kali ada kunjungan Menteri Luar Negeri dari negara lain, dirinya selalu mendapatkan kesempatan untuk bertemu. Pembicaraan tak jauh dari soal kasus pembunuhan Munir. Tetapi untuk kasus dengan Hillary, Suciwati harus senang karena sudah dapat bertemu, meski tidak dalam sesi khusus.

"Kemungkinan besar aku minta waktu satu sampai dua menit menyampaikan surat ke Hillary. Surat kasusnya Munir dong, apalagi," ungkap Suciwati. Dalam pertemuan malam nanti, Suciwati akan didampingi Koordinator Human Rights Working Group (HRWG) Raffendi Djamin.

Tapi kenapa harus menyampaikan surat kepada Amerika? "Biar kasusnya lebih didengar," ujar dia. Suciwati menuturkan, isu surat itu antara lain bertujuan agar Amerika dapat menanyakan kepada pemerintah Indonesia soal perkembangan kasus Munir.

Selain Suciwati, Hillary juga akan menerima tokoh dari lintas agama. Mereka yang dijadwalkan bertemu antara lain, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi, mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Syafii Ma'arif, dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.
• VIVAnews

Presiden Tegur Pemda Yang Abaikan Perumahan Rakyat

2009-02-26T05:16:00.001-08:00

17 Feb 2009

Lamongan, (tvOne.co.id)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegur dan mengingatkan sejumlah kepala daerah yang mengabaikan proses pembangunan perumahan bagi rakyat khususnya masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang lemah.

Hal tersebut dikatakan SBY saat meresmikan proyek pembangunan 100.000 rumah sederhana sehat yang dibangun oleh pengembang anggota Real Estate Indonesia (REI) di Dipusatkan di kompleks perumahan Griya Indah Lamongan di Desa Tambakrigadung Kecamatan Tikung Kabuputen Lamongan.

"Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus berkomitmen untuk bangun perumahan rakyat. Banyak kepala daerah yang bagus dan memberikan kemudahan untuk pembangunan perumahan rakyat serta membangun infrastruktur, namun masih ada pemimpin daerah yang biasa-biasa saja," kata SBY, Selasa (17/2/2009).

Padahal untuk pembangunan perumahan tersebut, kata SBY, pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 yang mewajibkan pemerintah daerah membangun perumahan rakyat.

"Karena itu saya minta agar dilakukan percepatan pembangunan perumahan untuk rakyat," tegas SBY seperti dikutip Antaranews.com.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam laporannya mengatakan pembangunan rumah sederhana sehat (RSH) di Jawa Timur untuk tahun 2007 tercatat 10.000 unit sementara pada 2008 meningkat menjadi 11.000 unit.

Jumlah RSH yang diresmikan oleh Presiden Yudhoyono 114.525 unit yang tersebar di 1.086 lokasi di seluruh Indonesia. RSH itu dibangun medio November 2007 hingga Desember 2008.

Presiden Yudhoyono juga akan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman tentang penyediaan perumahan bagi prajurit TNI, nota kesepahaman penyediaan perumahan bagi anggota Polri, nota kesepahaman penanaman pohon penghijauan dan nota kesepahaman persediaan kredit kepemilikan rumah (KPR) rumah sederhana sehat dan rumah susun milik (Rusunami).

Tagih Ganti Rugi, Korban Lapindo Datang ke Jakarta Lagi

2009-02-26T05:13:00.000-08:00

tempointeraktif.com
Rabu, 18 Februari 2009

TEMPO Interaktif, Jakarta: Sekitar 100 perwakilan korban lumpur Lapindo hari ini datang ke Jakarta menemui Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Sosial, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro. Mereka juga akan mendesak bisa bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menekan PT Lapindo Brantas Inc supaya segera melunasi ganti rugi.

“Kalau tuntutan kami tidak bisa dipenuhi, berarti pemerintah harus memberikan dana talangan,” kata Pitanto, salah satu wakil korban dari Desa Renokenongo, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. “Kami sudah bosan dibohongi Minarak (PT Minarak Lapindo Jaya, perusahaan juru bayar ganti rugi yang dibentuk kelompok usaha Grup Bakrie),” kata Pitanto.

Tekad warga ini terkait dengan ketidaksanggupan Minarak membayar cicilan Rp 30 juta per bulan sebagaimana disepekati pada 3 Desember lalu antara warga dengan pengendali kelompok usaha Grup bakrie, Nirwan Bakrie. Kesepakatan berlangsung di kantor Presiden, Istana Negara

Sewaktu berkunjung ke Lamongan kemarin, Yudhoyono meminta kasus pembayaran ganti rugi korban lumpur Lapindo selesai tahun ini. Dia memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto duduk bersama Gubernur Jawa Timur dan Bupati Sidoarjo membahas masalah tersebut.

“Saya ingin masalah Lapindo cepat selesai,” kata Presiden dalam pidatonya pada acara peresmian perumahan sehat sederhana di Graha Indah, Desa Tambak Rigading, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan.

Pernyataan Presiden Yudhoyono itu merupakan respons atas pidato Gubernur Jawa Timur Soekarwo beberapa saat sebelumnya. Dalam pidatonya, Gubernur mengatakan telah terjadi penurunan produk domestik bruto regional di Jawa Timur pada 2007 dan 2008. Salah satu penyebabnya, katanya, kerusakan infrastruktur akibat luapan lumpur Lapindo di Porong, Kabupaten Sidoarjo.

Di Jakarta, Deputi Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Bachtiar Chamsyah meminta urusan dengan PT Minarak Lapindo Jaya ini ditangani dengan hati-hati. “Jangan sampai uang pemerintah keluar,” kata Menteri Sosial ini setelah meluncurkan logo baru Departemen Sosial di Jakarta kemarin.

Bachtiar berpendapat, ketimbang memperkarakan PT Minarak yang berulang kali ingkar janji, lebih baik mendorong mereka mencari pinjaman untuk melunasi 80 persen sisa kewajibannya kepada para korban lumpur. "Tapi uang mereka mungkin tetap nggak cukup," katanya. “Kami akan negosiasi lagi.”

SUJATMIKO | YEKTHI H.M | DIANING SARI | SUTARTO

Kompleks Dwikora Cimanggis Diserang TNI AU

2009-02-26T05:11:00.000-08:00

Selasa, 17 Februari 2009

Okezone.com

DEPOK - Polemik TNI Angkatan Udara dan warga Kompleks Dwikora, Cilangkap, Cimanggis, Depok, berujung penyerangan sejumlah tentara AU bersenjata lengkap ke kompleks yang berlokasi di Jalan Raya Bogor, Selasa (17/2/2009).

Penyerangan terjadi sekira pukul 01.30 WIB, membuat suasana di dalam kompleks memanas. Salah seorang ibu yang berhasil keluar dari dalam kompleks mengatakan, situasi di dalam kompleks sungguh menegangkan. Kabarnya, ada beberapa penghuni yang dipaksa keluar, bahkan diseret-seret.

Sebut saja Elsye, wanita berusia 40 tahun ini telah berpuluh-puluh tahun menghuni kompleks Dwikora. Dia mengungkapkan, ada beberapa warga yang terluka akibat penyerangan di tengah malam buta tersebut.

Sebelumnya, warga telah berjaga di depan pintu kompleks untuk menghalau kedatangan aparat TNI AU. Namun, serangan membabi buta di pagi hari menyebabkan warga terisolasi di dalam dan tidak ada yang keluar. (RCTI/RCTI/nov)

Sengketa Perumahan Dwikora Kembali Memanas

2009-02-26T05:09:00.000-08:00

Senin, 9 Februari 2009 Okezone

DEPOK - Polemik TNI AU dan warga Kompleks Dwikora, Cilangkap, Cimanggis, Depok, yang dihuni para purnawirawan dari kesatuan tersebut terus berlanjut dan kembali memanas.

Pasalnya, warga yang tinggal di 144 rumah itu kembali bersiaga untuk menghalau kabar datangnya pasukan TNI AU yang akan mendirikan tenda di sekitar perumahan menyusul kabar eksekusi pengosongan.

Rencana TNI AU tersebut kontan mendapat penentangan warga yang sejak semula menolak eksekusi pengosongan. Menurut warga, ada sejumlah alasan kenapa menolak TNI AU mendirikan tenda penjagaan di sekitar Kompleks Dwikora.

Ketua RW 06 Kompleks Dwikora Syarkie Puteh mengatakan, warga menolak penjagaan karena perumahan tersebut bukan merupakan kesatriaan aktif,
tidak ada aset yang perlu dijaga, dan tidak ada perseteruan antara warga yang aktif dengan purnawirawan.

"Permasalahan warga Dwikora dengan TNI AU masih dalam proses hukum dan saat ini sudah masuk Mahkamah Agung," ujar Syarkie Puteh di Depok, Senin (9/2/2009).

Dia menjelaskan penempatan pasukan TNI di lingkungan Dwikora adalah tindakan intimidasi terhadap warga yang tidak pantas dilakukan di era reformasi sekarang ini. Di Kompleks Dwikora terdapat 144 rumah, dimana 80 persen atau 92 rumah adalah purnawirawan dan 10 persen masih anggota aktif TNI AU.

"Sudah dua tahun terakhir kasus Dwikora ramai diberitakan di media massa akan ada eksekusi pengosongan, namun mendapat perlawanan dari warga," imbuh Syarkie Puteh.

Perjuangan warga menolak ekeskusi ini sudah sampai ke meja Komisi I DPR dan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia. Bahkan warga juga sudah melapor ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Alasan warga bertahan di Kompleks Dwikora karena mengacu pada Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 yang menjamin pegawai negeri sipil dapat membeli rumah negara. Dengan demikian, purnawiran TNI AU yang sudah menempati rumah dinas tersebut puluhan tahun dapat membeli rumah itu.

Tuntutan penolakan eksekusi juga terlihat dari penjagaan warga yang memblokade setiap masuknya pasukan TNI AU dan banyaknya spanduk yang di pasang di sekitaran perumahan. (ram)

Perusahaan Outsourcing M’sia "Sandera" 2.200 TKI

2009-02-26T05:08:00.000-08:00

Kuala Lumpur, (Analisa)

www.analisadaily.com

Sebanyak 2.248 TKI yang sudah di-PHK "tersandera" perusahaan outsourcing Malaysia, mereka tidak bisa pulang ke kampung halaman karena masih dicarikan peluang pekerjaan.

"Kami sudah kirim surat kepada pemerintah Malaysia agar sebanyak 2.248 TKI yang sudah di PHK dari perusahaan atau pabrik namun masih dikuasai oleh perusahaan ‘outsourcing’ agar dipulangkan saja, kecuali TKI itu mau dialihkan pekerjaannya," kata atase tenaga kerja KBRI Kuala Lumpur Teguh H Cahyono, Senin.

Perusahaan outsourcing Malaysia akan mencarikan lagi peluang pekerjaan tapi tempat penampungannya banyak dikeluhkan TKI. Tidak sebagus tempat tinggal TKI ketika masih bekerja mereka bekerja, bahkan ada lokasi penampungannya yang menyedihkan.

"Misalnya sekitar 475 TKW yang sudah di PHK dari perusahaan Texas Intrument yang kini ditampung sementara di Shah Alam dimana kondisi penampungannya jauh berbeda dengan tempat tinggal yang disediakan Texas Instruments. Banyak juga TKI yang minta dipulangkan tapi perusahaan outsourcing masih menahan karena mau dialihkan pekerjaannya ke tempat lain," kata Teguh.

"Kami tidak mempermasalahkan perusahaan outsourcing Malaysia menahan mereka dan mencoba mencarikan peluang pekerjaan lain, jika pertama, TKI itu sendiri mau atau bersedia. Kedua, diijinkan pemerintah Malaysia. Ketiga, hak-hak TKI pada perusahaan pertama sudah diselesaikan lebih dahulu," katanya.

"Kami sendiri menyarankan pemerintah Malaysia untuk menolak keinginan perusahaan outsourcing dan memulangkan para TKI. Kami sudah layangkan surat kepada pemerintah Malaysia," kata atase tenaga kerja itu. Menurut catatan KBRI, ada 46 perusahaan outsourcing Malaysia yang menguasai 22.350 TKI dan sebanyak 2.248 atau sekitar 10 persen yang berada di penampungan untuk dialihkan atau dicarikan peluang kerja di perusahaan lain.

Di antaranya, JR Joint kini menahan 967 TKI, Magnificent Emblem 400 TKI, Loc For HR 178 TKI, dan Global Partner 100 TKI. Ada kemungkinan perusahaan outsourcing Malaysia masih menahan para TKI karena investasi mereka cukup besar mendatangkan TKI ke Malaysia dan kontrak kerja belum lagi habis. Nadia, seorang TKI yang dikuasai JR Joint mengemukakan, dia dan banyak kawan lainnya ingin dipulangkan saja ke kampung halaman.

"Saya ingin dipulangkan saja ke Medan. Banyak kawan saya juga ingin dipulangkan. Tidak mau dialihkan ke perusahaan lain. Apalagi kondisi penampungannya flat (Rusun) di Shah Alam sangat menyedihkan. Jauh beda dengan tempat tinggal kami ketika bekerja di Texas Instument yang dikasih tempat tinggal di apartemen," kata Nadia. (Ant)

Presiden Dihadang Persoalan Lapindo

2009-02-26T05:06:00.000-08:00

Korantempo.com

16 Februari 2009

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang hari ini mengadakan kunjungan kerja ke Lamongan, Jawa Timur, bakal disambut keluhan ribuan korban lumpur Lapindo, yang nasibnya masih terkatung-katung sejak Mei 2006. Gubernur Soekarwo akan membicarakan masalah tersendatnya ganti rugi dari PT Minarak Lapindo Jaya kepada Presiden.

"Saya bersama Gus Ipul (Wakil Gubernur Saifullah Yusuf) akan menemui Presiden besok," kata Soekarwo di hadapan korban Lapindo yang berunjuk rasa di kantornya di Surabaya kemarin. Janji Soekarwo, yang belum sepekan memimpin Jawa Timur, itu membuat pengunjuk rasa bersedia pulang lagi ke Sidoarjo.

Menurut Sumitro, yang menjadi koordinator 4.000 pengunjuk rasa, Soekarwo juga berjanji memanggil Minarak dalam dua hari ini. Meski sudah mendapat jaminan permasalahan mereka bakal disampaikan ke Presiden Yudhoyono, warga masih membicarakan perlu-tidaknya mereka mengirim utusan langsung menemui Presiden di Lamongan. “Kami sedang koordinasi,” katanya kemarin malam.

Dalam beberapa hari ini korban Lapindo mengeluhkan PT Minarak yang tidak memenuhi janji mencicil sebesar Rp 30 juta per bulan. Mereka hanya dibayar Rp 5 juta sampai Rp 15 juta karena perusahaan kelompok Bakrie itu mengaku sedang kesulitan uang.

Padahal, dalam pertemuan antara korban dan Minarak yang difasilitasi Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di Jakarta, 3 Desember tahun lalu, perusahaan menyatakan sanggup mencicil Rp 30 juta per bulan. Presiden tahun lalu juga memanggil bos kelompok usaha Bakrie, Nirwan, untuk memastikan komitmen perusahaan dalam menyelesaikan pembayaran ganti rugi.

Djoko, yang menjadi Ketua Tim Pengarah Penyelesaian Lapindo, kemarin malah meminta korban menerima dulu apa yang sanggup dibayarkan Lapindo. “Yang penting Lapindo harus penuhi janji, mampunya Rp 20 juta, ya, dibayar tiap bulan. Mereka harus berjanji sendiri, jangan lewat pemerintah," ujar Djoko.

Menurut Djoko, jajaran pimpinan grup Bakrie masih tetap berkomitmen membayar kewajibannya kepada korban, tapi sesuai dengan kemampuan perusahaannya. Djoko mengatakan saat ini belum ada keputusan apa pun soal pembayaran ganti rugi. Namun, dia berjanji akan memberikan keputusan itu saat korban Lapindo datang ke Jakarta. Dia akan mengundang semua menteri, dewan pengarah, dan keluarga Bakrie untuk ikut menemui mereka.

Pernyataan Djoko ini disesalkan Sumitro. “Menteri jangan sekadar omong. Masak, jeritan rakyat ini hanya dianggap guyonan. Ini tidak mencerminkan kepekaan sosial,” katanya.

Vice President PT Minarak Lapindo Jaya Andi Darussalam Tabusalla sebelumnya mengaku perusahaannya tidak sanggup membayar secara optimal sesuai dengan komitmen. "Saya kira tidak ada solusi lain kecuali warga menerima angsuran sesuai dengan dana yang tersedia," kata dia. "Kondisi di lapangan, ada yang diangsur Rp 5 juta, Rp 15 juta, atau Rp 30 juta.”

ROHMAN TAUFIK | DIAN YULIASTUTI | YUDONO

Minarak Lapindo Belum Perlu Dana Talangan

2009-02-26T05:03:00.000-08:00

Senin, 16 Februari 2009

SIDOARJO - PT Minarak Lapindo Jaya (Minarak), belum memerlukan dana talangan dari pemerintah. Pasalnya, sampai saat ini Minarak masih mampu membayar ganti rugi 80 persen untuk korban lumpur.

Kendati demikian, Vice Presiden Minarak Andi Darussalam Tabusala, mengakui kalau pembayaran ganti rugi 80 persen belum maksimal. "Kami tetap menjalankan Perpres No 14 Tahun 2007, terkait penanganan lumpur," ujarnya saat konferensi pers di Sidoarjo, Senin (16/2/2009).

Korban lumpur mendesak pemerintah mengeluarkan dana talangan untuk korban lumpur. Sebagai jaminannya, pemerintah bisa menjadikan aset-aset Lapindo yang nantinya dibisa disita jika Minarak tidak bisa mengembalikan dana talangan itu.

Menanggapi hal ini, Andi mengaku aset Minarak tidak cukup untuk dijadikan jaminan kepada pemerintah. Sehingga, saat ini Minarak tetap berkomitmen dan menjalankan kewajiban untuk menyelesaikan lumpur seperti yang diamanatkan dalam Perpres No 14 Tahun 2007.

Saat ini Minarak masih melakukan pembayaran cicilan ganti rugi 80 persen. Tiap bulan, Minarak tetap mentransfer cicilan untuk korban lumpur. Meskipun, diakui oleh Andi Darussalam, pihaknya belum bisa memenuhi pembayaran cicilan Rp30 juta per bulan.

Seperti kesepakatan 3 Desember 2008, antara korban lumpur dan Minarak yang disaksikan Presiden SBY, Minarak akan mencicil pembayaran 80 persen Rp30 juta perbulan. "Karena kondisi keuangan Minarak yang belum membaik, kami sanggup mencicil Rp15 juta perbulan," tukas Andi Darussalam.

Memang, diakui oleh Andi, tidak semua kelompok korban lumpur mau menerima pembayaran itu. Namun, ada kelompok korban lumpur yang mau menerima cicilan Rp15 juta per bulan, asalkan dilakukan rutin tiap bulan.

Salah satunya, Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) yang memilih cash dan resetlement. Sisa pembayaran tanah dan bangunan dibayar Rp15 juta per bulan. "Kita berharap Minarak membayar sesuai kesepakatan Rp30 juta. Untuk sementara waktu kami bisa menerima pembayaran Rp15 juta perbulan, karena kondisinya seperti sekarang Minarak terkena dampak krisis keuangan global," ujar Khoirul Huda salah satu perwakilan GKLL. (Abdul Rouf/Sindo/mbs)

Gubernur Jawa Timur Segera Panggil PT Minarak

2009-02-26T04:45:00.001-08:00

Senin, 16 Februari 2009 | 12:37 WIB

TEMPO Interaktif, Surabaya: Gubernur Jawa Timur Soekarwo segera memanggil PT Minarak Lapindo Jaya, juru bayar ganti rugi korban lumpur, untuk mendesak proses pembayaran sisa ganti rugi 80 persen.

"Besok, pada 17 Februari Presiden ke Jawa Timur. Kalau tidak Rabu atau Kamis kami panggil PT Minarak," kata Soekarwo saat menemui perwakilankorban lumpur Lapindo di kantornya, Senin (16/2).

Pemanggilan ini, menurut Soekarwo, untuk mengambil titik temu soal ganti rugi. Janji Lapindo membayar ganti rugi dengan cara dicicil Rp 30 juta per bulan, hingga saat ini tidak terbukti. PT Minarak malah mengatakan tak sanggup membayar. "Nah, ini yang harus dicari titik temunya."

Sekitar seribu korban Lapindo hari ini unjuk rasa dari Sidoarjo menuju Srabaya, sekitar 50 kilometer. Mereka mendatangi kantor gubernur di Jalan Pahlawan Surabaya, untuk minta bantuan kepad apemerintah daerah soal ganti rugi yang dijanjikan PT Lapindo Brantas Inc.

ROHMAN TAUFIQ

Lapindo Tak Keberatan Keuangannya Diaudit

2009-02-26T04:42:00.000-08:00

Senin, 16 Februari 2009

TEMPO Interaktif, Jakarta:Vice President PT Minarak Lapindo Jaya Andi Darussalam menyambut positif keinginan Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta audit terhadap perusahaannya. Andi memastikan selama ini juru bayar ganti rugi korban semburan lumpur Lapindo itu telah melakukan audit internal dan dilaksanakan akuntan publik.

Namun, bagaimana hasil audit tersebut? Andi mengatakan perusahaannya tidak memiliki kewajiban membukanya kepada publik. "Ini bukan uang negara," katanya saat dihubungi Tempo kemarin.

Andi enggan menjawab ketika ditanya apakah pihaknya akan bersedia jika diminta membuka hasil audit itu kepada pemerintah. "Saya tidak dalam kapasitas membicarakan masalah keuangan perusahaan," katanya mengelak.

Gubernur Jawa Timur yang baru dilantik pekan lalu, meminta agar PT Minarak Lapindo Jaya diaudit untuk mengetahui kemampuan perusahaan itu membayar ganti rugi bagi korban lumpur. "Harus ada lembaga yang mengaudit keuangan perusahaan itu," ujar Soekarwo di sela kegiatan kerja bakti pembuatan tanggul di Desa Grape, Kecamatan Kanor, Bojonegoro.

Permintaan audit itu dilontarkan menanggapi pengakuan PT Minarak bahwa mereka tak sanggup memenuhi komitmen pembayaran cicilan Rp 30 juta per bulan. Melalui audit, kata Soekarwo, setidaknya bisa diketahui apakah benar telah terjadi krisis keuangan dalam perusahaan sebagai dampak krisis global. "Atau justru ada masalah lain."

Sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 3 Desember tahun lalu, PT Minarak Lapindo yang diwakili Nirwan Bakrie menyatakan sanggup membayar 80 persen sisa ganti rugi dengan cara mencicil. Ketika itu hadir pula sejumlah menteri terkait, pejabat Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), dan perwakilan para korban dalam negosiasi tersebut.

Dalam pertemuan awal, perusahaan menyatakan hanya mampu menanggung sebesar Rp 15 juta per bulan. Baru setelah ada tekanan dari para korban yang keberatan, jumlah cicilan dinaikkan menjadi Rp 30 juta. PT Minarak mengaku perusahaannya tidak sanggup membayar secara optimal sesuai dengan komitmen.

Sekretaris Badan Pelaksana BPLS Adi Sarwoko mengatakan pihaknya bahkan sudah mulai melihat tanda-tanda ketidaksanggupan PT Minarak sejak pertemuan pada 3 Desember itu. Meski begitu, katanya, Badan Pelaksana tidak berwenang menilai kesanggupan Minarak mencicil kepada warga korban.

SUJATMIKO | SORTA TOBING | DIANING SARI | TOMI

Gubernur Minta Lapindo Diaudit

2009-02-26T04:41:00.000-08:00

senin, 16 Februari 2009

http://www.korantempo.com/

BOJONEGORO - Gubernur Jawa Timur yang baru dilantik pekan lalu, Soekarwo, meminta agar PT Minarak Lapindo Jaya diaudit untuk mengetahui kemampuan perusahaan itu membayar ganti rugi bagi korban lumpur. "Harus ada lembaga yang mengaudit keuangan perusahaan itu," ujar Soekarwo di sela kegiatan kerja bakti pembuatan tanggul di Desa Grape, Kecamatan Kanor, Bojonegoro, kemarin pagi.

Permintaan audit itu dilontarkan menanggapi pengakuan PT Minarak bahwa mereka tak sanggup memenuhi komitmen pembayaran cicilan Rp 30 juta per bulan. Melalui audit, kata Soekarwo, setidaknya bisa diketahui apakah benar telah terjadi krisis keuangan dalam perusahaan sebagai dampak krisis global. "Atau justru ada masalah lain."

Sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 3 Desember tahun lalu, PT Minarak Lapindo yang diwakili Nirwan Bakrie menyatakan sanggup membayar 80 persen sisa ganti rugi dengan cara mencicil. Ketika itu hadir pula sejumlah menteri terkait, pejabat Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), dan perwakilan para korban dalam negosiasi tersebut.

Dalam pertemuan awal, perusahaan menyatakan hanya mampu menanggung sebesar Rp 15 juta per bulan. Baru setelah ada tekanan dari para korban yang keberatan, jumlah cicilan dinaikkan menjadi Rp 30 juta.

Tapi, akhir pekan lalu, Vice President PT Minarak Lapindo Jaya Andi Darussalam Tabusalla mengaku perusahaannya tidak sanggup membayar secara optimal sesuai dengan komitmen. "Saya kira tidak ada solusi lain kecuali warga menerima angsuran sesuai dengan dana yang tersedia," kata dia. "Kondisi di lapangan, ada yang diangsur Rp 5 juta, Rp 15 juta, atau Rp 30 juta."

Lebih lanjut ia mengatakan ada 12.886 berkas yang harus dilunasi pembayaran ganti ruginya. "Tidak bisa satu kelompok minta diangsur lebih dari yang lain. Harus dibagi-bagi dengan korban lainnya," kata dia.

Sekretaris Badan Pelaksana BPLS Adi Sarwoko mengatakan pihaknya bahkan sudah mulai melihat tanda-tanda ketidaksanggupan PT Minarak sejak pertemuan pada 3 Desember itu. Meski begitu, katanya, Badan Pelaksana tidak berwenang menilai kesanggupan Minarak mencicil kepada warga korban.

Andi Darussalam, yang kemarin dihubungi, menyatakan PT Minarak menyambut positif langkah Gubernur Jawa Timur yang meminta audit terhadap perusahaannya. Andi memastikan selama ini pun Minarak telah melakukan audit internal dan dilaksanakan akuntan publik.

Namun, tentang apa dan bagaimana hasil audit tersebut, Andi mengatakan perusahaannya tidak memiliki kewajiban membukanya kepada masyarakat. "Ini bukan uang negara," katanya memberi alasan.

Andi enggan menjawab ketika ditanya apakah pihaknya akan bersedia jika diminta membuka hasil audit itu kepada pemerintah. "Saya tidak dalam kapasitas membicarakan masalah keuangan perusahaan," katanya mengelak.
SUJATMIKO | SORTA TOBING | DIANING SARI | TOMI

http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/02/16/headline/krn.20090216.156989.id.html

Lapindo Tetap Bayar Ganti Rugi, Kalau Ada Uang

2009-02-26T04:39:00.000-08:00

jumat, 13 Februari 2009

TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Presiden Bidang Humas PT Lapindo Brantas Inc, Yuniwati Teryana, mengaku perusahaannya mengalami kesulitan keuangan untuk membayar ganri rugi korban lumpur Rp 30 juta per bulan. Kesulitan itu akibat dampak krisis global. “Bukan hanya Lapindo atau Minarak, tapi kinerja dari grup (Bakrie) terpengaruh,” kata Yuniwati saat dihubungi Tempo, kemarin.

Ia mengakui, ketidaksanggupannya memang belum diberitahukan kepada pemerintah dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum. Pasalnya, kata Yuniwati, Minarak tetap berkomitmen membayar ganti rugi ke warga Porong, Sidoarjo, yang rumahnya hancur dan mereka kehilangan mata pencaharian.

Semula, pembayaran itu dijanjikan segera sesuai kesepakatan antara perwakilan warga dengan pengendali kelompok usaha Grup Bakrie, Nirwan Bakrie di Istana Negara pada 3 Desember lalu. “Bukannya kami tak mampu membayar Rp 30 juta, tapi pembayaran kami sesuaikan, begitu ada uang, kami bayar. Kalau kurang, sisanya menyusul,” ujar Yuniwati lagi.

Yuniwati meminta korban lumpur yang hendak aksi ke Jakarta bersabar menunggu. Ia menegaskan, Minarak tetap mengupayakan pembayaran berjalan lancar. “Tak ada itikad kami lari dari tanggung jawab,” ujarnya.

Rencana aksi warga korban Lapindo hari ini akan disusun. Mereka, kata Koes Soelaksono, koordinator warga korban lumpur, terpaksa ditempuh karena Lapindo ingkar janji. Ke Jakart, kata dia, warga hendak bertemu langsung dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Warga menolak bertemu dengan menteri atau pembantu-pembantunya yang dianggap tidak bisa memutus perkara korbanlumpur Lapindo.

PRAMONO

PHK Meningkat di Malaysia, Kepulangan TKI di Polonia Berlanjut

2009-02-26T04:36:00.000-08:00

Medan, (Analisa)
Senin, 16 Februari 2009

Gelombang kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Sumatera Utara terus berlanjut.

Hal ini seperti yang terlihat di terminal kedatangan Internasional Polonia. Puluhan TKI terlihat turun dari beberapa penerbangan asal Penang dan Kuala Lumpur.

Data Pos Pendataan TKI (Posdal) di terminal kedatangan Internasional Bandar Udara Polonia Medan, Minggu (15/2), jumlah TKI yang kembali ke tanah air mengalami peningkatan dari beberapa hari sebelumnya.

Pada, Kamis (12/2), jumlah TKI yang pulang sekitar 44 orang. Para TKI tersebut bekerja di kawasan negeri jiran Malaysia antara lain Penang, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Sabah, Selangor, Johor serta kawasan lainnya. Hari berikutnya, Jumat (13/2), Posdal di terminal kedatangan Internasional kedatangan 75 orang TKI. Kemudian, Sabtu (14/2), para TKI yang kembali berjumlah 46 orang. “Jumlah tersebut akan meningkat,” sebut petugas Posdal TKI Bandara Polonia Medan Siti Rolijah.

PHK

Menurutnya, berdasarkan keterangan para TKI, mayoritas mereka kembali ke tanah air karena terkena PHK serta kontrak kerja yang telah habis.

“Habis masa kontrak para TKI pulang sebelum di PHK. Sebab, para TKI bekerja di luar negeri paling lama dikontrak 2 tahun,” jelasnya.

Sebelum terjadi krisi global, pihak pengusaha kilang (pabrik) di Malaysia yang kebanyakan berasal dari investor luar selalu memperpanjang masa kerja para TKI hingga 5 tahun.

“Artinya, para pengusaha tersebut tidak perlu repot dan memanfaatkan tenaga kerja kita sebelumnya daripada melakukan pengrekrutan kembali yang banyak butuh biaya,” ungkapnya.
Saat ini, karena perusahaan tidak bisa menjamin dapat bertahan lama akibat krisis, para TKI langsung diberhentikan sebelum masa kerjanya yang diberikan berakhir.

“Kalau TKI yang cuti berdasarkan data yang ada hanya sedikit, paling 0,5 persen,” sebutnya.

Lia (24) TKI asal Belawan yang bekerja di Kuala Lumpur selama dua tahun mengatakan, pabrik di Malaysia telah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada TKI. “Sudah banyak yang di PHK,” sebut Lia . (msm)

http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6902:phk-meningkat-di-malaysia-kepulangan-tki-di-polonia-berlanjut&catid=31:umum&Itemid=30

RI-Malaysia Bahas Pemulangan TKI

2009-02-26T04:34:00.000-08:00

Kuala Lumpur, (Analisa)

Senin, 16 Februari 2009
http://www.analisadaily.com/

Indonesia dan Malaysia sedang membahas pemulangan ratusan ribu TKI akibat krisis ekonomi global dan kebijakan Malaysia melindungi warga dan pekerjanya.
"Kami sudah menemui pemangku (pelaksana harian) Sekjen Kementerian Dalam Negeri Malaysia Raja Azhar Raja Abdul Manap guna membahas pemulangan ratusan ribu TKI akibat kelesuan ekonomi Malaysia dampak dari krisis ekonomi global," kata wakil Dubes RI untuk Malaysia Tatang B Razak, di Kuala Lumpur, Minggu.
Oleh karena besarnya ekspor Malaysia ke Amerika, Eropa dan negara maju lainnya, maka kelesuan ekonomi global cukup memberikan dampak pada ekonomi dalam negeri, berupa penutupan pabrik, pengurangan pekerja, atau pengurangan produksi.
"Selain itu, ada sekitar 90.000 warga Malaysia bekerja di Singapura dan sudah sekitar 50.000 warga yang bekerja di Singapura terkena PHK. Oleh sebab itu, Malaysia akan memulangkan pekerja asing yang bekerja di negara ini untuk digantikan dengan warga dan pekerja Malaysia," kata Tatang.
Caranya jika ada pabrik yang mengurangi pekerjanya maka yang harus dikeluarkan adalah pekerja asing. Jika kontrak kerja pekerja asing habis maka tidak akan diperpanjang dan harus dikembalikan ke negara asal kemudian posisinya diisi oleh warga atau pekerja Malaysia.
"Oleh karena itu, kami membicarakan kepada pemerintah Malaysia mengenai nasib TKI. Pemerintah Malaysia akan mewajibkan majikan untuk memberikan tiket pulang bagi TKI legal yang sudah habis masa kerjanya. Memberikan gaji satu bulan ditambah tiket pulang jika TKI di PHK sebelum masa kontraknya habis," katanya.
Tujuannya ialah agar TKI yang terkena PHK ini tidak menambah pasar tenaga kerja di Malaysia dan memberikan ancaman kepada pekerja negara jiran ini.
Bagi TKI ilegal, lanjut wakil Dubes itu, pemerintah Malaysia sedang membicarakan mekanisme pemulangannya. Sebelum ini, pemerintah Malaysia menawarkan kepada para pekerja asing ilegal untuk pulang ke negara dan keluar dari Malaysia dengan membayar denda 400 ringgit (Rp1,2 juta) dari pada membayar denda normal sebesar 3.000 ringgit (sekitar Rp9 juta) per orang.
"Tapi disadari oleh pemerintah Malaysia bahwa denda 400 ringgit dirasakan masih mahal. Para pekerja asing enggan manfaatkan peluang itu karena dinilai mahal maka mereka akan tetap bertahan di Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia akan menurunkan dendanya di bawah 400 ringgit," tambahnya.
Selain itu, pemerintah Malaysia akan menunjuk beberapa agensi untuk menangani pemulangan pekerja asing. Selama ini hanya satu perusahaan yang menangani yakni "Pangkalan Rezeki" Sdn Bhd. Nantinya akan dibuka beberapa agensi, tidak lagi ada monopoli.
"Pemulangan TKI dalam jumlah besar juga akan menambah beban kerja KBRI karena mereka akan menyerbu KBRI untuk minta SPLP (surat perjalanan laksana paspor) agar mereka bisa pulang kampung," katanya.
Oleh sebab itu, koordinasi dan kerjasama antara KBRI Malaysia dengan pemerintah Malaysia sangat penting dalam mengantisipasi PHK massal pekerja asing, khususnya TKI di Malaysia.
Kongres serikat pekerja Malaysia (MTUC), yang mewadahi seluruh pekerja Malaysia, mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan amnesti atau pengampunan kepada pekerja asing ilegal agar mereka kembali ke kampung halaman dan tidak memenuhi pasar tenaga kerja Malaysia.
"Ada begitu banyak pekerja asing ilegal di Malaysia jika tidak dipulangkan maka akan memenuhi pasar tenaga kerja Malaysia," kata presiden MTUC Syed Shahir. (Ant)

http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6934:ri-malaysia-bahas-pemulangan-tki-&catid=3:nasional&Itemid=128

Pencerdasan Anak Bangsa dari Bawah Kolong Tol

2009-02-26T04:29:00.000-08:00

Kamis, 12 Februari 2009
kompas.com
TERIK matahari sedang menghujam tepat di atas ubun-ubun. Namun, pejabat dari Pemerintah Kota Jakarta Utara beserta sejumlah bodyguard tak menghiraukannya. Mereka duduk dengan raut muka tegang di warung milik Paulus Madur. Dari gerak tubuhnya, terlihat benar kalau mereka sedang menunggu kedatangan seseorang.
"Kapan sekolah ini dibongkar," kata salah satu dari mereka begitu Paulus muncul. Ternyata Paulus, sang pemilik warung yang mereka tunggu. Bukan warung, tapi sekolah yang digugat oleh para pejabat itu. Tepat di sisi warung terdapat ruang kelas untuk pendidikan taman kanak-kanak dengan nama Tunas Bangsa Anak Kolong (TBAK). Paulus adalah pendiri sekolah tersebut.
“Apa? Dengar Pak, jika saya membongkar sekolah ini, itu sama saja saya mengkhianati anak bangsa!” kata Paulus dengan suara meninggi.

“Kamu tahu ini tanah siapa?” kembali si pejabat itu mendesak Paulus.

“Saya tahu Pak. Ini adalah tanah negara, dan saya juga tahu dan sangat sadar bahwa saya adalah anak negara,” tutur Paulus tetap dengan nada tinggi.

Tanpa sadar, dialog mereka di depan warung itu disaksikan beberapa penduduk. Ujungnya, bangunan-bangunan di kawasan itu harus dibongkar.
“Pak Paulus, kapan alat berat datang untuk membongkar sekolah ini? Kami mau mati di dalam sekolah ini!” teriak salah satu dari ibu wali murid.

Pekik sang ibu tersebut membuat wajah si pejabat memerah malu. Dengan nada rendah, akhirnya pejabat itu menuliskan keterangan pada selembar kertas “Tempat ini adalah sarana umum.” Artinya sekolah TBAK tidak ikut digusur.

Peristiwa di tengah hari pada bulan Mei 1997 itu menjadi awal perjuangan panjang TK TBAK yang terletak Kampung Baru, Kubur Koja, Penjaringan, Jakarta Utara, persis di bawah kolong jembatan tol Pluit. Hingga hari ini sekolah itu masih berdiri di atas lahan yang kiri dan kanannya adalah puing-puing bongkaran.
***
Perjalanan menuju sekolah TBAK berliku. Jalan sempit berkelok yang padat penduduk harus ditempuh. Bau busuk dari selokan yang menggenang kerap tercampur dengan embusan aroma bumbu masak dari dapur-dapur sempit dan pengap. Teriak dan tangis anak-anak menjadi lagu khas keseharian penduduk di sana. Namun, ada satu bangunan menyendiri yang ramai. Beberapa ibu berdiri di jendela, mengintip aktivitas yang terjadi di dalam bangunan itu.

Di bangunan itulah sekolah rakyat itu berdiri. Hari itu memang banyak murid yang tidak datang karena Muara Baru, wilayah yang letaknya sekitar tiga kilometer dari sekolah itu, banjir air pasang. Selain dari Muara Baru, sebagian kecil murid sekolah TBAK tinggal di sekitar sekolah, di Batang, Tanah Pasir, Teluk Gong, Terading, yang radiusnya tak lebih dari lima kilometer. Wilayah ini adalah kantong-kantong penduduk miskin di Jakarta Utara.
“Saya tidak begitu saja membangun sekolah ini,” kata Paulus yang lahir di Pagal Flores, 29 Juni 1935. Dia menuturkan, pada tahun 1995 ada seorang pastor yang mengunjunginya. Dia menangis setelah melihat realitas kemiskinan di tempat itu. Ada nenek yang terpaksa tidur di kolong tol beralaskan plastik atau kardus. Anak-anak jauh dari pendidikan dan kesehatan, serta lingkungan kumuh yang dihuni sekitar 3.200 KK. “Nenek (untuk menyebut kakek) mau berbuat apa pada mereka?” tanya pastor tersebut pada Paulus. Dihantam dengan pertanyaan itu, Paulus diam tak menjawab.

Tidak lama kemudian, Paulus yang beristri Maria Catharina Dariah menerima tamu yang bernama Claudia. Ia adalah seorang biarawati yang menginap selama 2 minggu. Claudia berkeliling ke lingkungan kumuh kolong untuk membantu bekerja, mencari, dan memisahkan sampah atau sekadar ngobrol dengan penduduk.
“Kok bisa-bisanya suster yang berpakaian suster dan bukan penduduk sini mau melakukan hal itu. Sedangkan saya yang tinggal di sini tidak berbuat apa pun,” kata Paulus menggugat.

Akhirnya, pada Maret 1995 Paulus membeli tanah seluas 5 x 10 meter di bawah kolong tol seharga Rp 1 juta. Inilah bangunan pertama Sekolah TBAK. “Pada hari pertama muridnya 23 orang, hari kedua jadi 54 orang, dan akhirnya mencapai 150 orang. Waktu belajarnya dari jam 07.30-17.00. Ada volunteer yang membatu dari beberapa instansi,” kata Paulus yang memiliki latar belakang sekolah menengah teknik ini.

“Selain ngajarin anak usia sekolah dia juga mengajari bengkel dan ngelas bagi angkatan kerja. Sekarang anak didik di sini bisa membuka bengkel dan bekerja di perusahan sebagai tukang las,” ujarnya bangga.

Baru pada September 1998 Paulus membangun Sekolah TBAK yang kini berdiri. Bangunan tersebut terdiri dari 3 ruangan, yakni ruang kelas berukuran 4 x 8 m, warung tempat Paulus menghidupi keluarganya, dan sekolah plus gudang berukuran 8 x 3 m. Ada pula ruang kelas plus ruang jahit berukuran 4 x 6 m. Paulus nekat mendirikan sekolah ini karena mengaku terpanggil untuk mencerdaskan anak bangsa.
“Penduduk di sini sangat miskin sebagaimana Anda lihat. Selain itu, ada banyak anak TK atau SD kelas 2 atau 3 yang terpaksa keluar karena tidak kuat membiayai,” kata Paulus lirih.
“Untuk itulah dari awal berdirinya sampai tahun 2006 semuanya gratis, uang masuk, SPP, buku, alat tulis, tas, seragam. Namun sejak tahun 2006, kami menerapkan uang SPP sebesar Rp 20.000 tanpa uang pendaftaran. Untuk seragam diangsur. SPP tersebut untuk membantu seragam bagi yang tidak mampu membayar SPP, kelebihannya untuk membayar seorang ibu yang membersihkan 3 lokal sekolah sebesar Rp 250.000 sebulan. Alat tulis dan tas beli sendiri,” kata Paulus.

“Sebenarnya saya agak berat. Saya sudah ‘susah napas’. Tiap tahun pasti saya nombok, terakhir tahun ajaran 2007/2008 saya nombok Rp 700.000. Itu belum termasuk biaya listrik,” kata Paulus yang mengaku bahwa kebijakan harga tadi diambil bersama para orangtua murid.

***

Setiap tindakan untuk tujuan mulia tidak selamanya mendapat dukungan. Ada saja aral yang menghambat. Selain sekolahnya pernah akan digusur, Paulus mengaku dua kali diancam akan dipenggal oleh sekolompok orang. “Bubarkan sekolah ini, kalau tidak kepalamu dan keluargamu akan terpisah dari tubuh,” kata Paulus menirukan kata-kata orang yang mengancam dirinya.
Sekolahnya juga pernah dihujani batu hingga bocor. Hal itu terjadi karena isu SARA. Sampai-sampai, menurut Paulus, ada mantan menteri agama datang untuk mengonfirmasi hal tersebut. “Saya tidak membawa agama, tetapi saya membawa cinta saya pada anak bangsa,” kata Paulus kala itu.
Dengan kesabaran, segala masalah itu berlalu, dan keberadaan sekolah ini kian diterima masyarakat sekitar.

***

Saat ini Paulus berusia 74 tahun. Bukanlah umur yang muda lagi. Erna, anak tunggal Paulus, setelah menikah tidak tahu apakah akan tetap di Sekolah TBAK. Sampai kapan biaya operasional yang sangat tinggi hanya ditanggung oleh Paulus dan keluarganya. Masa depan sekolah ini semakin “terancam”.
Tak hanya karena beban biaya operasional, sebuah papan pengumuman kini telah terpasang kokoh. Di dalamnya bertuliskan, “Dilarang keras masuk/memanfaatkan lahan rumija tol layang, sesuai dengan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Perda Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum. Sanksi: Pasal 63 UU Nomor 38 Tahun 2004 dihukum 18 bulan penjara dan denda 1,5 miliar rupiah, Bongkar bangunan tanpa ganti rugi".

Beratnya beban di sekolah kolong tol Pluit ini pantas menjadi potret terpuruknya dunia pendidikan di Tanah Air, yang juga pantas mengusik hati lebih banyak orang untuk menyelamatkan tunas-tunas penerus bangsa ini....

http://megapolitan.kompas.com/read/xml/2009/02/12/09470598/pencerdasan.anak.bangsa.dari.bawah.kolong.tol.

Minarak Lapindo Kembali Berkelit Tak Mau Bayar

2009-02-26T04:27:00.001-08:00

Rabu, 11 Februari 2009

Okezone.com

SURABAYA - Setelah sempat bernegosiasi dengan aparat, perwakilan korban lumpur Lapindo diperbolehkan bertemu dengan petinggi PT Minarak Lapindo. Namun sayang, lagi-lagi para korban harus kecewa karena anak perusahaan Bakrie ini kembali berkelit.

Vice Presiden PT Minarak Lapindo Andi Darussalam mengaku tidak mampu membayar 80 persen pembayaran ganti rugi atas tanah dan harta benda benda mereka yang sudah dua tahun lebih terendam lumpur panas.

Banyak alasan diutarakan oleh salah satu bos Lapindo itu, di antaranya krisis ekonomi global yang tengah mendera dunia serta berimbas ke perusahaannya. Pihak Minarak, bahkan kembali menawarkan angsuran separuhnya dari cicilan awal yakni Rp15 juta per bulan, namun hal itu pun ditolak warga.

"Kenapa bisa seperti ini. Padahal kesepakatan bersama antara warga korban lumpur dengan Lapindo Jaya di Jakarta telah disepakati angsuran Rp30 juta perbulan. Dan ini tawaran mereka," ungkap Kus Sulaksono, koordinator tujuh perwakilan warga, usai bertemu dengan bos Minarak, di Gedung Srijaya Jalan Mayjen Sungkono, Surabaya, Rabu (11/2/2009)

Andi pun, lanjut Kus, berjanji akan berkonsultasi dengan petinggi mereka di Jakarta. Bersamaan dengan itu Kus pun mengaku akan menggalang warga untuk kembali ke Jakarta.

Tak ayal sekira 3.000 warga yang sabar menunggu pertemuan ketujuh perwakilan mereka pun geram dan merangsek memaksa masuk ke dalam Gedung Srijaya. Mereka ingin mendengar langsung pernyataan tersebut dari Andi.

Namun, niat warga terhalang oleh barikade 1.300 personel polisi yang dikerahkan untuk menjaga gedung tersebut, dan kemarahan korban lumpur pun bisa diredam hingga akhirnya mereka pulang dengan memikul kekecewaan.(ded)

Banjir Jakarta Baru Berkurang 2016

2009-02-26T04:24:00.000-08:00

VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan bencana banjir di Jakarta akan berkurang sebesar 75 persen pada tahun 2016 mendatang atau sekitar tujuh tahun ke depan.

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, mengatakan untuk mengurangi banjir di Jakarta, Pemprov DKI telah merencanakan program tiga tahap. Tahap pertama, pengerukan 13 kali yang mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia yang akan dimulai April mendatang.

Pengerukan ini menggunakan dana pinjaman Bank Dunia sebesar Rp 150 juta dolar Amerika, dengan rincian Rp 5 juta dolar Amerika akan digunakan untuk pembelian alat keruk besar, sedangkan sisanya digunakan untuk biaya operasional di lapangan.

Sementara untuk kanal banjir timur (KBT) dan kanal banjir barat (KBB) ditargetkan akan berfungsi mulai tahun 2011. Sedangkan 35 persennya pengurangan banjir berkat program pembangunan saluran terowongan penghubung antara KBB dan KBT, rehabilitasi waduk dan situ, serta pembangunan Waduk Pluit.

Program pengerukan kali dan drainase juga ditargetkan akan selesai tahun 2011 seiring dengan selesainya pembangunan KBB dan KBT. “Banjir di Jakarta akan berkurang sebanyak 40 persen. Itu tahap pertama,” ujar fauzi Bowo. seperti dikutip situs resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kamis 12 Februari 2009

Industri Lesu, Buruh Bandung Terancam PHK

2009-02-25T00:29:00.001-08:00

Rabu, 11 Februari 2009 | 21:46 WIB

Okezone.com

BANDUNG, RABU — Krisis global membuat permintaan produk berkurang sehingga berdampak pada pendapatan buruh. Uang lembur buruh berkurang karena jam produksi perusahaan yang menyusut. Selain itu, mereka merasa cemas karena dihantui ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Buruh PT Marga Jaya, Dedy Kusnadi (33), di Bandung, Rabu (11/2), mengatakan, sebelum krisis, rentang waktu lembur yang bisa diperolehnya sekitar empat jam per hari dengan total tambahan bayaran sekitar Rp 50.000. Saat ini, jam lembur hanya sekitar satu jam per hari.

Bayarannya hanya sekitar Rp 10.000. Penyebabnya, pesanan ekspor terus menurun. Menurut Dedy, gajinya yang hanya sekitar Rp 1,9 juta per bulan jauh dari memadai. Gaji yang dianggap ideal setidaknya Rp 2 juta. Dedy, seperti juga kebanyakan buruh perusahaan itu, adalah karyawan kontrak.

Kemungkinan untuk dihentikan sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Kekhawatiran dirasakan tak hanya dirinya. Rekan-rekannya juga cemas akan terkena PHK. Menurut Dedy, belum ada teman-temannya yang terkena PHK. Namun, jam lembur yang berkurang menjadi indikasi permintaan sedang lesu.

Dwi Bayu Radius

210 Rumah Dibongkar Pagi Ini

2009-02-25T00:22:00.000-08:00

VIVAnews - Rabu, 11 Februari 2009
Pagi ini, Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Walikota Jakarta Barat akan membongkar sedikitnya 210 bangunan liar di bantaran kali Duri, Kelurahan Angke, Tambora, Jakarta Barat.

Pembongkaran dilakukan karena bangunan liar yang berada di RT 8, RW 10, membuat Kali Duri mengalami penyempitan dan pecemaran dikawasan tersebut juga sudah mengkhawatirkan.

Rencananya pembongkaran akan dilakukan pada pukul 09.00 WIB. Namun sejak kemarin warga mulai membongkar sendiri bangunan rumah mereka sebelum pembongkar hari ini.

"Kawasan ini akan jadi percontohan," ujar Walikota Jakarta Barat, Djoko Ramadhan.

Beberapa waktu lalu walikota sudah menginstruksikan kepada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air untuk segera bertindak dengan melakukan pembongkaran.
• VIVAnews

Anggaran Penanggulangan Banjir 2009 Berkurang

2009-02-25T00:21:00.000-08:00

JAKARTA--Media Indonesia: Meskipun bencana banjir diperkirakan meluas dengan kerugian yang diperkirakan terus meningkat, anggaran penanggulangan banjir untuk 2009 justru menurun jadi Rp1,136 triliun dari Rp1,2 triliun pada 2008.

Demikian terungkap dalam diskusi Agenda 23 Wacana Dari Slipi bertema Fenomena Banjir Tahunan dan Penanganannya di DPP Golkar Slipi Jakarta Barat, Selasa (27/1).

Diskusi yang dibuka Sekjen DPP Golkar Soemarsono dan dipandu anggota Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPR RI Malkan Amin menghadirkan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, Staf Ahli Menneg LH Amanda Katili, Wakil Ketua Komisi V (bidang infrastruktur) DPR Hardi Soesilo serta redaktor Harian Warta Kota Suprapto.

Djoko Kirmanto mengemukakan, banjir sebenarnya fenomena normal. Di berbagai negara juga terjadi banjir. "Persoalannya adalah apakah kita mampu melakukan mengendalikan aliran sungai akibat hujan. Kalau kita tidak mampu berarti terjadi banjir," katanya.

Sebaliknya, katanya, jika derasnya air akibat hujan dalam dikendalikan melalui penyiapan waduk-waduk dan resapan air serta kemampuan menjaga hutan, maka banjir dapat dihindari. Jika mampu melakukan upaya tersebut, berarti aliran air akibat hujan tidak masalah.

Mengenai banjir yang melanda beberapa kota, termasuk Jakarta, Menteri
PU mengemukakan, banjir di Jakarta umumnya disebabkan tiga hal, yaitu kiriman air hujan dari Bogor, hujan lokal dan air pasang laut.

Selain itu, mengecilnya daerah aliran sungai (DAS) dan berubah fungsinya situ-situ penampungan air. "Situ-situ telah menjadi permukiman dari pusat perdagangan, berarti Jakarta kekurangan penampungan air," katanya.

DAS di Jakarta juga sudah berubah fungsi. Sungai Ciliwung lebarnya lebih 30 meter, tetapi yang ada hanya sekitar 15 meter dan itu pun penuh dengan sampah.

Pembangunan kota juga dikhawatirkan tidak memperhatikan pentingnya resapan. Jakarta dan kawasan perkotaan membutuhkan setidaknya 30% lahan terbuka hijau sebagai daerah resapan. Selain itu, permukiman seharusnya memiliki sumur resapan. Jika tanda sumur resapan, sebaiknya jagan diizinkan mendirikan bangunan.

Untuk mengatasi banjir di Ibukota Jakarta, kata Djoko Kirmanto, DAS sebaiknya dibersihkan dari permukiman. Namun pembebasan lahannya hendaknya dilakukan secara manusiawi. Sedangkan pemerintah juga sedang membangun Banjir Kanal Timur (BKT) dan Banjir Kanal Barat (BKB).

Jika pembebasan lahan dapat dituntaskan awal tahun 2009, pembangunan BKT dan BKB dapat dituntaskan akhir tahun 2009. Kedua kanal itu dibangun untuk mengalirkan air yang selama ini membanjiri permukiman warga.

Paskah Suzzeta mengemukakan, kerugian fisik akibat banjir tahun 2007 mencapai Rp5,6 triliun sedangkan potensial lost mencapai US$400 juta.

Ia mengakui anggaran untuk penanggulangan banjir mengalami sedikit penurunan. Tetapi pemerintah sudah menyiapkan dana yang siap untuk digunakan apabila dibutuhkan, termasuk dana pinjaman dan hibah dari luar negeri.

DPR terkejut dengan adanya dana penanggulangan banjir yang berasal dari luar negeri. "Ternyata ada dari luar negeri untuk penanggulangan banjir. Lain kali DPR semestinya diberitahu," kata Hardi Soesilo.

Sedangkan Amanda Katili mengemukakan, banjir merupakan fenomena di hampir seluruh negara, termsuk di Eropa dan AS. Hal itu akibat perubahan iklim dan efek gas rumah kaca. "Sekitar 52 persen bencana di dunia akibat banjir," katanya. (Ant/OL-01)

http://www.mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NTgxMDM=

Anggaran Pengerukan Drainase di Jakarta

2009-02-25T00:16:00.000-08:00

VIVAnews - Pemerintah DKI Jakarta akan menydiakan anggaran sebesar Rp 199, 5 Miliar untuk pengerjaan pengerukan Drainase muapun saluran air di lima wilayah di Jakarta.

Jumat, 6 Februari 2009, Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, Budi Widiyantoro mengatakan, Anggaran dana untuk kawasan Jakarta Selatan sebesar Rp 25 miliar, untuk wilayah Jakarta Barat Rp 34,5 miliar, Jakarta Timur Rp 25 miliar, Jakarta Pusat Rp 30 miliar dan Jakarta Utara Rp 45 miliar.

Sementara untuk pengerukan drainase dedikate, Dinas Pekerjaan Umum menyediakan Anggaran Rp 40 miliar.

Pengerukan drainase maupun saluran air bertujuan untuk mengembalikan kapasitas saluran atau drainase kota sebagai pengendali banjir.

Adapun kali maupun saluran yang akan dikeruk adalah.

Jakarta Selatan :

1 Kali Sekretaris.
2 Kali Grogol.
3 Kali Krukut.
4 Kali Cideng Atas.
5 Kali Baru Barat.
6 Kali Jelawe.
7 Kali Mampang.
8 Saluran Ulujami.
9 Saluran Kalibata.

Jakarta Barat :

1 Kali Sepah.
2 Kali Tubagus Angke.
3 Kali Grogol.
4 Kali Sekretaris.
5 Kali Duri.
6 Saluran PHB Rawa Kepa.
7 Kali Beton.
8 Kali Mookervart.
9 Saluran Srengseng.
10 Saluran Meruya.
11 Saluran Central Primer Barat.

Jakarta TImur :

1 Kali Baru Timur.
2 Kali Utan Kayu.
3 Kali Cipinang.
4 Sularan PHB Kampung Ambon.
5 Saluran PHB PIK.
6 Saluran PHB Aneka Elok.
7 Saluran Irigisi Bekasi Timur.
8 Kali Petukangan Lanjuntan.
9 Kali Cakung Lama.
10 Saluran IKIP.
11 Saluran PHB Cililitan Besar.
12 Kali Cipinang Tol Cikampek sampai dengan Jagorawi.
13 Kali Kramatjati.

Jakarta Pusat :

1 Kali Grogol.
2 Kali Duri.
3 Kali Ciragil.
4 Kali Krukut bawah dan atas.
5 Klai Cideng bawah.
6 Kali Ciliwung.
7 Kali Anak Ciliwung Kota.
8 Kali Pademgang barat dan timur.
9 Kali Utan Kayu.
10 Kali Item.

Jakarta Utara :

1 Kali Karang.
2 Kali Saluran jembatan dua dan tiga.
3 Kali Pademangan barat dan timur.
4 Saluan Sunter C.
5 Kali Lagowati Rem.
6 Kali Lagoa Buntu.
7 Kali Bang lio.
8 Saluran Kramat Jaya.
9 Kali Cakung Lama.
10 Saluran PHB Pinang.
11 Saluran Inlet 4.
12 Salurang Long Storage Ancol.

Pengerukan untuk mengoptimalkan kembali fungsi drainase. Selain karena faktor alam seperti sedimentasi dari air yang membawa partikel tanah, juga banyaknya sampah yang menyumbat saluran maupun drainase.

Dengan pengerukan kali dan saluran air di Jakarta, dampak banjir tahun-tahun berikutnya dapat berkurang.
• VIVAnews

http://metro.vivanews.com/news/read/27678-pemerintah_dki_anggarkan_rp_199_5_miliar

Buka-bukaan Soal Lapindo

2009-02-24T23:54:00.001-08:00

VIVAnews - Menteri Kordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Aburizal Bakrie akan bicara blak-blakan mengenai berbagai isu sosial termasuk kasus Lapindo. Acara tersebut dikemas dalam bentuk talkshow terbaru ANTV bertema 4 Lawan Satu, Kamis, 5 Februari 2009 mendatang pukul 22.00 Wib.

Pemimpin redaksi antv Azkarmin Zaini mengatakan, program talkshow baru ini kedepannya akan dipersiapkan untuk menjadi ajang kandidat calon legislatif dan calon presiden.

"Program 4 lawan satu ini ke depannya akan kami siapkan untuk juga menjadi ajang uji kandidat calon legislatif dan calon presiden," ujar Pemimpin redaksi antv Azkarmin Zaini melalui keterangan pers yang diterima VIVAnews, Rabu, 4 Februari 2009.
• VIVAnews

Jangan Eksploitasi Anak

2009-02-24T23:49:00.000-08:00

Jumat, 6 Februari 2009

Jakarta, Kompas - Komisi Nasional Perlindungan Anak meminta partai politik peserta pemilihan umum untuk menghormati dan tidak mengeksploitasi hak-hak anak dalam kampanye pemilihan umum.

Pendidikan politik kepada anak-anak dapat dilakukan melalui mekanisme selain kampanye, tetapi lebih menjamin keselamatan fisik dan psikologis anak-anak.

Hal itu disampaikan Ketua Komnas PA Seto Mulyadi saat bertemu dengan Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, Kamis (5/2). Komnas PA meminta KPU mengatur secara tegas pelibatan anak dalam kampanye serta memberikan sanksi kepada partai yang melanggarnya.

Catatan Komnas PA pada Pemilu 2004 menunjukkan enam anak dengan umur antara 3 hingga 11 tahun tewas selama masa kampanye. Mereka terdiri dari tiga anak di Batam, Kepulauan Riau, yang tewas saat truk yang ditumpanginya beserta peserta kampanye lainnya terbalik, seorang anak di Boyolali, Jawa Tengah, meninggal akibat tersengat listrik saat memasang bendera partai, dan dua anak tewas di Sulawesi Tenggara saat ikut kampanye.

Selain itu, ditemukan pula anak-anak yang akhirnya frustrasi dan antipati terhadap partai setelah diajak orangtuanya ikut kampanye. Penyebabnya, sejumlah tokoh partai yang berkampanye menjelek-jelekkan partai politik lain.

Jika kehadiran anak-anak dalam kampanye tidak terhindarkan akibat tidak ada orang yang menjaga mereka di rumah saat ditinggal orangtuanya ikut kampanye, Seto mengusulkan agar partai membuat acara khusus bagi anak-anak bersamaan dengan waktu penyelenggaraan kampanye. Cara ini dapat menghindarkan anak-anak dari segala tindak kekerasan jika dalam kampanye terjadi huru-hara.

”Anak-anak paling sulit menghindar jika terjadi kekerasan dalam kampanye,” katanya.

Sekretaris Jenderal Komnas PA Arist Merdeka Sirait mengatakan, tidak ada aturan tentang kampanye yang secara tegas melarang pelibatan anak-anak dalam kampanye, termasuk sanksinya. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD hanya melarang mengikutsertakan warga negara yang belum memiliki hak pilih untuk hadir dalam kampanye.

Pelibatan anak dalam kampanye melanggar Pasal 15 Ayat 1 Huruf a UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pelanggaran terhadap hak anak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan kepentingan politik diancam dengan pidana penjara lima tahun dan denda maksimal Rp 100 juta.

Iklan parpol

Menurut Arist, Komnas PA menemukan iklan Partai Gerindra dan Partai Demokrat di televisi yang mengeksploitasi anak-anak. Adapun dalam iklan Partai Keadilan Sejahtera, Komnas PA sedang mendalami kemungkinan pelanggaran hak anak.

Ketua KPU A Hafiz Anshary menegaskan, iklan partai yang menampilkan anak-anak dengan tujuan memperjuangkan hak anak dibenarkan jika mereka ditampilkan tanpa atribut partai. Jika mereka menggunakan atribut partai, hal itu melanggar hak anak. KPU telah membuat aturan teknis pelaksanaan kampanye rapat terbuka yang akan dimulai pada 16 Maret. (MZW)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/02/06/00193392/jangan.eksploitasi.anak

Menggusur yang Masih Hidup, Memindahkan yang Sudah Mati

2009-02-24T22:48:00.000-08:00

Kamis, 5 Februari 2009

kompas.com

JAKARTA, KAMIS - Warga ibukota mungkin sudah kenyang melihat adegan baku hantam antara warga pemukiman padat ataupun pedagang dengan petugas Satpol PP, saat tempat mereka berdiam dan mencari makam terkena gusuran. Miris, tapi bisa apa? Penggusuran, pemindahan, relokasi, atau apapun namanya, ternyata tak hanya dialami mereka yang masih hidup. Mereka yang sudah tenang di alam baka pun, harus merelakan tulang belulangnya dipindahkan, entah dalam keadaan utuh atau tidak.

Ghazali, petugas kebersihan makam TPU Menteng Pulo, Jakarta, juga menyimpan keprihatinan. Meski sebagian besar ahli waris makam sudah disosialisasikan mengenai pemindahan makam keluarganya, masih ada saja yang harus mengurut dada.

"Masih ada juga ternyata yang belum tahu. Saya kasihan juga liatnya. Mau gimana lagi?" kata Ghazali kepada Kompas.com, Kamis (5/2). Ia pun mengantarkan Kompas.com melihat areal makam yang sudah dipindahkan.

Lebarnya sekitar 25 meter. "Nggak tahu tu buat apa. Tapi ya, kita cuma bisa gigit jari. Orang kalo punya duit kan bisa beli apa aja, termasuk lahan kuburan," ujar bapak tiga anak ini.

Menurut Ghazali, sekitar 3570 makam yang dipindahkan tersebut, sebagian besar memang makam kuno alias makam-makam lama yang jarang dikunjungi keluarganya. Namun, tak sedikit pula makam-makam baru yang bernasib sama.

Ali Fahmi, dari seksi areal Sudin Pemakaman Jakarta Selatan mengatakan, yang dilakukan terhadap ribuan makam itu bukan penggusuran. "Hanya memindahkan, kita tawarkan beberapa lokasi di TPU masih di Jakarta Selatan, atau terserah keluarga mau dipindah kemana," kata Ali.

Selama dua hari Ali nongkrong di TPU di bilangan Casablanca itu. Kata dia, pihaknya masih melakukan upaya sosialisasi mengenai makam di bagian mana saja yang dipindahkan. Hingga hari ini, sekitar 1400-an makam sudah dibongkar. Untuk apa area bekas kuburan itu?

"Wah, kalau itu diluar kewenangan saya. Saya tidak tahu," ujarnya. Ia pun tak bisa memberikan jawaban, saat ditanya kemungkinan pemindahan akan meluas ke blok lainnya.

Area makam yang dipindahkan, lebar 25 meter dan panjang 750 meter dari Casablanca hingga Imperium Rasuna Said. Pemindahan pun belum dapat dipastikan akan berlangsung sampai kapan.

Gusurlah yang Lain, Jangan Kuburan...

Entah didengar atau tidak, inilah curahan hati ahli waris yang keluarganya dimakamkan di Menteng Pulo. Marni mengaku ngenes begitu mendengar kabar pemindahan sejumlah makam di TPU tempat ibunya dimakamkan. Meski makam sang ibu aman, ia tak habis pikir dengan keputusan memindahkan ribuan makam.

"Mau dibuat apa sih? Bekas makam kok ya diincer juga. Kalo mau yang lain lah, jangan kuburan," katanya saat ditemui tengah berziarah dimakam ibunya.

Makam, menurut dia, juga merupakan daerah resapan yang menjaga ibukota dari dampak banjir yang lebih parah. "Saya berharap, mudah-mudahan jangan ada gusuran makam lagi. Tar kualat, Jakarta tenggelam karena resapannya habis," ujar Marni.

Inggried Dwi Wedhaswary

Pemerintah Antisipasi Pemulangan TKI Massal

2009-02-24T22:40:00.000-08:00

"Depnakertrans akan berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri untuk memonitor waktunya."

Jum'at, 6 Februari 2009, 11:23 WIB
Antique, Elly Setyo Rini
VIVAnews - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno mengaku akan mengantisipasi pemulangan TKI dari berbagai negara penempatan yang terjadi secara massal.
"Yang terlihat baru di Malaysia, itupun belum terjadi secara massal," katanya usai Pertemuan Nasional Serikat Anti Pengangguran (SAP) dan Gerakan Pokoknya Harus Kerja (PHK) di Jakarta, Jumat, 6 Februari 2009..

Erman juga membantah adanya 100 ribu TKI yang dipulangkan pemerintah Malaysia kemarin. "Hanya 10 ribu yang dilaporkan sudah dipulangkan. Itupun terjadi secara bertahap," kata dia. Seluruh TKI tersebut berasal dari sektor manufaktur.

Erman berjanji akan memfasilitasi TKI yang akan pulang secara massal. Bahkan, dirinya akan menyambut bila ada TKI pulang secara massal. "Depnakertrans akan berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri untuk memonitor waktu pemulangan TKI," ujarnya.

Pemerintah, kata dia, akan menyediakan pelatihan di daerah-daerah untuk TKI yang pulang agar bisa alih profesi lain. Selain itu, pemerintah akan berdayakan program Gerakan Penanggulangan Pengangguran (GPP) secara nasional dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Kesejaheraan Rakyat.
• VIVAnews

Tentang JRK

2009-02-24T09:10:00.000-08:00

Jaringan Relawan Kemanusiaan (JRK) lahir dari pengalaman nyata keterlibatan sebuah komunitas gerakan kemanusiaan menolong korban satu-dua kasus tragedi kemanusiaan di tanah air. Komunitas kerja kemanusiaan yang pada masa lalu telah aktif bekerja, terutama dalam menolong dan mendampingi korban-korban tragedi kemanusiaan di Indonesia, terutama tragedi kekerasan politik, seperti insiden berdarah di Jakarta 27 Juli 1996, penculikan para aktivis dan mahasiswa prodemokrasi, tragedi 12-15 Mei 1998 di Jakarta, Solo dan Palembang, tragedi kekerasan politik di Aceh, Papua, Timor Leste, Banyuwangi, tragedi Sidang Istimewa (Semanggi) 10-13 November 1998, tragedi Maluku, Poso, Sambas dan Sampit di Kalimantan. Pada masa itu gerakan kemanausiaan ini lebih dikenal dengan nama Tim Relawan untuk Kemanusian atau TRK. Nama Jaringan Relawan Kemanusiaan atau JRK mulai digunakan sejak tragedi Buruh Migran di Nunukan Agustus-September 2002 dan tragedi Bom Bali Oktober 2002. Kemudian JRK terlibat aktif memberikan bantuan kemanusian pada para korban bencana gempa dan tsunami di Aceh dan Sumatera Utara 26 Desember 2004, gempa di Yogyakarta dan Jawa Tengah 27 Mei 2006, gempa dan tsunami di Pangandaran dan Cilacap 17 Juli 2006, termasuk mendirikan posko bantuan kemanusiaan dan mendampingi para korban lumpur panas Lapindo di Porong, Sidoarjo. Demikian pun sejak awal tahun 2006, JRK terlibat aktif bekerjasama dengan Poso Center (koalisi 32 NGO dan organisasi rakyat di Sulawesi Tengah) membantu para korban kekerasan politik di Poso, Tentena dan Palu, dengan menfasilitasi persiapan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Poso-Tentena-Palu.

Visi dan Misi

JRK sejak awal berdirinya senantiasa ingin menjadi fasilitator dan saksi gerakan kemanusiaan untuk menolong korban tragedi kemanusiaan (bencana alam dan korban pelanggaran HAM) di tanah air, agar semakin tumbuh-kembanglah survival system (tata-bangkit) komunitas-komunitas perjuangan hidup kaum korban, sehingga hak-hak asasi manusia mereka, termasuk hak-hak ekonomi, sosial, politik dan budayanya semakin terpenuhi; dengan demikian semakin terwujudlah proses transitional justice dan transisi demokrasi yang nyata dan sehat pada kehidupan bangsa dan negara di tanah air.
Berdasarkan visi utamanya, JRK adalah sebuah gerakan kemanusiaan prodemokrasi di tanah air kita yang teguh berakar pada prinsip-prinsip “Orde Hati Nurani”, yang berjuang untuk pemenuhan hak-hak asasi manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab, gerakan moral kemanusiaan untuk menolong korban-korban tragedi kemanusiaan di Indonesia. Sebuah organisasi independen, non-sektarian, non-partisan, non-komersial yang melandaskan diri pada cinta kasih, kebenaran dan keadilan, konstitusional, cinta pada bangsa dan tanah air. Sebagai gerakan “Palang Merah”, JRK tidak pandang bulu dalam menolong korban (tidak memandang suku, ras, agama dan golongan apa pun), berpegang teguh pada prinsip-prinsip gerakan aktif tanpa kekerasan. Sebagai fasilitator pencarian kebenaran, keadilan dan perdamaian, JRK senantiasa berusaha membantu (supporting system) bagi setiap proses public inquiry untuk mengungkap kebenaran fakta korban. JRK secara konsisten akan selalu terlibat aktif dalam mewujudnyatakan proses resolusi konflik dan rekonsiliasi berlandaskan prinsip keadilan sejati dalam komunitas-komunitas basis masyarakat (korban) di tengah bangsa dan negara kita, sebagai bagian substansial dari agenda jangka panjang kemanusiaan kita: penghormatan hak-hak asasi manusia, demokrasi dan perdamaian.